DPRD Jabar Rekomendasikan Pemekaran Sukabumi

Jurnal Bogor, 29 August 2009

oleh meisaaRubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat akhirnya merekomendasikan usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) menjadi daerah otonom baru. Rekomendasi tersebut akan segera dikirim Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. DPRD Jawa Barat juga merekomendasikan alokasi bantuan dana sebesar Rp 5 miliar terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Sukabumi Utara.Dua poin penting dalam upaya pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Jum’at (28/8) kemarin.

Sidang Paripurna dihadiri Bupati Sukabumi, Sukmawijaya bersama beberapa pejabat lainnya. Menanggapi keluarnya rekomendasi tersebut, Sukmawijaya merasa optimis pemekaran wilayah akan segera terwujud.”Pemekaran wilayah ini sudah menjadi program prioritas kami sejak memimpin Kabupaten Sukabumi. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui dengan cukup lancar. Saat ini usulan pemekaran tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” kata Sukmawijaya kepada Jurnal Bogor, kemarin. Menurut Sukma, pihaknya akan segera mensosialisasikan keluarnya rekomendasi DPRD Jawa Barat mengenai pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara ini. Hal ini penting diketahui masyarakat luas agar persiapan di lapangan cukup matang. ”Meski masih ada satu tahapan penting terkait harus adanya keputusan pemerintah pusat, namun tidak ada salahnya kabar baik ini kami informasikan kepada masyarakat,” kata Sukma.

Menyinggung persiapan teknis maupun administrasi pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, Sukma menyatakan hal itu sudah selesai dilakukan tim pengkajian pemekaran. Persoalan yang sedang dihadapi justru mengenai alokasi anggaran persiapan pembentukan wilayah. Kemungkinan anggaran pemekaran akan dibahas pada APBD tahun 2010 mendatang.”Dana persiapan pembentukan wilayah hingga menjadi daerah otonom baru diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 miliar. Dana sebesar itu bukan untuk membangun gedung atau fasilitas pemerintahan yang baru. Sebab dana pembangunan fasilitas baru akan menelan anggaran cukup besar,” tandas Sukma.Selain masalah anggaran persiapan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, DPRD Jawa Barat merekomendasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilada di daerah otonom baru tersebut. Besaran anggaran Pilkada pertama itu mencapai sebesar Rp 2,5 miliar. Sebelum melakukan Pilkada, daerah otonom baru akan menunjuk pejabat sementara kelapa daerah yang kemungkinan besar berasal dari kalangan birokrat.

Rojab Asy’ari

Pilkada Mulai Memanas

Jurnal Bogor, 28 August 2009

oleh jayadi

Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Persaingan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2010 mulai menghangat. Hal itu ditandai dengan digelarnya pertemuan segitiga antara para pengurus PKS, PAN, dan PPP yang berlangsung di Hotel Augusta Cibadak, tadi malam.

Pertemuan tiga partai berbasis massa Islam itu, dihadiri Bupati Sukabumi Sukmawijaya yang telah digadang-gadang PKS untuk menjadi calon Bupati Sukabumi periode mendatang. Pada saat yang bersamaan, sejumlah Relawan Permata yang pernah menjadi tim sukses SBY - Boediono di arena Pilpres menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Ir. Dadang Ahmad.

Dadang tercatat sebagai koordinator tim Relawan Permatan SBY - Boediono untuk Wilayah Jawa Barat III. Dia juga pernah menjadi Calon Bupati Sukabumi pada tahun 1999 silam saat pemilihan masih dilakukan di gedung Dewan.

Dalam pertemuan silaturahmi yang melibatkan tiga partai politik, Sukmawijaya didaulat tampil untuk memaparkan sedikit visi dan misinya mengenai Kabupaten Sukabumi. Sukmawijaya memaparkan tentang pentingnya sebuah kepemimpinan yang amanah bagi pembangunan Kabupaten Sukabumi. Bahkan Sukma menyatakan rasa terima kasihnya atas undangan dari ketiga parpol ini.”Saya menyambut keinginan baik tiga parpol untuk bersama-sama melakukan sebuah penjajakan mengenai sosok kepemimpinan di Sukabumi. Namun kehadiran saya disini atas nama pribadi. Diharapkan pertemuan ini bisa melahirkan sebuah gagasan bagus bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” kata Sukma.

Meski pertemuan ini hanya sebuah upaya silaturahmi, para pimpinan ketiga parpol tidak membatah kegiatan ini sebuah rencana politik ke depan menjelang Pilkada. Pasalnya, pertemuan digagas setelah ketiga parpol melakukan komunikasi politik untuk menjajaki koalisi. Bahkan dalam salah satu materi pembahasannya, salah seorang perwakilan PKS sudah mengarahkan pembicaraan kepada sosok calon Bupati. ”Pertemuan ini sebagai salah satu wujud dari komunikasi politik yang selama ini kami bangun. Kami sudah melakukan pembicaraan khusus dengan pimpinan PKS maupun PAN. Alhamdulillah ketiga parpol sepakat untuk duduk bersama dalam pertemuan ini dengan menghadirkan Bapak Sukmawijaya,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Fuadz yang merupakan penggagas pertemuan tersebut.

Yusuf mengakui pertemuan ini sebagai awal dari upaya membangun kerjasama politik menjelang pelaksanaan Pilkada. Dari hasil pembicaraan informal dengan PKS dan PAN, ternyata ada kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik. Kerjasama ini pun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan partai politik lainnya.”Belum ada kesepakatan politik antara tiga parpol ini. Apalagi sampai menentukan sosok calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada tahun 2010 mendatang. Masalahnya masing-masing parpol memiliki aturan dan mekanisme tersendiri untuk menetapkan sosok pasangan calon bupati,” kata Yusuf. Hanya saja, kata Yusuf, PPP hampir dipastikan tidak akan mengusung calon bupati maupun wakil bupati yang berasal dari internal parpol. PPP baru akan menentukan sikap setelah melihat perkembangan politik menjelang Pilkada. ”Yang pasti PPP akan memberikan dukungan bagi pasangan calon yang berpeluang menang. Adapun kehadiran Sukmawijaya dalam pertemuan ini karena yang bersangkutan memang sebagai pemenang Pilkada periode lalu,” tandas Yusuf.

Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri hampir sebagian besar para anggota dewan dari ketiga parpol. Bahkan PAN dan PPP menguasai forum pertemuan dengan mengundang jajaran para pengurus harian. Bahkan menggelar silaturahmi, Ketua DPD PAN Kabupaten Sukabumi Iman Adinugraha melanjutkan pertemuan dengan para pengurusnya di tempat yang sama.

Rojab Asy’Ariredaksi@jurnalbogor.com

PENGURUS HARIAN ANAK CABANG

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

Mengucapkan :

Selamat Menjalankan Ibadah Shaum Ramadhan 1430 H

Semoga Shaum Kita Diterima Oleh Allah SWT.

Jelang Pilkada, PPP Siap Jual “Perahu”

Jurnal Bogor, 19 August 2009

oleh jayadiRubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Sukabumi dipastikan tidak akan mengusung kader terbaiknya manggung di arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang. Salah satu alasannya terkait masalah keterbatasan finansial.

Partai berlambang Kabah ini memilih untuk “menjual perahu” kepada salah satu pasangan calon bupati yang berpeluang menang.”Perahu yang bisa ditumpangi maju ke arena Pilkada sebenarnya sudah kami miliki. Tetapi perahu itu belum cukup untuk mengusung satu paket pasangan calon bupati. Sebab perahu PPP hanya berpenumpang lima anggota dewan yang secara aturan tidak mencapai quota sesuai yang disyaratkan undang-undang,” ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Fuadz saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Meski tidak cukup untuk mengusung satu pasangan calon, PPP mengaku masih bisa berkiprah di arena Pilkada. Bermodalkan lima anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, PPP sebenarnya bisa menggaet dukungan dari parpol lain agar bisa mencalonkan kadernya. Tetapi pengalaman Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2004 silam, PPP justru mencatat hasil kurang bagus hingga perolehan suara Pemilu 2009 ikut anjlok.”Maka dari itu, kami telah menjajaki rencana koalisi dengan parpol lain termasuk pendekatan kepada beberapa calon bupati. Intinya, PPP siap bergabung untuk mendukung calon bupati yang ditawarkan parpol lain. Namun ada persyaratan penting yang harus dilalui calon bupati untuk mendapat dukungan PPP,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, persyaratan itu terkait peluang calon bupati untuk bisa menjadi pemenang Pilkada. Salah satunya bisa dilakukan melalui kegiatan survei melalui lembaga yang profesional. PPP merekomendasikan kegiatan survei harus dikerjakan orang-orang yang berada di Lingkaran Survei Indonesia (LSI).”Kesannya memang PPP seperti akan menjual perahu untuk mendukung pasangan calon bupati. Namun tujuannya bukan seperti itu. PPP tetap akan melakukan seleksi ketat untuk menjaring sosok calon bupati dan wakil bupati. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan minta bantuan kepada orang-orang yang selama ini aktif di Lingkaran Survei Indonesia (LSI),” tandas Yusuf.

Diakui Yusuf, tantangan kader internal PPP untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati saat ini cukup berat. Selain masalah finansial, sejauh ini masih sulit mencari sosok kader PPP yang siap memenangkan pertarungan di arena Pilkada. ”Karena itu, PPP siap bergabung dalam sebuah koalisi partai pengusung calon bupati meskipun calonnya bukan kader internal,” tambahnya.

Hingga saat ini, kata Yusuf, sudah ada tiga partai politik yang mengajak untuk melakukan koalisi. Tawaran koalisi belum bisa disepakati mengingat ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh PPP. Bahkan keputusan untuk mendukung pasangan calon bupati harus dibahas melalui rapat pimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi.”Meski sudah ada rencana tidak mengusung kader internal, PPP tetap harus patuh terhadap mekanisme partai. Sejumlah nama calon bupati yang serius ingin meminta dukungan PPP akan dibahas dalam rapat pimpinan. Rapat pimpinan juga akan menentukan parpol yang akan diajak koalisi,” ujar Yusuf.
Rojab Asy’ari

Indonesia Raya Kelupaan FPPP : Tak Perlu Dibesar-besarkan

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kelalaian menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pembukaan seremonial pidato kenegaraan SBY hanyalah kekhilafan ketua DPR.

Protokol juga disebut-sebut lalai melaksanakan tugas."Tidak ada kesengajaan saya kira, tidak usah mikir macam-macam, ini sepenuhnya kekhilafan Pak Agung," ujar Ketua FPPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2009).

Selain itu, menurut Lukman, protokol yang semestinya membacakan urutan acara seperti menunggu terlalu lama. Hal ini membuat ketua DPR bingung."Setelah Presiden masuk seharusnya protokol menjelaskan menyanyikan lagu Indonesia Raya," ungkap Lukman.

Lukman menyatakan sebaiknya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan."Seharusnya menyanyikan Indonesia Raya sebelum mengheningkan cipta kemudian baru berpidato. Yang sudah, ya sudah, dulu pernah juga begini. Yang penting sudah minta maaf," jelasnya.

'Indonesia Raya' Tak Bergema di Senayan Hidayat Nur Wahid Minta Kritikan Distop

Mega Putra Ratya - detikNews

-->Jakarta - Sejumlah pihak telah meminta maaf terkait tidak bergemanya lagu Indonesia Raya dalam pidato Presiden SBY menyambut 17 Agustus di DPR.

Karena itu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat tak memperpanjangnya."Ya sudahlah. Kan Pak Agung sudah meminta maaf. Sekjen DPR juga sudah meminta maaf," ujar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di sela-sela aqiqah 2 putra kembarnya Daffa-Daffi di rumah dinasnya, Komplek Menteri Widya Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2009).

Hidayat berharap kejadian itu tidak akan terulang lagi. Sebab tidak berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia saat acara formil tidak lazim dilakukan.

Hidayat meminta siapa pun untuk memetik hikmah atas kejadian ini. Penyelenggara acara diminta untuk lebih teliti. "Tidak cukup mengandalkan apa yang ditulis, apa yang disiapkan," kata mantan presiden PKS ini.(nik/gah)

Putusan MA Runyamkan Hasil Pilpres, Mega dan JK Tidak Sah Jadi Capres

27-07-2009 08:29 WIB

Sumber : radar-bogor.co.id

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) menghapus penetapan kursi caleg terpilih pada penghitungan tahap kedua, membuat kondisi politik semakin runyam.

Putusan MA bukan hanya berdampak pada kursi caleg terpilih di DPR-RI, namun juga berdampak pada keabsahan pasangan capres dan cawapres yang diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Gerindra karena tidak memenuhi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapares.

“Dengan begitu kedua pasangan ini tidak sah dalam Pilpres 2009,” ungkap Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfudz, seusai mengadakan jumpa pers bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (26/7).

Karena itu, keputusan MA membuat kondisi perpolitikan di negeri ini semakin parah. “Gambaran seperti ini adalah kebohongan final. Ini yang kita khawatirkan sejak awal,” kata Irgan.

Penegasan senada juga diungkapkan anggota Fraksi PKS DPR-RI Agus Purnomo. Dia berkeyakinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

“Kalau keputusan MA ini dilaksanakan KPU, maka berkonsekuensi pidana. Bila tidak dilaksanakan, maka tidak berdampak apa pun. Sebaiknya KPU tidak melaksanakannya karena berisiko tinggi. Bila tetap melaksanakannya, sebaiknya tidak berlaku surut,” kata Agus Purnomo.

Menurut Agus, bila KPU tetap menjalankan keputusan MA, maka hasil pilpres akan menjadi rusuh. Bahkan, lanjut Agus, akan ada pengaruh terhadap administrasi pilpres yang sudah berjalan.

Misalkan, pencalonan Mega-Prabowo menjadi tidak sah karena jumlah kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra hanya 110 kursi. “Apalagi JK-Wiranto yang tidak mencapai seratus kursi,” tandasnya. (yan)