PHAC PPP Kec. Cicurug Kab. Sukabumi

Kehabisan Dana, Jalan Cibilik Berlumpur

2010-10-18T11:12:00.002+07:00

KHUSUS PEJALAN KAKI:Jalan penghubung di Kampung Cibilik Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug hanya bisa dilalui pejalan kaki karena berlumpur dan tidak ada pengerasan. foto: andri/radarsukabumi

CICURUG--Pembuatan akses jalan penghubung masyarakat Kampung Cibilik Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug belum dapat dioptimalkan penggunaanya. Sampai saat ini masyarakat kampung tersebut masih kesulitan beraktivitas karena terkendala akses jalan. Warga Kampung Cibilik terpaksa membuat jalan baru, setelah ambruknya jalan desa diterjang banjir yang terjadi sebulan lalu. Pembuatan jalan dilakukan tidak jauh dari jalan pertama. Dengan alat seadanya masyarakat berusaha membuka akses penghubung.

Namun jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki saja, karena bentuk jalan yang menurun tajam, tanpa di plaster hanya berlandaskan tanah, ketika hujan turun jalan tersebut licin dan tidak dapat dilalui masyarakat. Salah seorang warga sekitar, Atmin mengatakan saat pembuatan jalan tersebut warga berencana ukuran jalan lebar, serta diplaster supaya dapat dilalui kendaraan. Namun karena tidak adanya anggaran, kondisinya pun dibiarkan begitu saja.

"Saat ini hanya pejalan kaki yang dapat melewati jalan ini, untuk kendaraan tetap saja tidak dapat lewat. Rencana awal jalan dapat digunakan untuk kendaraan, namun di tengah pengerjaan jalan anggaran tidak ada," katanya.

Karena warga sangat butuh akses jalan tersebut, warga pun dibebani dengan swadaya pengumpulan anggaran untuk membeli material jalan tersebut. "Warga sepakat mengumpulkan dana untuk membeli bahan seperti semen dan lainnya," ulasnya. Kepala Desa (Kades) Naggerang, Ade Daryadi mengatakan warga masih kesulitan beraktivitas karena jalan penghubung yang dibuat warga belum optimal digunakan. Jalan tersebut belum diplaster, selain itu jalan masih rawan longsor karena tanah jalan belum padat. "Warga sangat butuh akses jalan, dengan tenaga seadanya warga membuat jalan tersebut. Sekarang anggaran tidak ada, terpaksa jalan seadanya," katanya.

Pembuatan jalan sempat dihentikan karena tidak adanya bahan untuk menembok jalan. Lantas datanglah bantuan dari sebuah Organisasi Sosial Gugah Nurani dengan memberikan bantuan berupa paping blok. "Pembuatan jalan dilakukan kembali setelah adanya bantuan berupa paping blok dari Gugah nurani, mungkin kalau tidak ada bantuan tersebut masyarakat akan menikmati jalan berlumpur setiap hari," ulasnya.(rp14)

Sumber : radarsukabumi.com

Muscab PPP Mulai Menghangat

2010-10-15T13:42:00.002+07:00

CISAAT--Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi rencananya digelar pada pertengahan November 2010 mendatang. Sejumlah kader PPP kini mulai dielus-elus untuk masuk dalam bursa pencalonan ketua partai berlambang Ka`bah tersebut periode 2010-2015, mengantikan Yusuf Fuad.

Informasi yang dihimpun Radar menyebutkan, ada tiga nama kader terbaik PPP Kabupaten Sukabumi yang diprediksi bakal bersaing "memperebutkan" suara dukungan di arena muscab nanti. Ketiga nama itu yakni Yusuf Ridwan (Wakil Ketua I DPC PPP Kabupaten Sukabumi dan Ketua Fraksi PPP). Daden Iskandar (Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi) dan Abas Kobasah (Fungsionaris dan anggota DPRD Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi).

Dikabarkan, baik Yusuf Ridwan, Daden Iskandar dan Abas Kobasah, kini mulai pasang badan turun melakukan konsolidasi dengan pengurus anak cabang (PAC) PPP Kabupaten Sukabumi. Yusuf Ridwan (Datep) bahkan disebut-sebut kandidat kuat menang pada muscab DPC PPP Kabupaten Sukabumi itu. Alasannya, figur Yusuf memiliki jaringan kuat di internal PPP mulai tingkat PAC sampai DPP PPP. Selain itu, militansi Yusuf juga dinilai sudah terbukti sebagai kader PPP. Malah, hubungan kedekatan Yusuf Ridwan dan Yusuf Fuad juga menjadi modal tersendiri baginya dalam arena muscab nanti.

Saat dikonfirmasi Yusuf mengatakan pada prinsipnya Ia bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri jika mayoritas PAC PPP Kabupaten Sukabumi, mempercayainya. "Masalah pencalonan bagi saya hukumnya fardu ain (hukum wajib perorangan-red) dan Insya Allah dengan niat lebih membangun persatuan, kesolidan di internal partai serta menunjukan eksistensi PPP di tengah masyarkat. Saya siap untuk dicalonkan atau mencalonkan," ujar pria yang akrab dipanggil Datep ini kepada Radar, kemarin.

Dihubungi terpisah, dengan singkat Daden Iskandar mengatakan, berbicara pencalonan di muscab, dirinya masih melihat situasi dan kondisi. Apakah harus ikut bertanding atau tidak sama sekali."Masih wait and see (menunggu dan melihat-red),"kata Daden. Sementara Abas Kobasah yang dikonfirmasi Radar beberapa waktu lalu, mengaku siap bertarung di muscab nanti. Kesiapan ini jelas Abas, berangkat dari rasa hasrat ingin mengembalikan kejayaan P3 sebagai partai berazas Islam yang sempat berjaya khususnya di Kabupaten Sukabumi."Insya Allah atas izin Allah dan dukungan dari kader P3, saya siap meminpin P3 kedepan,"terang politisi gaek yang juga aktif menjadi pengurus di ormas PD Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Sukabumi ini.(wan)

Ribuan Warga Dibiarkan, Jalan Alternatif Diurus

2010-10-01T08:40:00.001+07:00

Sukabumi - Kepala Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, Ade Daryadi mengeluh atas penanganan bencana longsor yang terjadi di daerahnya.
Pasalnya, Pemda Kabupaten Sukabumi justru lebih memprioritaskan jalan alternatif ketimbang memperhatikan ribuan warga Kampung Cibilik yang terisolasi akibat bencana longsor. Padahal warga hanya menginginkan dibuatkan jalan penghubung untuk membuka akses lalu lintas kendaraan umum.

”Pemda Kabupaten Sukabumi jangan hanya mengurus perbaikan jalan alternatif saja. Justru masyarakat yang terisolasi di daerah bencana longsor harus menjadi prioritas utama. Sebab masyarakat itu adalah benda hidup,” kata Ade saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Ade, jumlah warganya yang terisolasi di daerah bencana mencapai sekitar 384 kepala keluarga atau sebanyak 1.246 jiwa. Ribuan warga Kampung Cibilik masih menempati tempat tinggalnya sejak bencana longsor yang terjadi 10 hari yang lalu. Bencana longsor mengakibatkan akses perjalanan warga tidak berfungsi akibat sarana jalan putus.

”Yang namanya orang hidup pasti butuh bantuan makanan. Sejak terjadinya longsor, warga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan makanan maupun kebutuhan lainnya. Salah satu kebutuhan yang saat ini sulit diperoleh warga Kampung Cibilik adalah gas elpiji,” kata Ade.
Dijelaskan Ade, sejumlah pasokan kebutuhan bahan pokok termasuk gas elpiji mulai langka diperoleh warga Cibilik. Sebab akses jalan yang selama ini dipergunakan warga hanya bisa dilalui dengan cara berjalan kaki. Selain mengalami kelangkaan, warga harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok.

”Untuk kebutuhan memasak, beberapa warga sempat punya inisiatif untuk menggunakan kayu bakar. Namun kayu bakar pun sulit diperoleh warga karena ada larangan dari pihak kehutanan. Maka dari itu, warga kami akhirnya pasrah,” kata Ade.

Ade mengakui Pemda Kabupaten Sukabumi pernah memberikan bantuan berupa makanan. Namun bantuan tersebut baru diberikan satu kali pada saat awal kejadian bencana longsor. ”Sebenarnya warga tidak ingin terus berpangku tangan. Warga hanya meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk segera membuka akses jalan yang sempat terputus,” katanya.

Di lain pihak, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi telah mendatangkan dua kendaraan berat untuk membebaskan jalan altematif dari genangan air. Penanganan jalan untuk menghindari kemacetan di jantung keramaian Kota Kecamatan Cicurug ini menjadi prioritas Pemda Kabupaten Sukabumi. (jurnalbogor)

Lepas Predikat Daerah Tertinggal

2010-10-01T08:37:00.000+07:00

Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli

SUKABUMI-Hari jadi Kabupaten Sukabumi yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober didasarkan pada 'titimangsa' (napaktilas) keberhasilan para pejuang muda Sukabumi setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang setelah kalah oleh Sekutu tahun 1945 lalu.
Kini tantangan yang begitu komplek dan harapan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sukabumi terus senantiasa ditingkatkan, itu akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan, di mana potensi Kabupaten Sukabumi sangat strategis dengan berbagai sumber daya yang ada meliputi perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan lainnya, masih terganjal oleh SDM yang belum tersedia.
Menurut Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, penekanan target yang sudah dicanangkan baik itu dalam aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Ke depannya akan menjadi fokus garapan."Tentu harus pula diikuti sinergitas jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi dan stakeholder lain,"kata Sukmawijaya.
Disinggung mengenai sesuatu yang ia telah banggakan tapi masih menjadi pertanyaan sejumlah elemen masyarakat adalah ketika masalah Kabupaten Sukabumi, yang sebelumnya menyandang sebagai daerah tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia, pada awal 2010, kabupaten berpenduduk kurang lebih 2,6 juta ini, dinyatakan berhasil melepaskan diri dari predikat daerah tertinggal berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Bagi Sukmawijaya, perubahan predikat itu merupakan hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Sukabumi dan semua elemen masyarakat sejak beberapa tahun terakhir ini, salah satunya dibidang investasi. Terutama perkembangan investasi yang menonjol di sektor garmen yang merata di Kabupaten Sukabumi dan investasi lainnya.
"Pada tahun 2008 nilai investasi di Kabupaten Sukabumi hanya mencapai Rp 1,5 triliun, namun pada tahun 2009 ini meningkat sekitar 100 persen hingga mencapai Rp 3 triliun,"kata Sukmawijaya, seraya mengatakan prestasi tersebut terbukti sudah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Disebutkan Sukmawijaya, kebutuhan akan lahirnya Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai salah satu solusi pemerataan pelayanan dan pemerataan pembangunan. Saat ini sudah hampir menemui titik terang, meski sebelumnya, liku perjuangan untuk pemekaran beberapa kali menganjal."Alhamdulilah setelah kita datangi langsung ke Komisi III DPR RI di Jakarta. DOB Kabupaten Sukabumi, kini sudah masuk dalam pembahasan mereka, mudah-mudahan tahun 2011 bisa terealisasi,"tuturnya.
Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Akhmad Jajuli menambahkan, fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial keagamaan. Pertumbuhan Ekonomi daerah, pembangunan, infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat dengan pembangunan sumber daya lokal yang diikuti dengan pengendalian perkembangan penduduk, itu akan menjadi konsentrasi penekanan.
"Termasuk mewujudkan birokrasi yang solid dan berkemampuan untuk daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,"tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengatakan, lepasnya predikat daerah tertinggal, itu harus disertai dengan peningkatan tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi."Seperti, peningkatanindeks pembangunan manusia (IPM), perbaikan sarana infrastruktur dan lain,"kata Badri.
Selain itu, menurut dia, perlu pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi dengan cara mempercepat pembangunan jalan lingkar selatan Sukabumi dan jalan tol Bogor-Sukabumi-Cianjur (Bosuci)."Dalam hal ini, dewan akan memberikan dukungan penuh untuk peningkatan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.(wan)

Wabup Sindir Pameran Photovoices

2010-06-24T13:12:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 24 June 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Wakil Bupati Sukabumi, H. Marwan Hammami menyindir kegiatan Pameran dan Wakshop yang digelar Photovoices International di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/6) kemarin. Pasalnya, pameran hanya menampilkan karya foto terbaik seputar aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat. Sedangkan karya foto tentang kerusakan alam termasuk sarana infrastruktur jalan sama sekali kurang terwakili.

”Kondisi Kabupaten Sukabumi yang sebenarnya tidak dapat dilihat dalam pameran foto ini. Sebab yang ditampilkan mayoritas memperlihatkan keindahan alam dan seni budaya. Sedangkan gambaran kondisi Kabupaten Sukabumi yang sesungguhnya terjadi di lapangan kurang terlihat,” kata Marwan usai melakukan kunjungan di lokasi pameran foto.

Menurut Marwan, pameran foto seharus menampilkan berbagai sudut pandang yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat akan mau datang ke lokasi pameran. Selain itu, potret kondisi Kabupaten Sukabumi sesungguhnya akan menjadi sebuah masukan bagi pengambil kebijakan.
Direktur Photovoices International, Virginia Ann Mc. Bride Norton didampingi Program Coordinator Photovoices, Saraswati mengungkapkan karya foto yang dipamerkan ini merupakan bagian kecil dari hasil pemotretan yang dilakukan masyarakat. Foto yang dipamerkan hanya sebanyak 70 buah dari 15.00 hasil karya foto. Foto tersebut diperoleh dari karya 33 fotografer yang mayoritas ibu-ibu dari perwakilan masyarakat di 11 Desa 5 Kecamatan.

”Hasil karya foto yang berkaitan kerusakan alam banyak juga, karena kerusakan lingkungan memang sesuatu yang terjadi dan tidak dapat dipungkiri. Foto-foto yang dipamerkan ini merupakan yang lolos dari kurator,” kata Virginia.

= Budiyanto

Muktamar PPP Berpeluang Dipercepat

2010-06-18T11:03:00.001+07:00

Jakarta, Pelita
Konflik yang terjadi antara kubu Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mengarah pada isu percepatan Muktamar PPP yang sedianya dilaksanakan tahun 2013, menjadi 2011.

Wakil Sekjen DPP PPP Romahurmuzy mengakui jika peluang untuk mempercepat Muktamar sangat terbuka jika seluruh jadwal berjalan sesuai agenda.

Jika seluruh jadwal tersebut dapat ditepati, sangat terbuka kemungkinan Muktamar dipercepat pada Juni 2011, kata Romahurmuzy, kepada Pelita, di Jakarta, Senin (14/6).
Dikatakannya, dengan pola bottom-up sebagaimana digariskan dalam AD/ART partai, saat ini PPP masih konsolidasi mulai dari bawah. Sesuai putusan Mukernas di Medan pada Januari 2010, jadwal konsolidasi/musyawarah ranting berlangsung Feb-Jun 2010, PAC (Pimpinan Anak Cabang) Juli-Sept 2010, dan muscab Okt-Des 2010. Sedangkan muswil (tingkat Provinsi) Jan-Feb 2011.

Jadi kalau seluruhnya sesuai jadwal bisa dipercepat, ujarnya.
Namun begitu, kata Romy (panggilan akrab Romahurmuzy), hingga kini DPP belum memutuskan upaya percepatan Muktamar, meskipun persoalan tersebut sudah pernah dibahas dalam rapat Pengurus Harian DPP.

Hal ini mengingat menepati jadwal konsolidasi sebagaimana tadi disebutkan bukan perkara mudah. Yang jelas, jika nanti jadwal bisa ditepati, percepatan muktamar dilakukan dalam rangka lebih memantapkan persiapan pemilu, papar dia.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP Lukman Hakiem yang menilai percepatan muktamar merupakan sebuah konsekuensi logis jika pelaksanaan jadwal agenda partai tepat waktu.

Muktamar dipercepat itu konsekuensi logis kalau memang agenda musyawarah wilayah hingga ke tingkat ranting selesai sebelum 2011. Jadi tidak ada istilah dipercepat,jelas dia.

Lukman membantah percepatan Muktamar karena faktor konflik yang terjadi antara kubu NU dan kubu Parmusi. Menurut dia, percepatan muktamar sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut.

Pihaknya juga membantah jika Parmusi dan NU yang merupakan ormas pendukung PPP kini bersitegang sehingga program partai terganggu. Tidak benar itu, kilahnya.

Namun begitu, pihaknya berharap kader-kader baru PPP tidak melupakan fakta sejarah ormas pendiri partai berlambang Kabah tersebut, yakni Parmusi, NU, PSII, dan Perti.

Fakta ini tidak boleh diabaikan, tetapi fakta ini pula tidak boleh membelenggu kita, ujar dia.
Lebih lanjut, pria yang menjabat Ketua DPP Parmusi ini berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin mendominasi PPP untuk kepentingan kelompok. Pasalnya, upaya menghegemoni itu justeru akan menghancurkan PPP sendiri.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat disebabkan ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat, kubu yang menang dengan mudah menggusur lawan politik musuh dalam selimut.

Bukan hanya percepatan Muktamar, namun Romy juga diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen. Romy pun membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang kabah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. (ay)

'Romi' Romahurmuziy Bantah Incar Posisi Sekjen PPP

2010-06-15T16:57:00.000+07:00

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Wakil Sekjen DPP PPP M Romahurmuzy alias Romy membantah dirinya dipersiapkan menjadi sekjen partai berlambang ka'bah itu jika benar Muktamar PPP jadi dipercepat. Menurut dia, sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait rencana percepatan Muktamar lima tahunan tersebut.

"Nggak ada (calon sekjen), saya cukup jadi jubir saja," kata Romi kepada detikcom, Senin (14/6/2010).

Sekretaris FPPP DPR ini mengungkapkan, rencana percepatan Muktamar masih sebatas wacana dan belum bisa dilakukan. Pengurus DPP PPP tidak bisa membuat keputusan sepihak tanpa kesepatan DPW dalam forum resmi. "Kami itu bottom up," jelas Romi.

Politisi muda PPP ini menilai, DPP PPP tidak akan berani mengambil keputusan percepatan Muktamar jika tidak mendapatkan dukungan dari DPC dan DPW PPP seluruh Indonesia. Saat ini DPP PPP sedang menunggu konsolidasi di tingkat daerah.

"Kami menunggu konsolidasi di wilayah yang dijadwalkan selesai Januari 2011. Sementara jadwal Muktamar tetap Januari 2012," terang Romi.

Sebelumnya beredar isu, muktamar PPP dipercepat ini disebabkan karena ada beberapa kelompok di internal PPP yang dianggap menggangu soliditas partai. Dengan muktamar dipercepat ini, kubu yang menang akan dengan mudah menggusur lawan politiknya yang saat ini menjadi musuh dalam selimut.

Dalam kesempatan ini, Surya yang melontarkan pertama kali usulan muktamar dipercepat masih belum memastikan apakah dirinya akan kembali maju menjadi calon ketua umum. "Saya tidak tahu, wallahualam," tegas dia semalam.

Nama Romy muncul secara khusus dalam isu tersebut. Romy diisukan sebagai kandidat kuat Sekjen partai itu jika ketua umum PPP hasil muktamar tidak lagi dipegang oleh kader yang berlatar belakang NU.

Suryadharma Usul Muktamar PPP Dipercepat Muhammad Nur Hayid - detikNews

2010-06-15T16:56:00.000+07:00

Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta - Wacana mempercepat muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari jadwal semula pada tahun 2012 dilontarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Demi menyongsong pemilu 2014, Surya mengusulkan Muktamar PPP dipercepat setahun.

"Ide mempercepat itu dari saya. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan pada Juni 2011 setelah Muswil PPP di seluruh Indonesia selesai pada bulan April 2011," kata Suryadharma Ali.

Hal ini dikatakannya seusai menjadi pembicara dalam acara 'PPP Mendengar' yang mengundang Prof Dr. Nico Kaptein, dosen Sejarah dan Studi Islam dari Leiden University, Belanda di kantor PPP, Jl. Diponegoro, Menteng, Minggu (14/6/2010).

Menurut Surya, wacana percepatan pemilu tersebut dimaksudkan untuk menjadikan konsolidasi PPP lebih mantap dalam menghadapi pemilu 2014 yang diyakini semakin keras persaingannya. Karena itu, percepatan muktamar ini akan didahului dengan percepatan musyarwah mulai dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah PPP di seluruh Indonesia.

"Kita itu konsepnya konsolidasi dari bawah karena itu saya usulkan setelah musyarawah ranting, anak cabang, setelah itu kalau sudah selesai baru akan digelar muktamar," paparnya.

Saat ditanya tujuan percepatan mukatamar ini, apakah karena ada beberapa kelompok yang dianggap menggangu di internal PPP terhadap solidnya organisasi, Surya menjawab tegas "Tidak, kita solid, tidak ada perpecahan. Ini semata-mata dalam rangka untuk konsolidasi dalam menyongsong pemilu," jelasnya.

Selain itu, saat ditanya apakah dirinya akan kembali mengajukan diri jadi ketum, Surya masih belum mau menjawab saat ini. "Saya tidak tahu, Wallahualam," tegasnya sambil tersenyum. (fiq/ape)

Pelantikan Bupati Membingungkan

2010-06-08T09:57:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 8 June 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Pemda Kabupaten Sukabumi akan Lobbi Pimpinan DPRD

Sukabumi - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015 cukup membingungkan bagi Pemda Kabupaten Sukabumi. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan KPU setempat, jadwal pelantikan akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Sedangkan waktu pelantikan tersebut bertepatan dengan Hari Minggu.

”Kami baru menyadari jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi itu akan berlangsung pada Hari Minggu. Karena itu, kami masih akan membicarakan dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi. Masalahnya, prosesi pelantikan itu harus dilakukan dalam rapat sidang istimewa anggota Dewan,” ungkap seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Menurut pejabat tersebut, ada dua alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari pelantikan Bupati berlangsung pada Hari Minggu. Alternatif pertama bisa dilakukan dengan memajukan jadwal sebelum 29 Agustus. Sedangkan alternatif kedua bisa dilakukan dengan memundurkan jadwal setelah jadwal yang ditetapkan KPU Kabupaten Sukabumi.

”Sangat mustahil jika Pelantikan Bupati dilakukan sebelum tanggal 29 Agustus 2010. Sebab hal itu akan melanggar hak azasi termasuk menyinggung perasaan wakil Bupati Sukabumi periode 2005 – 2010. Yang lebih memungkinkan adalah mengundurkan jadwal pelantikan ke Hari Senin tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2010,” katanya.

Namun pengundurun jadwal pelantikan juga akan berimbas pada kekosongan jabatan pimpinan daerah. Mau tidak mau, selama kekosongan jabatan harus ada pejabat sementara Bupati Sukabumi meskipun kekosongannya hanya satu hari. Penunjukkan pejabat sementara itu harus dikeluarkan berdasarkan putusan Menteri Dalam Negeri.

”Untuk memastikan hal itu, Bupati Sukabumi masih melobi jajaran anggota DPRD Kabupaten Sukabumi. Harapannya, para anggota DPRD bisa melaksanakan proses pelantikan sesuai jadwal. Sebab pelantikan akan berlangsung melalui rapat paripurna istimewa yang minimalnya dihadiri dua pertiga dari seluruh anggota dewan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ase Riyadi bersikeras akan melaksanakan pelantikan sesuai jadwal yakni 29 Agustus mendatang. Sebab penetapan jadwal pelantikan sesuai dengan masa berakhirnya jabatan Bupati periode 2005 – 2010. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi belum bisa memutuskan mengingat keputusan itu harus dibahas bersama jajaran anggota Dewan lainnya.

= Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Kota dan Kabupaten Sukabumi Raih Adipura

2010-06-08T09:54:00.001+07:00

*C.1 Muslikh Abdussyukur *C. 2 Sukmawijaya

SUKABUMI-Pucuk ditiba ulampun tiba. Begitulah ungkapan yang pantas diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Sebab, setelah 5 kali mendapat piala adipura (terakhir tahun 1996,red) hari ini tepat pukul 09.30 WIB, Kota Sukabumi yang dipimpin Muslikh Abdussyukur dinobatkan sebagai kota penerima Adipura 2010, katagori Kota Sedang. Begitu juga dengan Kabupaten Sukabumi juga meraih penghargaan Adipura 2010. Rencananya penghargaan tersebut akan diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara Jakarta.

Selain raihan adipura, Kota Sukabumi juga dipastikan menyabet 4 penghargaan dari 3 kategori adiwiyata. Yang penyerahan penghargaannya bersamaan dengan penyerahan Piala Adipura kepada kabupaten/kota. Ke-4 penghargaan adiwiyata tersebut diraih oleh SMPN 10 Kota Sukabumi untuk kategori Adiwiyata. SDN Cipanengah dan SMKN 3 Kota Sukabumi untuk kategori Sekolah Adiwiyata II, dan SMKN 2 untuk kategori Calon Adiwiyata.

"Alhamdulillah akhirnya hasil kerjakeras kami semua, selama ini membuahkan hasil. Insya Allah hari ini kami akan menerima penghargaan tersebut dari Presiden RI. Kita ingin dapat adipura tapi semua aman, tidak ada masalah seperti PKL tidak nyaman," ujar Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur kepada Radar Sukabumi saat ditemui di rumah Dinas Walikota Jalan Siliwangi Kota Sukabumi, kemarin.

Saat ditanya kapan kabar tersebut diterima Pemkot Sukabumi, kota/kabupaten mana saja yang mendapatkan penghargaan adiwiyata dan siapa yang akan diberangkatkan dari Kota Sukabumi ke Istana Negara Jakarta hari ini ? Muslikh menjelaskan, informasi itu diperolehnya pada Jumat pagi (4/6) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

"Yang isinya menindaklanjuti surat dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI, tanggal 4 juli 2010 tentang penerimaan penghargaan anugerah adipura," terangnya yang langsung menginstruksikan Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono untuk berangkat ke Istana Negara Jakarta.

"Siapapun yang berangkat tidak jadi soal. Karena di saat yang bersamaan, kami ada tugas lain yang sama pentingnya," terangnya lagi.

Muslikh menambahkan walikota/bupati yang mendapat anugerah adipura 2009-2010 diminta hadir di istana negara untuk menerima penghargaan dari Presiden RI. Selain Kota Sukabumi, ada 9 wilayah yang sama-sama meraih penghargaan adiwiyata ini.Yakni Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi , Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sukabumi.

"Kami bersyukur dengan kabar gembira ini. Semua warga Kota Sukabumi mendukung target Pemkot Sukabumi untuk mendapatkan Piagam Adipura dan Adiwiyata dengan menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman," kata bangganya .

Menurutnya, setelah tahun 1996, Pemkot Sukabumi tidak pernah lagi mendapatkan Piagam Adipura. Penilaian Tim Penilai Adipura dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah dilakukan sejak setahun lalu sehingga Pemkot Sukabumi berusaha sebaik mungkin menjaga kebersihan lingkungan yang menjadi titik penilaian, seperti terminal bus, pasar, sekolah, taman, jalan raya, rumah sakit, permukiman warga dan perkantoran.

"Kita ingin kondisi kebersihan pada saat menerima piala adipura dan masa yang akan datang itu prima, jangan sampai sebaliknya. Kami telah membriving pihak terkait, untuk mempersiapkannya semaksimal mungkin. Supaya ada kesan kita mendapatkan adipura ini betul-betul hasil usaha kita semua," imbuhnya yang mengaku untuk mempertahankan piala Adipura ini sulit.

Muslikh juga mengucapkan terimakasih kepada wartawan yang telah memberikan sumbangsih berupa tulisan.

"Semua masukan ini cukup membantu kami. Karena bisa dijadikan sebagai fit back dalam penentuan kebijakan," terangnya.

Sementara itu, setibanya piala-piala tersebut di Kota Sukabumi, dan dirapatkan bersama unsur muspida. Rencananya piala-piala tersebut akan diarak keliling Kota Sukabumi.
"Paling hari Kamis ((10/6), piala-piala ini akan diarak keliling kota," ujar Wakil Walikota Sukabumi, Mulyono.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Sukabumi ini menambahkan sebelum diarak, penghargaan tersebut akan diserahkan dari Walikota Sukabumi kepada Ketua DPRD Kota Sukabumi, dilanjutkan ke Kepala Dishub Kota Sukabumi.

Sementara itu, untuk yang kesekian kalinya, Kabupaten Sukabumi, juga dipercaya memperoleh piala Adipura. Bupati Sukabumi, Sukmawijaya mengatakan, diraih kembalinya Adipura berkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

"Saya selaku pimpinan kepala daerah tentu berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi dan kerjasamanya,"singkatnya.(sri/wan)

sumber : radarsukabumi.com

Marwan Mulai Didzolimi

2010-05-26T14:48:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 26 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Calon Bupati yang diusung Partai Golkar, Marwan Hammami mulai didzolimi pihak tak bertanggungjawab. Marwan mendapat serangan kampanye hitam dengan munculnya selebaran gelap yang berbau fitnah. Serangkaian tuduhan yang menyudutkan Marwan justru terjadi pada masa tenang Pemilukada Kabupaten Sukabumi.

Kampanye hitam tersebut tidak hanya menyerang pribadi Marwan. Tetapi keluarga besar H. Hammami yang dikenal sebagai pengusaha sukses mendapat getahnya. Bahkan jabatan Marwan sebagai Wakil Bupati maupun Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi tidak luput dari serangan kampanye hitam ini.

Kampanye hitam ini tidak hanya menyudutkan pribadi dan keluarga Marwan. Pembuat selebaran gelap juga berusaha memecah belah hubungan Marwan dengan Calon Wakil Bupatinya, Usman Effendi. Bahkan selebaran gelap sepertinya ingin membuat konflik di internal Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.

”Selebaran ini berusaha untuk memecah dukungan Partai Golkar kepada pasangan Marwan – Usman. Pembuat selebaran gelap mengatasnamakan Kader Peduli Partai Golkar (KPPG). Padahal kami tidak pernah mengenal kelompok tersebut,” ungkap Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Herol Al Hudri.

Kendati selebaran gelap itu sudah hampir tersebar di mana-mana, kubu Partai Golkar menanggapi dingin atas isu black campagne tersebut. Kendati demikian, pengurus Partai Golkar berupaya meminimalisirnya dengan menghanguskan ribuan lembar selebaran gelap yang berhasil disita kader Golkar di wilayah Goalpara Kecamatan Sukaraja.

“Kami hanya bisa mendoakan agar pelaku yang menyebarkan fitnah ini dapat segera sadar. Bagi kami isu kampanya hitam sudah diperkirakan sebelumnya. Yang jelas, seluruh isi yang tertuang dalam selebaran hanya sebuah kebohongan,” tandas Herol.

Herol mengakui selebaran gelap ini bukan hanya tersiar di Kecamatan Sukaraja. Tetapi kejadian yang sama terjadi di kecamatan lainnya yang selama ini menjadi kantong suara Partai Golkar. Berdasarkan laporan dari kader tingkat desa menyebtukan selebaran gelap banyak tercecer di sejumlah tempat.

Sekretaris Divisi Hukum Tim Kampanye Marwan-Usman, Dedi Sutisna mengaku penanganan kasus kampanye hitam sepenuhnya akan diserahkan kepada panitia pengawasan (Panwas) dan lembaga kepolisian. Dedi hanya mengingatkan kader Partai Golkar jangan sampai terbawa emosi akibat munculnya selebaran gelap ini.

Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Duet Marwan – Usman Unggul

2010-05-22T09:42:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 22 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Duet Marwan Hammami – Usman Effendi tampil mengesankan saat menggelar kampanye putaran kedua. Pasangan yang diusung Partai Golkar ini menunjukkan kekuatan massa pendukungnya hingga mampu memecahkan rekor jumlah kehadiran massa selama pelaksanaan kampanye terbuka. Pasangan ini sukses menghadirkan belasan ribu massa untuk menutup kampanye terakhirnya di Lapangan Sekarwangi Cibadak, Jum’at (21/5) kemarin.

Sebelumnya, catatan rekor terbesar dalam penggalangan massa kampanye diklaim kubu tim pemenangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU). Pasangan yang diusung PKS – Partai Hanura ini mengaku telah menghadirkan sekitar 16.000 pendukungnya saat menggelar kampanye terakhir di lokasi yang sama.

”Ini sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Massa pendukung kami jauh lebih besar dibanding pasangan calon lainnya. Tetapi saya tidak bangga jika massa yang hadir pada saat ini tidak memilih pasangan calon nomor urut enam pada tanggal 27 Mei mendatang,” kata Marwan dalam orasi politiknya dihadapan belasan ribu massa pendukungnya yang memadati Lapangan Sekarwangi Cibadak.

Marwan menyatakan kehadiran belasan ribu massa pendukungnya akan menjadi semangat untuk memenangkan Pemilukada Kabupaten Sukabumi. Tetapi Marwan tidak berani manargetkan perolehan suara untuk meraih jabatan kursi Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015. Marwan hanya mengingatkan agar dukungan ini tetap solid serta massa yang hadir tidak punya sifat munafik.

”Kehadiran massa yang cukup besar ini akan percuma jika tidak ditindaklanjuti dengan memilih pasangan nomor enam. Maka dari itu, untuk melakukan perubahan di Kabupaten Sukabumi mari bergabung bersama pasangan Marwan – Usman,” ajak Marwan.

Ajakan untuk bergabung dalam barisan pendukung Marwan – Usman dipertegas seorang tokoh muda Nahdathul Ulama, Ustadz Aang. Dia memastikan sejumlah tokoh NU siap memberikan dukungannya terhadap pasangan Marwan – Usman. Bahkan Ustazd Aang menyatakan komitmen kiayi kondang asal Pondok Pesantren Nagrog Salabintana, KH Zezen untuk mendukung duet yang akrab dipanggil MU ini.

”Kaum Nahdiyin yang berada di belakang Kiayi Zezen akan membantu pasangan Marwan – Usman. Apalagi calon Wakil Bupati Usman Effendi masih tercatat sebagai pengurus NU di Kabupaten Sukabumi. Karena itu jangan ragu untuk memilih Marwan – Usman di bilik suara nanti,” katanya.

Di tengah hingar-bingarnya kampanye terbuka ini, Calon Bupati Marwan Hammami secara mengejutkan masuk dalam kerumunan ribuan massa pendukungnya. Tanpa mendapat pengawalan ketat, Marwan menyalami para pendukungnya yang sedang menikmati alunan musik dangdut. Tindakan Marwan tersebut dilakukan untuk memastikan dirinya siap menjadi pemimpin yang berpihak pada masyarakat.

Sementara itu, kampanye pasangan MAJU dimeriahkan tampilnya grup band Vagoetoz. Grup asal Sukabumi ini mengundang daya tarik bagi kalangan pemilih pemula. Terlebih lagi vokalis Vagetoz sempat berdut nyanyi dengan Calon Wakil Bupati Usman Effendi.

Di lain pihak, Kapolres Sukabumi AKBP Herukoco mengakui massa yang menghadiri kampanye pasangan Marwan – Usman merupakan yang terbesar selama Pemilukada Kabupaten Sukabumi. Dalam surat pemberitahuan kepada Polres, pasangan MU hanya menyebutkan akan menghadirkan sekitar 10.000 pendukungnya. ”Namun melihat fakta di lapangan, massa yang hadir justru lebih besar dari perkiraan awal,” kata Heru.

Rojab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Marwan Sentil PNS Nakal

2010-05-22T09:37:00.000+07:00

SOLID : Cabup Sukabumi Marwan Hamami bersama Dewi Asmara Oetojo, jurkam MU dari Fraksi Golkar DPR RI. Irwan Radar

SUKABUMI-Cabup incumbent yang kini masih menjabat Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, Marwan Hamami, mengemukakan kekecewaan yang mendalam terhadap sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ini lantaran mereka ditenggarai melibatkan diri menjadi tim pemenangan cabup-cawabup tertentu di Pilkada 2010. Bukan hanya keterlibatan PNS, cucu pertama saudagar minyak H Oting (alm) ini juga menyoroti masalah penggunaan aset negara.

"Sudah banyak laporan bahkan saya sendiri pernah melihat keterlibatan PNS yang nyata-nyata terlibat langsung untuk suksesi kandidat tertentu,"kata Marwan kepada Radar, di sela-sela acara kampanye terakhir pasangan Marwan-Usman (MU) di Lapang Sekarwangi Cibadak, kemarin.

Menurut Marwan, keterlibatan PNS dalam kancah politik praktis seperti Pilkada 2010, itu sama halnya penghinaan terhadap UU kepegawaian."Sebagai salahsatu bagian dari pimpinan daerah, rasanya saya sudah berkali-kali mengingatkan agar mereka PNS jangan pernah terlibat atau dilibatkan, tapi buktinya masih saja terjadi,"gerutu Marwan.

Kendati demikian, Marwan tidak menapikan kalau ada sejumlah PNS yang pernah mau merapat untuk menjadi bagian tim pemenangan dirinya dan Usman Effendi, tapi dengan tegas ditolaknya."Sudah pasti saya membutuhkan dukungan suara termasuk dari kalangan PNS, tapi saya tidak mau kalau mereka dilibatkan langsung, bisa menganggu kinerja roda pemerintahan,"tegasnya.

Ia mengatakan, jika dirinya dipercaya masyarakat untuk meminpin Kabupaten Sukabumi kedepan, bersama wakilnya yakni Usman Effendi, bertekad akan membersihkan pemerintahan birokrat yang tidak profesional dan hanya mengandalkan kedekatan dalam bekerja. Reformasi birokrasi dinilainya sebagai target utama untuk melancarkan pembangunan yang kini masih berstatus kabupaten tertinggal."Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan jika Kabupaten Sukabumi ingin berkembang. Saat ini masih banyak birokrat yang cuma memperkaya diri dan tidak bekerja profesional untuk pemerintah dan rakyat. Ini yang harus kita kikis," pungkas Marwan.(wan)

LHKPN Kandidat Terganjal di KPK

2010-05-21T09:36:00.000+07:00

SUKABUMI---Laporan harta kekayaan ketujuh pasangan Calon Bupati dan Wakil Sukabumi 2010 hingga kini belum turun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi akan mengupayakan memperoleh data tersebut dalam waktu dekat.
Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati mengaku akan secepanya ke Jakarta untuk mengecek Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) peserta pilkada. "Insya Allah, besok (hari ini) saya akan ke Jakarta untuk mengetahui hasil verifikasi LHKPN itu di KPK," ujar Lidiawati.

Lidiawati mengatakan jika tidak aral melintang dalam waktu dekat data LHKPN ini sudah bisa diketahui publik. Ia tidak menampik data harta kekayaan para calon kepala daerah itu penting diketahui publik. "Masalahnya, sampai sekarang kami belum menerima tembusan dari KPK," akunya.

Selain untuk kepentingan administrasi, LHKPN ini nantinya akan menjadi acuan bagi publik untuk mengontrol kekayaan pejabat daerah. Dengan pendataan kekayaan yang akurat dan transparan diyakini menjadi tonggak pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih.

"LHKPN itu nantinya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak para kandidat, termasuk dana yang tersimpan di rekening pribadi mereka. Sebenarnya mereka sudah melaporkan semua itu ke KPK, namun kami belum menerima hasil verifikasinya dari KPK," pungkasnya.(dyl)

sumber : radarsukabumi.com

Jalur Cibadak Macet Selama Enam Jam

2010-05-21T09:33:00.001+07:00

urnal Bogor, 21 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Lintasan jalan yang menghubungkan antara Sukabumi menuju Bogor mengalami kemacetan hampir selama enam jam, Kamis (20/5) kemarin. Kemacetan timbul ketika ribuan massa pendukung Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) melakukan konvoi menuju Lapangan Sekarwangi Cibadak. Massa tumplek memadati ruas jalan menyusul akan digelarnya kampanye putaran terakhir pasangan calon nomor urut tiga.

Akibat kemacetan lalu lintas ini, ribuan kendaraan hanya bisa berjalan merayap. Antrian kendaraan sudah terjadi sejak pintu gerbang perbatasan Kota Sukabumi hingga ke pusat Kota Kecamatan Cibadak yang berjarak sekitar 12 kilometer. Untuk mengatasi kemacetan ini, aparat kepolisian terpaksa mengalihkan jalur perjalanan kendaraan umum menuju jalan alternatif.

Pengalihan jalur kendaraan umum diberlakukan petugas untuk mengatasi titik kemacetan di depan Gedung Pengadilan Negeri Cibadak. Lokasi ini menjadi pusat kemacetan menyusul kehadiran ribuan kendaraan pendukung pasangan MAJU yang berdatangan dari sejumlah daerah. Pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura ini memusatkan kampanye terakhirnya di Lapangan Sekarwangi Cibadak yang jaraknya hanya beberapa meter dari Gedung Pengadilan Negeri Cibadak.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, Ade Surachman mengaku tidak kaget melihat gelombang kedatangan ribuan massa pendukung pasangan MAJU. Hal itu sudah diprediksi sebelumnya mengingat kampanye ini merupakan yang terakhir bagi jagonya. Bahkan sebelum pelaksanaan kampanye, tim pemenangan MAJU sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Polres Sukabumi tentang akan hadirnya ribuan massa.

”Dalam surat pemberitahuan kepada polisi, kami menyebutkan kampanye pasangan MAJU akan dihadiri sekitar 15.000 massa. Kenyataannya, massa yang hadir justru membludak di luar perhitungan kami. Karena itu, kami memohon maaf kepada para pengguna jalan umum jika kampanye pasangan MAJU menimbulkan kemacetan,” kata Ade.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, konvoi kendaraan pendukung pasangan MAJU mulai bergerak sejak pukul 09.00 WIB. Lokasi awal keluarnya ratusan kendaraan roda dimulai dari Kompleks GOR Cisaat. Setelah itu, massa pendukung MAJU bergabung bersama ratusan kendaraan lainnya yang menyambut di sepanjang jalan Cisaat menuju Kecamatan Cibadak.

Konvoi ribuan pendukung MAJU nyaris mendominasi antrian kendaraan yang memadati lintasan jalan Cisaat menuju Cibadak. Bahkan hampir separuh bahu jalan dikuasai pengendara yang memakai atribut bergambar pasangan MAJU ditambah simpatisan dan kader PKS. Kemacetan baru mencair setelah ribuan massa pendukung pasangan MAJU membubarkan diri pada pukul 14.00 WIB.

=Rojab Asy’ari

Madrasah Roboh Tewas

2010-05-18T13:57:00.002+07:00

SUKABUMI-Sejumlah siswa Madrasah Diniyyah (MD) Ciparay Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon, histeris, siang kemarin.

Dinding sebelah timur MD tersebut roboh dan menimpa siswa yang sedang latihan untuk persiapan samenan (kenaikan kelas dan perpisahan--red).

Peristiwa itu terjadi sekitar 14.00 WIB. Dinding tembok yang roboh merupakan salahsatu ruang kelas dari empat lokal MD yang sudah berusia 12 tahun tersebut.

Rian (12) tewas setelah mendapat perawatan di RSUD Jampangkulon. Rian luka di bagian kepala dan dada.

Tidak hanya merenggut korban jiwa, peristiwa tersebut juga membuat kaki kanan Anggit (11) patah. Sedangkan belasan pelajar lainnya luka berat dan ringan akibat tertimpa bongkahan material bangunan. Seluruh korban kini mendapat perawatan intensif di RSUD Jampangkulon.

Hendi (32) seorang saksi mata kepadar menyebutkan, peristiwa robohnya benteng bangunan, terjadi akibat kondisi sudah lapuk dimakan usia."Usai bangunan sekitar 12 tahunan, dan yang saya ketahui bangunan MD itu, belum pernah direnovasi,"ujar Hendi saat dihubungi Radar Sukabumi, kemarin.

Hendi menuturkan, pemerintah desa dan warga sekitar, sebenarnya sudah pernah memperingatkan pihak pengelola MD agar memperhatikan kondisi bangunan yang terlihat sudah tidak layak huni itu.

Namun, karena alasan tidak ada tempat alternatif belajar yang lain , pengelola MD tetap keukeuh untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di MD yang mempunyai 80 anak didik tersebut.

"Sudah lama pondasi bangunannya keluar, ditambah dinding dan tiang-tiang penyangga yang sudah akan roboh,"tutur Hendi.

Abas Basuni pengelola MD Ciparaya mengatakan, upaya permohonan bantuan kepada pemerintah atau kantor kementerian agama setempat, sudah dilakukan. Tetapi belum terealisasi."Ini memang musibah tapi sebenarnya kami selaku pengelola sudah pernah mengajukan permohonan bantuan renovasi terutama kepada pihak kantor kementerian agama setempat,"tukasnya.

Sementara itu, Camat Jampangkulon Pambudi Lismanto mengatakan, peristiwa ambruknya MD Ciparay, sudah dilaporkan kepada pimpinan daerah tertinggi di Kabupaten Sukabumi,"Insya Allah rencana besok (hari ini-red) Pak Bupati Sukmawijaya meninjau lokasi dan para korban,"pungkasnya.(wan)

Pertarungan Calon Bupati Dimulai

2010-05-06T13:05:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 6 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi secara resmi akan mengenalkan tujuh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Sukabumi, Kamis (6/5) hari ini di Ibukota Palabuhanratu. Pengenalan tujuh pasangan calon yang akan berlaga di arena Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) itu, digelar sebagai ajang pemanasan menjelang tahapan kampanye yang akan dimulai Senin (10/5) pekan depan.

Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ase Riyadi mengatakan, acara pengenalan tujuh pasangan calon akan dilakukan di lapangan terbuka. Hal itu dimaksudkan agar para calon dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Lokasi acara akan dilakukan di Lapangan Alun-alun yang menjadi pusat Ibukota Kabupaten Sukabumi di Palabuhanratu.

”Mengingat pusat Ibukota Kabupaten Sukabumi berada di Palabuhanratu, lokasi itu akhirnya diputuskan KPU untuk acara pengenal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Diharapkan masyarakat akan mengenal lebih jauh sosok pasangan calon sekalipun KPU sudah mensosialisasikan melalui berbagai even kegiatan,” kata Ase.

Untuk mengantisipasi kehadiran massa pendukung pasangan calon Bupati, kata Ase, KPU mengintruksikan setiap tim kampanye untuk mengirimkan massa tidak lebih dari 50 orang. Massa pendukung pasangan calon Bupati juga dilarang melakukan arak-arakan kendaraan. Sebab acara pengenalan pasangan calon bukan merupakan bagian dari tahapan kampanye.

”Agar kegiatan ini berjalan lancar, saya harapkan seluruh tim kampanye pasangan calon Bupati tidak melakukan aksi pengerahan massa yang cukup besar. Maksimal setiap pasangan calon Bupati mengirimkan 50 orang pendukungnya,” tandas Ase.

Ketua Pokja Kampanye, Iyan Kusmayadi membenarkan acara pengenalan tujuh pasangan calon tidak masuk dalam tahapan kampanye. Pasalnya, jadwal kampanye hasil kesepakatan bersama sudah ditetapkan akan berlangsung mulai 10 – 23 Mei mendatang. Bahkan pembagian jadwal kampanye sudah disepakati seluruh tim kampanye pasangan calon Bupati.

”Rencananya jadwal kampanye akan ditetapkan tiga hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye. Sesuai hasil kesepakatan, setiap pasangan calon mendapatkan giliran dua kali kampanye,” kata Iyan.

Dijelaskan Iyan, pelaksanaan kampanye berdasarkan peraturan hanya berlangsung selama 14 hari. Berdasarkan hasil undian, jadwal kampanye hari pertama jatuh ke pasangan Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha (ANUGRAH). Peserta Pilkada bernomor urut dua ini akan mengawali kegiatan kampanye terbuka pada Senin (10/5) mendatang. Hari berikutnya, kampanye menjadi jatah pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE).

Di hari ketiga, jadwal kampanye menjadi milik duet yang diusung Partai Demokrat, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Syamsudin. Setelah itu, calon bupati incumbet Sukmawijaya yang berpasangan dengan Akhmad Jajuli akan tampil di hari keempat. Di hari kelima, pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Marwan Hammami – Usman Effendi siap berlaga untuk menggelar kampanye terbuka.

Sementara itu, duet Hasymi Romli – Iman Adinigraha (BERHASIL) mendapatkan undian jadwal kampanye di hari keenam. Berdasarkan hitungan kalender, pasangan BERHASIL akan menggelar dua kali kampanye pada Hari Sabtu. Rangkaian kampanye akan ditutup pasangan Dayat Wiranta – Karmas Supermas yang mendapatkan jadwal dihari ke- 7 dan 14.

ROjab Asy’ari
redaksi@jurnalbogor.com

Buruh Tuntut Upah Layak

2010-05-05T10:20:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 5 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Koalisi Buruh Sukabumi (KBS) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar menetapkan Upah Minimun Kabupaten (UMK) tahun 2011 sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pasalnya, upah buruh di Kabupaten Sukabumi tahun 2010 sebesar Rp 671.500 masih lebih rendah dibanding hasil survei KHL yang ditetapkan Rp 715.000. Bahkan versi tiga serikat pekerja yang tergabung dalam Buruh Sukabumi Bersatu, besaran KHL justru sudah menembus angka Rp 850.000.

Tuntutan kenaikan UMK itu terungkap dalam audensi antara KBS dengan Pemerintah dan DPRD di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (4/5) kemarin. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Badri Suhendi, Wakil Ketua DPRD Asep NB dan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) A. Ammar Halim, Kepala Polres Sukabumi, AKBP Herukoco.

Koordinator KBS, Ade Firman Maulana mengatakan minimnya KHL menjadi masalah utama bagi ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Karena para buruh merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan nilai UMK yang kecil.

”Tahun 2010 ini UMK yang diterima kami hanya Rp. 617.500 perbulan. Padahal hasil survey tahun 2009 KHL sebesar Rp. 715.000 perbulan. Tentunya dengan UMK yang sangat minim ini tentunya sangat memprihatinkan,” kata yang menyatakan besaran UMK Kabupaten Sukabumi merupakan nomor dua terendah dari seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Sementara itu, besaran KHL saat ini berdasarkan survei tiga serikat pekerja yang tergabung dalam Buruh Sukabumi Bersatu (Serbbu) sebenarnya sudah mencapai sebesar Rp 850.000. Serbbu sepakat agar pemerintah daerah segera menyesuaikan penetapan UMK sesuai KHL. Untuk memperjuangkan kenaikan upah ini, Serbbu yang beranggotakan sejumlah buruh dari aktibis SPN, SPSI, dan SBSI akan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan ribuan massa pada Rabu (5/5) hari ini.

Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengatakan, besaran UMK minimal lebih besar 10 pesen dari standar KHL. Jika hasil survei KHL menetapkan sebesar Rp 850.000, pihak perusahaan berkewajiban memberikan UMK minimal sebesar Rp 935.000. Besaran UMK itu dinilai sangat layak bagi buruh di Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi tuntutan KBS, Pelaksana tugas Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, A Ammar Halim mendukung penuh aspirasi yang disampaikan kaum buruh untuk menaikkan UMK sama dengan KHL. Pihaknya yang juga anggota Dewan Pengupahan akan berupaya melakukan survei KHL pada Juni 2010 mendatang secara tepat dan akurat.

”Dewan Pengupahan juga unsurnya berasal dari pemerintah, pengusaha dan juga buruh. Sebelum menetapkan UMK, semua digodok di Dewan Pengupahan ini. Dan sebelumnya ada survey KHL ke sejumlah pasar,” kata Ammar Halim kepada para wartawan usai pertemuan, Selasa kemarin.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi mengaku prihatin dengan rendahnya UMK di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu pihaknya akan meminta Komisi IV DPRD untuk terjun ke lapangan untuk memfasilitasi perjuangan buruh untuk menaikkan UMK sesuai dengan KHL.

”Dewan juga akan meninjau kembali perizinan perusahaan agar ada kesepakatan dari para pengusaha untuk memperhatikan nasib buruh. Kami akan mengkaji hasil temuan di lapangan sehingga nantinya dihasilkan suatu rekomendasi yang mendukung perjuangan para buruh,” janjinya.

Budiyanto
redaksi@jurnalbogor.com

KPU Butuhkan 26.803 Petugas KPPS

2010-05-04T12:21:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 4 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi membutuhkan sebanyak 26.803 orang untuk dijadikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka akan disebar di 3.829 titik lokasi sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan KPU setempat. Rekruitmen anggota KPPS direncanakan tuntas 12 hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada yang akan digelar 27 Mei mendatang.
Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Dede Haryadi mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat bersama 47 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk rekruitmen petugas KPPS ini. Sedangkan proses seleksi akan diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 367 desa dan kelurahan. KPU mengingatkan petugas KPPS harus berasal dari warga setempat dengan persyaratan bukan anggota Parpol maupun tim kampanye pasangan Calon Bupati.
”Anggota KPPS harus netral. Jangan sampai pengurus parpol atau tim kampanye pasangan calon Bupati ikut menjadi pelaksana pemungutan suara nanti. Tidak masalah jika anggota KPPS itu berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS),” kata Dede saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Bahkan, kata Dede, KPU justru berharap PNS yang tinggal di dekat lokasi TPS bisa menjadi anggota KPPS. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan pemungutan suara bisa berjalan lancar. Pasalnya, PNS punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang menjadi bagian dari proses pemungutan suara.
”Ada nilai lebih jika PNS menjadi anggota KPPS. Setidaknya PNS punya kemampuan dalam penyelesaian masalah administrasi. Dengan demikian, KPU memberi peluang bagi siapa pun PNS yang ingin terlibat dalam proses pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah ini,” tandas Dede.
Menurut Dede, peran KPPS dalam mensukseskan pilkada tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah petugas yang menjadi ujung tombak dalam proses Pemilu Kada. Kendati tugas KPPS sudah terbiasa dilakukan setiap ada pelaksanaan Pemilihan Umum, KPU tetap akan memberikan pembekalan agar pelaksanaannya tidak melenceng dari aturan.
”Teknis pemungutan suara Pilkada ini pada intinya hampir sama dengan Pemilu Legislatif maupun Presiden. Hanya saja, kami tetap akan memberikan pembekalan agar tidak terjadi kesalahan di lapangan. Sebab di arena Pilkada jumlah anggota KPPS berbeda dengan Pemilu sebelumnya,” kata Dede.
Perbedaan itu terletak pada jumlah personil yang akan mengisi di setiap TPS. Pada Pemilu Legislatif maupun Pilpres, personil KPPS berjumlah sebanyak sembilan orang termasuk dua orang pengamanan langsung (Pamsung). ”Untuk pelaksanaan Pilkada ini, KPU akan mengurangi dua personil hingga jumlah petugas KPPS hanya sebanyak tujuh orang,” ujarnya.

=Rojab Asy’ari

BERHASIL Makin Akrab Bersama Pengrajin Besi

2010-05-04T12:20:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 4 May 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Setelah sukses menggaet perhatian pengusaha berpengaruh asal Cibatu Hadad, pasangan Hasymi Romli – Iman Adinugraha semakin akrab dengan komunitas pengusaha pengrajin besi. Hal itu terbukti ketika pasangan BERHASIL ini menggelar silaturahmi bersama 300 warga Kampung Babakan Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, akhir pekan kemarin. Pasangan yang diusung PDIP, PAN dan Partai Gerinda mendapat gizi baru setelah mendapat dukungan dari para pengusaha besi tersebut.

Tokoh masyarakat yang juga salah seorang dewan penasehat komunitas café Sukun (Sukabumi Rukun, red), H. Dedi Firmansyah mengatakan, pertemuan tersebut digagas atas inisiatif masyarakat setempat. Warga yang ikut pertemuan didominasi para pengrajin pandai besi. Dedi menilai pasangan BERHASIl merupakan calon serasi karena memadukan antara generasi tua dan muda.

”Tidak hanya itu, pasangan ini bisa merepresentasikan keterwakilan antara Sukabumi Utara dan Selatan. Tetapi faktor itu belum lengkap apabila pasangan calon tidak mampu mengembangkan sektor ekonomi masyarakat khususnya pengrajin besi. Minimalnya pasangan calon harus bisa membantu dalam permodalan serta alih teknologi,” kata Dedi

Dalam kesempatan tersebut, Hasmy berjanji sektor ekonomi akan menjadi primadona untuk dikembangkan, “Saya ingin home industri di daerah Cisaat bisa tumbuh dan berkembang. Dulu Cisaat terkenal dengan rempang pala, sekarang hilang. Seharusnya industri rumahan tersebut terus dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” kata Hasymi.

Hal lain yang perlu dikembangkan antara lain kemitraan antara investor dengan industri kecil. Keberadaan investor di Kabupaten Sukabumi harus bisa bermitra dengan indsutri kecil agar keberadaannya tetap eksis.

”Yang lebih penting lagi, kehadiran investor di Kabupaten Sukabumi wajib hukumnya bisa mempekerjakan kaum laki-laki. Minimalnya 50 persen laki-laki bisa terserap lapangan pekerjaan. Jangan hanya laki-laki sebagai kepala rumah tangga tapi tugasnya ngasuh anak dan cuci pakaian,” kata Hasymi.

=Budi Darmawan

KPU Kebiri Panwas Pilkada

2010-04-30T15:25:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 30 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Untuk yang kesekian kalinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatan Sukabumi mengebiri peran dan tugas Panitia Pengawas Pilkada. Lembaga yang menjadi wasit di arena Pilkada ini mengaku keberadaannya hanya dipandang sebelah mata. Kasus terakhir terjadi saat KPU terlibat dalam acara diksusi panel yang mengundang seluruh pasangan calon Bupati di Hotel Salabintana, Kamis (29/4) kemarin.
”Saya sudah cek beberapa kali kepada petugas Sekretariat untuk menanyakan undangan diskusi panel yang menghadirkan seluruh pasangan calon Bupati. Petugas Sekretariat mengaku tidak pernah mendapatkan undangan tersebut. Karena itu, kami tidak bisa menghadiri acara tanpa undangan resmi,” kata Sekretaris Panwas Pilkada, Suhermat saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.
Menurut Suhermat, perlakuan KPU seperti ini bukan yang pertama kali dialami Panwas Pilkada. Pihaknya mencatat ada beberapa tahapan kegiatan KPU yang lolos dari pengawasannya. Salah satunya mengenai proses pelelangan surat suara Pilkada yang saat ini sudah memasuki proses pencetakan.
”Idealnya kami mendapat undangan atau pemberitahuan setiap ada kegiatan penting yang dilakukan KPU. Sehingga kami punya pegangan dalam melakukan setiap tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Kada ini. Salah satunya terjadi saat KPU melakukan kerjasama dengan pantia diskusi panel yang menghadirkan pasangan calon Bupati,” ungkap Suhermat.
Akibat tidak ada undangan untuk menghadiri acara diskusi panel, kata Suhermat, Panwas kebanjiran telepon yang mempertanyakan kegiatan tersebut. Pasalnya, diskusi panel itu melibatkan seluruh pasangan calon Bupati. Beberapa penelepon mengkhawatirkan kegiatan itu menjurus pada kegiatan kampanye terselubung.
”Karena tidak mendapat undangan, kami terpaksa memerintahkan Panwas kecamatan setempat untuk mengawasi kegiatan itu. Memang tidak ada proses penyampaian visi dan misi yang dilakukan pasangan calon Bupati. Tetapi banyak peserta diskusi yang mempertanyakan peran dan fungsi Panwas,” katanya.
Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi, Tepi Darmawan mengaku tidak punya kewenangan untuk mengundang Panwas Pilkada. Pasalnya, KPU bukan sebagai pelaksana kegiatan diskusi panel. ”KPU hanya memberikan bantuan dana berupa sewa gedung saja,” kata Tepi yang dibenarkan beberapa stafnya.
Namun demikian, sejumlah tim sukses pasangan mengaku dapat undangan acara diskusi panel dari petugas KPU. Dari tujuh pasangan calon Bupati, tiga diantaranya tidak hadir karena khawatir kegiatan itu diindikasikan sebuah pelanggaran Pilkada. Pasangan yang tidak hadir antara lain Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Sukmawijaya – Akhmad Jajuli dan Marwan Hammami – Usman Effendi.

=Rojab Asy’ari

Enam Tim Sukses Investigasi Pelanggaran Pilkada

2010-04-27T14:32:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 27 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat menunda laporan pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU). Penundaan terjadi setelah perwakilan kelima tim sukses menggelar pertemuan di Hotel Augusta Cibadak, kemarin. Mereka sepakat akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum permasalahan ini dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkada.

”Hasil pertemuan perwakilan tim sukses akhirnya menyepakati untuk melakukan investigasi terlebih dahulu terhadap dugaan pelanggaran pilkada oleh pasangan calon incumbent tersebut. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti agar laporannya bisa lengkap sebelum diserahkan kepada Panwas Pilkada,” kata Budi Mulyadi yang mewakilai Tim Sukses pasangan Hasymi Romli – Iman Adinugraha.

Menurut Budi, kesepakatan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini tidak hanya dilakukan lima tim sukses pasangan calon Bupati. Tetapi dukungan juga diberikan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha. Sehingga hampir seluruh tim sukses di luar pasangan MAJU sepakat untuk menyikapi dugaan pelanggaran saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Waluran.

Seperti diberitakan Jurnal Bogor sebelumnya, lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan ini terkait adanya dugaan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga yang mendompleng kegiatan sosialisasi saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran, Jum’at (23/4) lalu.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu yakni pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas.
Dugaan pelanggaran ini terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu.

Sejumlah petugas pendampingan PKH diduga telah dikondisikan untuk mengajak masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, para petugas pendampingan juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari

Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat.
Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

=Rojab Asy’ari

Menhut Kritisi Kawasan Gunung Walat

2010-04-26T10:36:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan mengkritisi kawasan perbukitan yang gundul dan rawan longsor di sekitar Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW) Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi agar melakukan penghijauan di daerah tersebut. Bahkan pihak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersedia mengalokasikan dananya.
Pernyataan Zulkifli Hasan itu disampaikan kepada para wartawan usai membuka Kejuaraan Sepeda Gunung tingkat Internasional yang memperebutkan Tropi Bergilir Menteri Kehutanan di kawasan HPGW Fahutan – IPB, Desa Gunung Batu Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Minggu (25/4) kemarin.

”Kondisi ini sangat kontradiksi sekali dengan di dalam kawasan hutan di sini. Nampaknya di lokasi sebelah ini sangat rawan longsor. Hal ini harus segera dilakukan rehabilitasi,” kata Zulkifli yang didampingi Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya akan mengalokasikan dana untuk melakukan penanaman pohon atau penghijauan di lokasi tersebut. ”Hanya saja yang paling penting masyarakat mau melakukan penanaman pohon sekaligus merawatnya hingga besar,” ujarnya.

Sementara mengenai kawasan lahan perbukitan yang dipergunakan untuk pertambangan galian tanah, Zulkifli menegaskan pihak pengelola wajib melakukan reklamasi atau memperbaiki kembali lahan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

=Budiyanto

Lima Tim Sukses Keroyok MAJU

2010-04-26T10:35:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 26 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Lima tim sukses pasangan calon Bupati Sukabumi sepakat akan melaporkan duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) kepada Panitia Pengawas Pilkada. Laporan itu terkait adanya indikasi pelanggaran yang diduga melibatkan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tiga saat pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan tim MAJU siap melakukan pembelaan apabila indikasi pelanggaran benar dilakukan kadernya.

Kelima tim sukses yang akan mengeroyok duet MAJU itu berasal dari pasangan Marwan Hammami – Usman Effendi, Hasymi Romli – Iman Adinugraha, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin, Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto, serta Dayat Wiranta – Karmas Supermas. Sedangkan tim sukses Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha hingga saat ini belum menyatakan sikap atas dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon incumbent tersebut.

”Kami telah bersepakat dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti indikasi temuan pelanggaran yang dilakukan salah satu tim pasangan calon Bupati Sukabumi. Permasalahan ini sangat penting karena berkaitan dengan pemanfaatan progam pemerintah pusat. Bahkan persoalan ini bisa masuk kategori pelanggaran Pilkada menyangkut penyalahgunaan jabatan,” ungkap Yusuf Puad selaku Ketua Tim Sukses Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE).

Hal yang sama disampaikan Budi Mulyadi yang mewakili Tim Sukses Pasangan Hasymi Romli – Iman (BERHASIL). Budi mengaku telah melakukan komunikasi dengan tim sukses lainnya untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini. ”Rencananya kami akan melaporkan temuan ini kepada Panwas Pilkada besok (hari ini, red),” kata Budi.

Di lain pihak, Ketua Tim Sukses Marwan Hammami – Usman Effendi, Herol Al Hudri sepakat untuk mempermasalahkan dugaan terjadinya pelanggaran Pilkada ini melalui Panwasda. Pasalnya, tindakan itu tidak bisa dibiarkan menyusul ada pemanfaatan program dan fasilitas pemerintah pusat. ”Bila Panwas tidak bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran ini, kami akan mengadukan persoalan ini kepada Kementrian Dalam Negeri,” kata Herol.

Dugaan pelanggaran itu terjadi pada saat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Jum’at (23/4) lalu. Sejumlah Ketua Kelompok yang ditugaskan membagi-bagikan uang PKH kepada masyarakat sangat miskin, diintruksikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mencoblos pasangan nomor urut tiga.

Tidak hanya itu, mereka juga dibekali kartu nama bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli untuk dibagikan kepada masyarakat. Hal itu diakui seorang ketua kelompok berinsial S (40) yang berasal dari Kampung Bojong Kamiring RT 3/3 Desa Mekar Mukti Kecamatan Waluran. Dia tertangkap basah saat membawa barang bukti berupa kartu nama yang siap dibagikan kepada masyarakat. Pengakuannya, intruksi itu diberikan salah seroang kader parpol pengusung MAJU berbama Ariansyah.

Anggota Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan Waluran, Asep Wahyu mengakui adanya persoalan yang menyangkut indikasi pelanggaran oleh salah satu pasangan calon Bupati. Sejauh ini Panwas masih melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak yang terkait dengan permasalahan ini. ”Kami belum bisa menyimpulkan hal itu adalah sebuah pelanggaran. Sebab setiap pelanggaran Pilkada harus jelas laporannya disertai bukti-bukti kuat,” kata Asep saat dihubungi Jurnal Bogor, tadi malam.

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Sukmawijaya – Jajuli, Melly Mulyana membantah telah mengintruksikan relawan maupun kadernya untuk memanfaatkan program PKH. Bahkan Melly belum bisa memastikan orang yang disebut-sebut bernama Ariansyah adalah anggota tim suksesnya. ”Kalau memang dia itu anggota tim sukses MAJU, bagaimana pun akan kami bela. Namun jangan salah, bisa saja hal itu dilakukan atas inisiatif masyarakat yang simpati terhadap pasangan MAJU,” kata Melly.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Cabup Ingin Satu Putaran

2010-04-25T09:59:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 25 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Prediksi akan terjadinya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kabupaten Sukabumi dalam dua putaran semakin menguat. Prediksi itu tidak hanya dilontarkan sejumlah pengamat politik setelah melihat kekuatan tujuh kontestan yang akan memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010 – 2015.

Namun sejumlah pengurus Partai Politik pengusung calon Bupati juga merasakan beratnya menang dalam satu putaran. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Krisnadi mengakui persaingan di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi cukup ketat. Bahkan Partai Hanura yang mengusung duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) masih berusaha mengejar perolehan suara sekitar 30 persen lebih.

”Kalau duet Sukma – Jajuli meraih suara 30 persen lebih, hampir dipastikan bisa menang dalam satu putaran,” ungkap Yuddy saat menggelar rapat di Kantor DPC Partai Hanura Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
Menurut Yuddy, kesulitan untuk menembus perolehan suara lebih dari 30 persen menyusul jumlah peserta Pilkada mencapai tujuh pasangan calon. Jumlah pasangan calon yang banyak ini menjadi salah satu pertimbangan Partai Hanura dalam menyusun strategi pemenangan tim MAJU. Hanya saja, duet Sukma – Jajuli cukup diuntungkan karena posisinya sebagai calon incumbent.

”Konsolidasi internal parpol mutlak menjadi sebuah kekuatan bagi pasangan Sukma – Jajuli. Selain itu, kami tetap akan menggerakan kekuatan relawan yang tersebar di sejumlah tempat. Bahkan kami juga telah menyiapkan model kampanye yang efektif agar pasangan yang kami usung bisa mendapatkan suara lebih dari 30 persen,” kata Yuddy.

Hal yang sama disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi, Muhammad Zainudin. Politisi yang kini menjadi Ketua Tim Pemenangan Hasymi Romly – Iman Adinugraha (BERHASIL) ini mengakui persaingan di arena Pilkada akan berlangsung ketat. Tetapi pasangan BERHASIL tetap menargetkan bisa menang dalam satu putaran.

”Setiap pasangan calon pasti menginginkan menang dalam satu putaran. Namun untuk meraihnya perlu sebuah perjuangan yang cukup berat. Bagi kami, peluang untuk menang satu putaran masih terbuka apabila tiga kekuatan parpol pengusung ditambah lima parpol pendukung komitmen untuk memenangkan pasangan BERHASIL,” kata Zainudin.

Harapan Pilkada bisa selesai dalam satu putaran juga disampaikan juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi. Ketua Tim Pemenangan pasangan Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadeli Samsudin ini menganggap Pilkada satu putaran akan menghemat biaya. ”Dengan modal Partai Demokrat sebagai Pemenang Pemilu di Kabupaten Sukabumi, kami punya keyakinan kemenangan itu akan berpihak kepada kami dengan hanya satu putaran,” kata Badri.

Namun keinginan sejumlah pasangan calon bisa menang dalam satu putaran dimentahkan para pengamat politik. Melihat kekuatan tujuh pasangan calon yang akan berlaga di arena Pilkada, para pengamat justru memprediksikan akan terjadi dua putaran. Pasalnya, tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati itu memiliki basis masa pendukung yang cukup merata.

”Termasuk dalam hal ini pasangan calon yang berangkat dari jalur independen. Mereka punya peluang yang sama dengan pasangan calon yang diusung partai politik. Sebab kecenderungan pemilih di arena Pilkada lebih melihat pada sisi figur ketimbang partai politik pengusungnya,” ungkap Ketua LPPM STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Anggota KPU Berselisih

2010-04-21T09:22:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 21 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Silang pendapat mulai terjadi antar sesama anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi berkenaan dengan pengumuman harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ketua KPU menilai pengumuman laporan harta kekayaan para kandidat sifatnya wajib. Di lain pihak, Ketua Pokja Pencalonan justru menganggap persoalan tersebut tidak wajib disampaikan kepada masyarakat.

”Siapa bilang harta kekayaan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak wajib diumumkan kepada masyarakat. Aturannya jelas ada dalam perundang-undangan. Masyarakat berhak mengetahui harta kekayaan yang dimiliki calon pimpinannya,” kata Ase saat ditemui Jurnal Bogor, beberapa waktu lalu.

Menurut Ase, laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan tampil di arena Pilkada. Daftar kekayaan itu setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera dipublikasikan secara luas. Sehingga masyarakat bisa mengontrol posisi kekayaan pasangan calon yang akan terpilih nanti.”KPU punya kewajiban untuk mengumumkan harta kekayaan yang dimiliki pasangan calon Bupati. Laporan harta kekayaan ini merupakan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” katanya.

Pendapat yang berbeda justru disampaikan Ketua Pokja Pencalonan Pilkada KPU Kabupaten Sukabumi, Lidiawati. Lidia menganggap laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati tidak wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat. Terkecuali ada masyarakat yang meminta untuk melaporkan kekayaan para kandidat.
”Sepanjang tidak ada yang meminta, kami tidak perlu mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati dan wakilnya. Sebab laporan harta kekayaan itu nantinya akan menjadi pegangan masing-masing pasangan calon,” kata Lidia.

Sejauh ini, kata Lidia, laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati masih dalam pemeriksaan di KPK. Lidia mengakui laporan harta kekayaan itu merupakan salah satu persyaratan saat pencalonan beberapa waktu lalu. Meski proses pemeriksaan masih berlangsung di KPK, tidak menjadikan halangan bagi KPU untuk menetapkan tujuh pasangan calon yang siap berlaga di arena Pilkada, 27 Mei mendatang.

Sementara itu, petugas di Kantor KPK Jakarta, Adi mengakui laporan harta kekayaan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masih dalam proses pemeriksaan. Adi juga menyatakan setelah proses pemeriksaan tuntas perlu ditindaklanjuti dengan pengumuman kepada masyarakat. Pengumuman ini sudah menjadi ketentuan KPK menyusul pasangan calon Bupati nantinya akan menjadi pejabat negara.

”Setelah pemeriksaan selesai, KPK akan melampirkan surat agar laporan harta kekayaan kepala daerah segera diumumkan kepada masayrakat. Ada pun yang wajib mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Adi saat dihubungi Jurnal Bogor.

Ketua Parliament Wacth Indonesia (PWI) Cabang Sukabumi, Sahat Nainggolan mendukung upaya KPK untuk mengumumkan harta kekayaan pasangan calon Bupati. Hal itu perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui posisi kekayaan calon pimpinannya yang akan dipilih nanti di arena Pilkada. Selain itu, masyarakat bisa membandingkan posisi kekayaan antara sebelum dan setelah pasangan calon menjadi kepala daerah.

”Pengumuman laporan harta kekayaan pasangan calon Bupati bukan sekedar untuk mengetahui mana calon Bupati yang paling kaya. Tetapi esensinya masyarakat perlu diberikan informasi yang benar tentang kekayaan calon pimpinannya. Jika sejak awal besaran kekayaan calon bupati diketahui masyarakat, calon terpilih pasti akan ketakutan untuk melakukan tindak pidana korupsi,” kata Sahat.

Rojab Asy’ari
rojab@jurnas.com

Baliho Pasangan Calon Makin Marak

2010-04-20T16:50:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 20 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim pemenangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli merasa jengkel mengamati kinerja tiga lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi yakni KPU, Panwas serta Desk Pilkada. Meski sudah berulang kali diingatkan, tiga lembaga ini tetap mandul dalam menerapkan aturan main tentang kampanye. Salah satu buktinya terlihat dengan masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di sejumlah tempat.

”Saat kami melakukan perjalanan ke Palabuhanratu, di sepanjang jalan masih banyak terpasang baliho milik pasangan calon Bupati. Padahal saat ini bukan waktunya kampanye. Jadwal kampanye sudah disepakati baru akan dimulai pada 10 Mei mendatang,” kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan MAJU, Melly Mulyana kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Bahkan, kata Melly, pemasangan baliho semakin marak meskipun petugas Satpol PP telah melakukan penertiban di beberapa lokasi. Hal ini mengindikasikan tim sukses pasangan calon bupati sudah tidak patuh terhadap aturan main Pilkada. ”Tetapi yang lebih penting lagi, maraknya pemasangan baliho terjadi akibat tidak adanya tindakan tegas dari lembaga penyelenggara Pilkada,” kata Mellly.

Menurut Melly, lemahnya penerapan aturan tentang pemasangan baliho ini mengakibatkan tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati tidak menjadi kapok. Para tim sukses ini semakin nekat untuk mengulangi pemasangan baliho yang sudah masuk dalam ketegori pelanggaran Pilkada. ”Kalau melihat kepada aturan hukum, pelanggaran itu sudah masuk ketegori pidana,” tandas Melly.

Namun, lanjut Melly, seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada seperti tutup mata. Ketiga lembaga itu tidak pernah memberikan surat peringatan agar para tim sukses menjadi jera. ”Kalau pelanggaran ini masih terus berlangsung, untuk apa dibentuk KPU, Panwas termasuk Desk Pilkada,” tanya Melly.

Dijelaskan Melly, pihaknya sempat meminta penjelasan Panitia Pengawas Pilkada terkait masih maraknya pemasangan baliho milik pasangan calon Bupati. Dalihnya, Panwas memiliki keterbatasan dalam jumlah personil. Salah satu upaya untuk menertibkan baliho melakukan penertiban dilakukan dengan minta bantuan aparat Satpol PP.

”Kami sadari personil Panwas itu sangat terbatas jumlahnya. Namun, mereka punya kewenangan minta bantuan tim Satpol PP dibawah koordinasi Desk Pilkada. Soalnya, Desk Pilkada juga punya alokasi anggaran untuk membantu proses Pilkada ini,” papar Melly.

Sekretaris Panwasda Kabupaten Sukabumi, Suhermat mengaku sudah berulangkali menyampaikan surat permohonan untuk penertiban baliho. Tetapi surat permohonannya kurang mendapat respon dari aparat Pemda termasuk pemerintahan di tingkat Kecamatan. ”Panwas hanya punya kewenangan meminta bantuan saja. Adapun teknis di lapangan menjadi tugas aparat pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP,” kata Suhermat.

=Rojab Asy’ari

Pengusaha Ogah Bantu Calon Bupati

2010-04-16T09:54:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 15 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Seluruh pasangan calon Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi 2010, diperkirakan bakal kesulitan mendapatkan donatur. Pasalnya, banyak donatur dari kalangan pengusaha lokal untuk sementara waktu memilih tiarap. Mereka ogah membantu pendanaan calon Bupat menyusul kemungkinan Pilkada akan berlangsung dua putaran.

”Termasuk saya. Untuk sementara ini saya akan memilih diam. Saya akan melihat perkembangan politik karena ada kemungkinan Pilkada di Kabuapaten Sukabumi ini berlangsung dua putaran,” ungkap seorang pengusaha asal Cisaat yang enggan disebutkan namanya.

Pengusaha lokal yang biasa mengerjakan proyek APBD miliaran ini, tidak mau ambil resiko ketika harus menjatuhkan dukungannya kepada salah satu pasangan calon Bupati. Resiko itu bukan sekedar persoalan dana yang siap digelontorkan bagi seorang kandidat. Tetapi para pengusaha khawatir dukungan yang diberikannya salah sasaran yang berdampak terhadap kelanjutan usahanya.

”Masih mendingan jika kandidat yang didukung itu menang. Kalau kalah, resikonya akan berat untuk kelanjutan usaha ke depan. Sebab mayoritas pengusaha lokal banyak mengandalkan usahanya dari anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Kehati-hatian para pengusaha ini diperlihatkan juga ketika KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuh pasangan calon yang berhak tampil di arena Pilkada. Mereka begitu yakin Pilkada tidak akan tuntas dalam satu putaran. Dengan pertimbangan itu, kalangan pengusaha akan mengintip kekuatan calon yang berpeluang lolos ke putaran kedua.

”Kalau menghitung peta kekuatan politik saat ini, ada tiga pasangan calon yang punya peluang lolos ke putaran kedua. Namun ada juga pasangan calon lainnya yang dikatakan kuda hitam secara tiba-tiba tampil dominan. Yang jelas, para pengusaha sependapat Pilkada bisa berlangsung dua putaran,” katanya.

Beberapa pengusaha mengaku siap jor-joran menggelontorkan dana untuk membantu pasangan calon Bupati yang lolos ke putaran kedua. Pasalnya, peta kekuatan politik akan mudah dihitung karena yang tampil di putaran kedua hanya ada dua pasangan calon. ”Setelah nanti ada dua pasangan, kalangan pengusaha baru akan menentukan dukungannya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” katanya.

Kekhawatiran kalangan pengusaha untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon Bupati diakui sejumlah tim sukses. Para tim sukses mengaku sulit melakukan lobi kepada para pengusaha agar mau menyumbangkan dananya. Sebab operasional tim pemenangan tidak bisa mengandalkan dari kantong calon Bupati dan Wakil Bupati.

=Rojab Asy’ari

Tim MAJU Gerah Muncul SMS Berantai

2010-04-16T09:52:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 16 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim Sukses pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) mulai gerah atas beredarnya SMS yang menyebutkan pasangan ini akan membagi-bagikan pulsa gratis sebesar Rp 50 ribu. Munculnya SMS berantai ini dianggap akan merusak citra baik pasangan yang diusung PKS dan Partai Hanura tersebut. Karena itu, Tim Sukses MAJU akan melaporkan perkara ini kepada aparat Polres Sukabumi, Jum’at (16/4) hari ini.

”Saya sudah mendapat kabar mengenai SMS berantai itu sejak dua minggu yang lalu. Ternyata saat ini masih beredar luas di masyarakat. Yang jelas, Tim pememangan MAJU tidak pernah punya program membagi-bagikan pulsa gratis melalui SMS berantai itu,” ungkap Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana saat menghubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Melly mengakui beredarnya SMS tersebut telah menjadikan pasangan MAJU dikenal luas oleh masyarakat Sukabumi. Tetapi dampak dari kemuculan SMS itu justru tidak baik bagi masyarakat. Melly menduga penyebaran SMS itu dilakukan pihak yang sengaja ingin merusak nama baik pasangan MAJU.

”Di tengah perkembangan teknologi saat ini, sangat mudah orang menyebarkan berbagai hal yang bisa mempromosikan pasangan calon termasuk merusak nama baiknya. Karena itu, kami berinisiatif untuk melaporkan perkara ini ke Mapolres Palabuhnaratu. Meskipun saat ini tidak pernah ada orang yang komplain atas kemunculan SMS berantai tersebut,” kata Melly.

Munculnya persoalan ini berawal dari obrolan masyarakat Sukabumi yang mengaku mendapatkan SMS dari sesama temannya. Bunyi SMS itu meyebutkan bahwa pasangan Sukmawijaya dan Akhmad Jajuli telah bekerjasama dengan operator Indosat untuk membagi-bagikan pulsa sebesar Rp 50 ribu. Dengan syarat, SMS itu harus disebarkan kepada 10 nomor lainnya, tetapi harus sesama Indosat.

”Memang saya mendapatkan SMS itu. Karena penasaran, saya pun sebarkan kepada 10 nomor lainnya. Ternyata pulsa saya tidak pernah bertambah,” kata Tanti Kartika, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Menurut Tanti, SMS itu sudah beredar luas di masyarakat. Bahkan hampir setiap ibu rumah tangga yang sedang menunggu anaknya sekolah di PAUD, mengaku telah menerima SMS ini.

=Rojab Asy’ari

Gubernur Bertanggungjawab Penuh atas Tragedi Koja Tanjung Priok

2010-04-15T14:31:00.001+07:00

Jakarta, Pelita

Tragedi berdarah warga Koja Tanjung Priok Jakarta Utara yang mempertahankan Makam Habib Hasan Al Hadddat (Mbak Priok) dengan Satpol PP, ditengarai akibat makelar kasus. Karena itu Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo adalah orang paling bertanggungjawab atas kasus itu.

Demikian ditegaskan Ketua Umum LSM People Aspiration Center (Peace) Amhad Shahab dan Ketua Ormas Islam Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Lukman Hakiem secara terpisah, di Jakarta, Rabu (14/4), menanggapi bentrokan warga Koja dan Satpol PP yang menelan korban tiga orang meninggal dan 100 orang luka parah.

LSM Peace menilai Gubernur DKI Jakarta tidak tanggap dan tidak paham bahwa lokasi pemakaman Mbah Priok itu merupakan Situs Cagar Budaya yang dilindungi undang-undang; tidak boleh digusur. Tetapi mengapa Gubernur DKI Jakarta membiarkan PT Pelindo mengakui itu sebagai haknya.

Akibat pembiaran itu, terjadilah bentrokan. Shahab juga menyesalkan aparat kepolisian yang terkesan membiarkan bentokan itu.

Shahab yang juga kader Partai Demokrat itu menegaskan, siapapun tidak boleh mengganggu, mengubah dan apalagi memusnahkan cagar budaya. Areal Makam Mbah Priok dan Masjid Alfudhola itu sudah menjadi cagar budaya, karena sudah ada sejak abat ke-17.

Dia mengaku sejak awal sudah mengkhawatirkan kerusuhan akan terjadi, karena itu pada pukul 07.30 dia menghubungi Menko Polhukam Djoko Suyanto melalui pesan singkat (SMS) untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.

Melalui SMS itu Ahmad Shahab mengatakan Pak Djoko mohon dengan sangat dihentikan penyerangan Satpol PP terhadap makan Habib Hasan Al Hadad di Koja Jakarta Utara yang memaksa masuk dan membongkar makam tersebut. Ini sangat tidak menguntungkan pada pemerintahan Presiden SBY yang sangat dekat dengan para Habaib (habib-habib).

Pesan serupa juga dia sampaikan kepada Mensesneg Sudi Silalahi. SMS ke dua dia kirim pada pukul 11.30 WIB kepada Menko Polkam. Isinya sebagai berikut Pak Djoko Suyanto, mohon perhatian khusus, sudah ada yang mati dan banyak korban, kenapa seakan pemerintah tidak berbuat sesuatu, apakah masih menunggu lebih banyak lagi yang tewas.

Tak lama kemudian, lanjut Shahab, Menko Polhukam menjawab SMS-nya itu, sudah saya minta staf saya mencari info dan solusi, jawab Djoko Suyanto.
Makelar kasus

Sementara Ketua Parmusi Lukman Hakiem mencurigai tragedi itu akibat permainan makelar kasus yang wajib diselidiki. Lukman juga berharap keputusan pengadilan dibatalkan karena dinilai ada kejanggalan.

Menurut dia, Makam Mbah Priok sudah ada sejak abab ke-18, tetapi PN Jakarta memenangkan kepemilikan lahan Mbah Priok kepada PT Pelindo II yang barus ada tahun 2000-an. Ini tidak masuk akal. Keputusan pengadilan harus dibatalkan, tegas dia.

Lebih lanjut, Lukman mendesak pimpinan Satpol PP, PT Pelindo II, dan para pejabat DKI untuk bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung Priok jilid II.

Dikatakannya, sebelum terjadi bentrokkan, tentunya aparat sudah mengetahui bahwa masyarakat setempat sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk mempertahankan makam Mbah Priok, dan sekaligus menyambut kedatangan Satpol PP.

Seharusnya, kata Lukman, aparat Satpol PP, Pelindo dan pejabat DKI melakukan penundaan dan sebaliknya menempuh jalur musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut secara damai.

Kemana akal sehat Satpol PP, Pelindo, dan para pejabat DKI. Sekali lagi mereka harus bertanggungjawab atas tumpahnya darah di tragedi Tanjung priok jilid II ini, ujarnya.(kh/ay)

BPD Citarik Rekomendasikan Penambangan di Tangkubanparahu

2010-04-14T11:13:00.001+07:00

Rabu, 14/04/2010 - 06:40

SUKABUMI, (PRLM).- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Citarik merekomendasikan rencana penambangan batu bolder di tanah aset desa di kawasan Gunung Tangkubanparahu di Kp. Pasirhonje, Desa Citarik, Kec. Palabuhanratu. Rekomendasi BPD itu dikeluarkan, dengan pertimbangan lokasi penambangannya berada di tanah aset desa. Selain itu juga, lokasi penambangan itu tidak termasuk ke dalam kawasan hutan cagar alam yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sukawayana-Tangkubanparahu di Palabuhanratu.

“Jadi lokasi penambangannya bukan di kawasan hutan cagar alam, tetapi di tanah aset desa yang pengelolaannya menjadi kewenangan aparat desa, baik kepala desa maupun BPD,” kata Ketua BPD Desa. Citarik, Lukman Hakim.

Menurut dia, tanah aset desa yang rencananya akan dipakai penambangan batu bolder itu kurang lebih seluas sembilan hektare. Lokasinya berada di wilayah Kp. Pasirhonje dan Kp. Tangkubanparahu. Namun dalam pelaksanaannya, hingga kini masih tahap pembahasan dengan sejumlah dinas terkait, aparat Desa Citarik dan Kec. Palabuhanratu serta pihak investor. “Kapan kegiatan penambangannya, masih belum pasti. Hanya saja, sudah ada investor yang siap mendanai penambangan batu bolder itu, yakni CV Debora & Laurus dari Jakarta,” kata Lukman.

Dalam pembahasan dengan dinas terkait, lanjut dia, diakui ada beberapa masukan positif mengenai teknis penambangannya. Hal itu mengingat lokasi penambangannya berdekatan dengan kawasan hutan cagar alam Tangkubangparahu. Beberapa masukan itu, di antaranya perlu menyediakan tanah penyangga supaya tidak mengganggu kelestarian hutan cagar alam, baik pepohonannya maupun makhluk hidupnya. Selain itu, dalam teknis penambangannya harus ramah lingkungan sesuai dengan teknis penambangan yang baik dan benar.

“Intinya, dinas terkait meminta pengusaha agar memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Kami sudah merekomendasikan rencana penambangan itu. Sudah barang tentu, kita pun mengimbau pengusahanya supaya memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama di kawasan cagar alam,” ucapnya. (A-67/A-147)***

Mulut Pendemo Siap Dijahit

2010-04-14T11:09:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 14 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Aksi protes yang dilakukan aktivis Gerakan Moral Masyarakat Menggugat Chevron (Gema MMC) di Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, semakin tak terbendung. Mereka tetap melakukan aksi mogok makan secara total hingga mengakibatkan seorang peserta tumbang. Aksi protes juga akan ditingkatkan dalam bentuk aksi gerakan tutup mulut dengan cara menjahit bibir.

”Kami sudah tidak perlu bicara lagi dengan siapa pun. Terkecuali pihak PT Chevron mau menandatangani kesepakatan mengenai empat tuntutan warga. Karena itu, kami sepakat akan melakukan gerakan tutup mulut dengan cara menjahit bibir,” kata negosiator Gema MMC, Isep Septyan kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Menurut Isep, rangkaian aksi protes yang dilakukan masyarakat terhadap PT Chevron akan berlanjut hingga Jum’at (16/4) lusa. Selain akan melakukan aksi gerakan tutup mulut, pengunjuk rasa siap melakukan sweeping terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan milik Amerika tersebut. Para pengunjuk rasa tidak mempedulikan resiko keselamatan jiwa meskipun seorang diantaranya tumbang saat aksi mogok makan.

”Kami menganggap setiap perjuangan harus berani menanggung resiko. Hal itu diperlihatkan rekan-rekan kami yang melakukan aksi mogok makan. Meskipun salah seorang diantaranya tumbang dan harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Kalapanunggal,” tandas Isep.

Sementara itu, aktivis Gema MMC membuktikan janjinya tidak hadir dalam pertemuan dengan manajemen PT Chevron yang difasilitasi Pemda Kabupaten Sukabumi di Aula Setda Palabuhanratu, Selasa (13/4) kemarin. Para aktivis Gema MMC ini memilih bertahan melakukan aksi mogok makan di poskonya. Pertemuan yang dihadiri unsur Muspida itu akhirnya menemui jalan buntu akibat tidak hadirnya perwakilan Gema MMC.

Manager Policy, Government & Public Affairs Chevron Gheotermal Salak Ltd, Usman Slamet mengakui belum adanya titik temu dari hasil pertemuan tersebut. Salah satu penyebabnya akibat ketidakhadiran perwakilan warga dari Gema MMC. Manajemen PT Chevron siap melakukan dialog agar persoalan ini segera tuntas.

“Dialog bersama masyarakat yang di fasilitasi Pemda belum ada titik temu. Padahal undangan sudah disampaikan kepada perwakilan Gema MMC. Oleh sebab itu, kita akan bertemu secara langsung supaya permasalahannya bisa tuntas,” kata Usman.

Menurut Usman, perusahaan akan menampung sejumlah tuntutan warga terkait transparasi penyaluran dana CSR maupun pemberdayaan perusahaan lokal. Hanya saja, untuk pemutuhan hubungan kerja dengan PT Tripatra tampaknya sulit terwujud. Pasalnya, Chevron masih terikat kontrak dengan perusahaan yang diberi kewenangan melakukan rekruitmen tenaga kerja.

“Untuk menghentikan kerja sama membutuhkan proses. Terlebih lagi saat ini Tripatra masih terikat kontrak dengan Chevron. Salah satu solusinya, Chevron akan melakukan evaluasi kerjasama dengan PT Tripatra,” kata Usman.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Dalam Semenit Bisa Berubah

2010-04-13T15:26:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 13 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

Rumus tentang kemungkinan akan terjadi perubahan politik dalam satu menit masih menjadi keyakinan kubu Partai Demokrat. Terlebih lagi Partai berlambang bintang mecry ini punya investasi cukup besar menghadapi perhelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, Partai Demokrat tercatat sebagai pememang Pemilu Legislatif dengan modal suara sekitar 26 persen.
Sikap optimis itu disampaikan Ketua tim pemenangan pasangan Ucok-Sadili (USAHA), Badri Suhendi menyusul adanya hasil survei yang tidak menempatkan jagonya dalam daftar unggulan Pilkada. Badri justru percaya dukungan massa masih akan melekat pada kekuatan partai politik. ”Apalagi Partai Demokrat tercatat sebagai Pemenang Pemilu di Kabupaten Sukabumi,” kata Badri yang juga Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi.

Menurut Badri, pihaknya tidak akan percaya terhadap hasil survey yang sengaja dilemparkan lembaga yang tidak jelas identitasnya. Hasil survei jadi-jadian itu dianggap sebagai pekerjaan mubazir untuk mempengaruhi massa pemilih. Padahal realita di lapangan belum bisa dibuktikan hasilnya.

”Jika yang melakukan survei adalah sebuah lembaga mapan dan trek rekornya teruji, kami akan bisa percaya. Bahkan kami juga punya kerjasama dengan lembaga survei yang selama ini membantu tumbuhnya Partai Demokrat. Hasil survei itu justru menjadi bahan bagi kami untuk melakukan strategi apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat,” katanya.

Diakui Badri, semua pasangan calon yang akan tampil di arena Pilkada punya peluang yang sama. Mereka punya basis massa yang menyebar di setiap wilayah. Namun demikian, Partai Demokrat yang mengusung Ucok – Sadili sudah membuktikan dengan perolehan suara para Pemilu Legislatif.

“Peluang semua calon peserta Pilkada sama. Tapi kita yakin justru yang paling berpeluang menang adalah pasangan nomor lima,” ujarnya.

=Rojab Asy’ari

Harga Sembako Mulai Naik

2010-04-13T15:25:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 13 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Harga sejumlah barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Kota Sukabumi mulai melambung tinggi. Kenaikan harga itu disinyalir dipicu karena berkurangnya pasokan barang kebutuhan pokok ke pasaran akhir-akhir ini. Barang kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya telur ayam, cabai merah, bawang merah, kembang kol, seledri, dan tomat. Bahkan cabai merah, kembang kol dan bawang merah kenaikan harganya cukup drastis.

Salah seorang pedagang Pasar Pelita, Suhendi mengungkapkan saat ini harga sayuran kembali melambung tinggi setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Hal ini terjadi disinyalir pasokan sayuran dari produsen menurun. ”Kenaikan harga ini bukan dipicu karena tingginya permintaan. Pasalnya jumlah permintaan sayuran di pasar tidak mengalami lonjakan yang berarti. Berkurangnya pasokan nampaknya dipengaruhi oleh perubahan musim,” ungkap Suhendi kepada Jurnal Bogor saat ditemui Senin (12/4).

Harga cabai merah sebelumnya Rp. 9.000 per kilogram kini dijual Rp. 16.000 per kilogram. Sayuran kembang kol awalnya Rp. 2.000 per kilogram naik menjadi Rp. 6.000 per kilogram. Selain itu harga bawang merah naik dari Rp. 7.000 per kilogram menjadi Rp. 14.000 per kilogram.

Kenaikan harga itu juga diikuti daun seledri yang sebelumnya Rp. 20.000 per kilogram menjadi Rp. 24.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat dari dulu hingga sekarang tetap tinggi yakni Rp. 10.000 per kilogram. Sementara itu harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari Rp. 11.500 per kilogram menjadi Rp. 13.500 per kilogram. Kenaikan harga telur disinyalir dipengaruhi tingginya harga penjualan dari pihak produsen.

=Budiyanto

Wisatawan Keluhkan Kondisi Jalan Rusak

2010-04-12T12:14:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 11 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI – Wisatawan masih mengeluhkan rusaknya ruas jalan dan penebangan pohon menuju kawasan wisata alam Pondok Halimun (PH) Desa Perbawati dan Desa Sudajaya Girang Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Minggu (4/4) kemarin.

”Saya ke sini diajak sama teman-teman. Karena suasana alamnya memang masih alami dan sejuk. Namun sayang banget kondisi jalannya ke sini hancur-hancuran begitu, jadi enggak nyamanlah,” aku Dessy Apriliani (20) wisatawan asal Jakarta.

Menurut Dessy, seharusnya kawasan wisata yang masih alami ini diimbangi dengan sarana jalan yang bagus. Karena dengan jalan mulus tentunya akan membuat wisatawan yang datang ke lokasi ini menjadi nyaman dan mau kembali.

”Kalau jalannya rusak beginikan jadi enggak enjoy juga. Tadinya mau menikmati keindahan alam jadi malah merasa kesal juga di jalannya,” ujarnya seraya mempertanyakan penebangan sejumlah pohon di sepanjang perkebunan teh.

Sementara Sri Utami (24) wisatawan lainnya yang pernah beberapa kali datang ke PH mengaku kaget saat memasuki kawasan perkebunan teh. Rasa kagetnya itu karena tidak melihat lagi pohon-pohonan yang awalnya berjejer tumbuh di sepanjang jalan.

”Sekarang pemandangannya jadi ga enak lagi ya. Tadi pas masuk ke sini saya kaget, ko pohon-pohonannya ditebangin sih. Padahal biasanya kalau saya kesini ada rasa adem bila pas masuk ke perkebunan teh, tapi sekarang jadi gersang gitu,” keluh Sri.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya mengatakan sebelum dilaksanakan penebangan seharusnya jauh-jauh hari dilakukan penanaman pohon. Sehingga saat dilaksanakan penebangan sudah ada pohon yang menggantikan.

”Sekarang kan sudah terjadi, kami akan menghimbau agar dilaksanakan kembali penanaman pohon. Dan lebih baik pohon yang ditanam ketinggiannya sudah mencapai lebih tiga meteran, agar cepat besar,” kata Sukmawijaya.

=Budiyanto

Baligo MAJU Dirusak

2010-04-12T12:12:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Persaingan tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten kian memanas. Situasi ini ditandai adanya aksi pengrusakan terhadap baligo bergambar pasangan Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU) di daerah Cibolang, Sabtu (10/4) malam. Aksi pengrusakan itu kontan menimbulkan reaksi keras dari kubu tim pemenangan pasangan calon bernomor urut tiga tersebut.

Sekretaris Tim Pemenangan MAJU, Melly Mulyana mengatakan, baligo yang dirusak itu terjadi di salah satu posko yang resmi masuk dalam daftar tim sukses. Baligo itu robek seperti bekas sabet senjata tajam. Namun tidak seorang saksi mata pun yang mengetahui pelaku maupun waktu terjadinya aksi pengrusakan.

”Siang harinya masih utuh. Tetapi keesokan harinya sudah dalam kondisi rusak. Saya melihat kerusakan itu bukan karena hantaman angin besar,” ungkap Melly.

Menurut Melly, aksi pengrusakan diduga terjadi pada tengah malam saat posko dalam keadaan kosong. Dengan alasan tidak ada saksi mata, tim pemenangan MAJU tidak akan melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian termasuk Panitia Pengawas Pilkada. Hanya saja, tim MAJU meminta lembaga penyelenggaraan Pilkada komitmen terahadap aturan main yang telah disepakati bersama.

”Aksi pengrusakan baligo ini hanya sebuah kejadian kecil yang mulai mewarnai proses Pilkada Kabupaten Sukabumi. Namun hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat perjalanan Pilkada masih cukup panjang. Agar pelaksanannya berjalan aman dan lancar, diperlukan sikap tegas dari lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada,” tandas Melly.

Dijelaskan Melly, ada tiga lembaga yang harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pesta demokrasi lima tahunan ini. Ketiga lembaga yang dimaksud antara lain Panitia Pengawas Pilkada, Komisi Pemiihan Umum (KPU), serta Desk Pilkada. Lembaga ini punya peran penting dalam mengawal perjalanan Pilkada hingga selesai.

”Kenyataannya, tiga lembaga ini terkesan diam ketika sejumlah pelanggaran Pilkada mulai muncul ke permukaan. Bahkan dari tiga lembaga itu, kinerja paling parah diperlihatkan Desk Pilkada yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Desk Pilkada punya peran penting karena merupakan lembaga yang mewakili pemerintah daerah di arena Pilkada,” papar Melly.

Salah satu kelemahan Desk Pilkada terjadi ketika Panwasda melakukan penertiban atribut kampanye yang terpasang di sejumlah tempat. Desk Pilkada seharusnya ikut membantu penertiban dengan mengintruksikan petugas Satpol PP maupun anggota tantrib yang tersebar di seluruh kecamatan. Pasalnya, upaya penertiban ini tidak bisa dilakukan Panwasda yang personilnya sangat terbatas.

”Akibat Desk Pilkadanya tidak berfungsi, atribut kampanye hingga saat ini masih marak terpasang di sejumlah tempat. Padahal sesuai kesepakatan seluruh tim pemenangan pasangan calon Bupati, pemasangan baligo hanya diperbolehkan pada saat kampanye nanti yang waktunya ditentukan 14 hari. Di luar jadwal itu, seluruh pasangan calon dilarang menggelar kegiatan yang berbau kampanye,” pungkasnya.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Tiga Pasangan Calon Masuk Unggulan

2010-04-12T12:11:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 12 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE PGRI Sukabumi, Asep Deni memprediksikan Pilkada Kabupaten Sukabumi akan mengkerucut pada persaingan tiga pasangan calon Bupati yang diusung partai politik. Ketiga pasangan itu yakni Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (MAJU), Marwan Hammami – Usman Effendi (MU), dan Hasymi Romli – Iman Adinugraha (BERHASIL). Hanya saja, dari ketiga calon kuat itu sangat kecil kemungkinan menang dalam satu putaran.

”Berdasarkan analisis saya, tidak akan ada pasangan calon yang bisa meraih suara lebih dari 30 persen pada Pilkada putaran pertama. Banyak faktor yang memungkinkan terjadinya Pilkada dalam dua putaran. Salah satu faktor itu karena Pilkada akan diikuti tujuh pasangan calon,” ungkap akademisi yang juga merangkap Dewan Pakar Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi (PK2HE) ini.

Menurutnya, tujuh pasangan yang akan tampil di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi memiliki kekuatan massa yang hampir berimbang. Sehingga secara matematis suara pemilih akan terdistribusi cukup merata. Apalagi pola pendekatan yang dilakukan seluruh pasangan calon untuk menarik simpatik massa semuanya sama.

”Segmen dan metode yang dipakai seluruh pasangan calon untuk meraih dukungan massa pada intinya sama. Mereka melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara menghadiri pengajian atau mendekati para tokoh masyarakat. Saya tidak melihat ada pasangan calon Bupati yang memiliki metode istimewa untuk meyakinkan masyarakat pemilih,” katanya.

Bahkan, kata Deni, seluruh pasangan calon tidak memiliki kemasan isu yang bisa menjadi daya tarik bagi pemilih. Seluruh pasangan calon hanya berkutat pada isu program pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Bahkan hampir setiap pasangan calon menawarkan program yang terkesan menjelek-jelekan pasangan lainnya.

Dijelaskan Deni, ada sebuah peluang Pilkada Kabupaten berlangsung hanya satu putaran. Tetapi ongkosnya agak lumayan cukup mahal. Peluang Pilkada satu putaran bisa terjadi apabila ada pasangan calon yang berani menerapkan konsep political marketing dengan syarat harus siap menyewa jasa konsultan politik.

”Tanpa melibatkan konsultan yang ahli di bidang political marketing, sulit bagi pasangan calon bupati menang dalam satu putaran. Memang para tim sukses banyak yang meniru konsep political marketing. Namun tanpa didukung keahlian yang memadai, tim sukses juga akan terjebak pada pola yang konvensional,” ujarnya.

Di luar tiga pasangan kuat itu, Deni tidak manafikan akan muncul kekuatan lainnya dari satu pasangan calon independen. Sayangnya, pasangan ini tidak punya dukungan kuat dari calon wakil Bupatinya. Sehingga pasangan independen itu pun akan kesulitan untuk bersaing dengan pasangan lainnya yang diusung partai politik.

”Paling tidak, pasangan calon independen bisa menarik keuntungan ketika tiga pasangan calon kuat tengah bertarung habis-habisan,” katanya.

Terlibat Tim Sukses, Tentara Diancam Sanksi Berat

2010-04-10T10:29:00.000+07:00

Rabu, 07/04/2010 - 16:33

SUKABUMI, (PRLM).- Berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Sukabumi, Markas Komando Distrik Militer (Makodim) Sukabumi menegaskan akan memberikan sanksi berat kepada anggotanya yang terlibat menjadi bagian tim suksesi pasangan calon kepala daerah.

Bahkan pemberlakuan sanksi berat tidak hanya berlaku bagi personel Makodim saja. Namun diberlakukan bagi seluruh prajurit di beberapa kesatuan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi.

"Seluruh personel tentara harus harus tetap menjaga sikap netral pada Pemilukada mendatang. Bila terdapat ada indikasi keterlibatan anggota menjadi bagian tim tertentu pada calon kepala daerah, akan memperoleh sanksi tegas," tukas Komadan Distrik Militer (Dandim) Sukabumi, Letkol Kav. M. Yusuf kepada PRLM, Rabu (7/4). (A-162/das)***

RSUD Palabuhanratu Dapat Bantuan Pemprov Rp 9,5 Miliar

2010-04-10T10:27:00.000+07:00

Jumat, 09/04/2010 - 19:44

SUKABUMI, (PRLM).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu mendapatkan bantuan dana kesehatan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 9,5 miliar. Bantuan tersebut, di antaranya untuk pembangunan fisik Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp 1,5 miliar, alkes (alat kesehatan ) UGD Rp 6,5 miliar serta dua unit mobil ambulan senilai Rp 700 juta. Sedangkan sisanya, sebagian untuk pembangunan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kab. Sukabumi.

“Dana kesehatan dari Pak Gubernur itu disampaikan secara resmi ketika acara Hari Syukuran Nelayan (HSN), Selasa (6/4) kemarin, di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP). Tadinya secara simbolis mau dikasihkan di sini (rumah sakit), namun Pak Gubernur inginnya terlihat langsung oleh masyarakat luas sehingga penyerahannya dilakukan saat acara HSN,” tutur Direktur RSUD Palabuhanratu, Didi Supardi, SKM. M.M., ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/4).

Menurut dia, dana bantuan Pemprov Jabar itu sudah diterima oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sukabumi. Sementara untuk pembangunan UGD termasuk pengadaan barang-barang alkesnya, diperkirakan akan dilaksanakan Mei-Juni nanti. “Dananya sudah masuk ke DPPKAD dan prosesnya tinggal melaksanakan pembangunan saja,” ujar Didi.

Dikatakan, pembangunan UGD dan pengadaan alkes dari bantuan provinsi itu, untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan medis yang bersifat darurat. Pelayanan tersebut, di antaranya pelayanan pasien umum, persalinan dan penanganan bayi yang baru lahir. Bahkan di UGD, akan ditempatkan seorang bidan khusus yang menangani persalinan dan bayi yang baru lahir dalam kondisi darurat.

Selain membangun UGD, lanjut dia, akan dibangun pula gedung Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS). Anggarannya sudah dialokasikan dalam APBD Kab. Sukabumi tahun ini senilai Rp 1 miliar, termasuk pengadaan alkesnya Rp 1,5 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kamar mayat, kemungkinan akan dianggarkan dalam ABT (Anggaran Belanja Tambahan) APBD Pemprov Jabar 2010 senilai Rp 12, 5 miliar. “Prosesnya tinggal Pak Bupati mengajukan anggarannya ke provinsi untuk dialokasikan dalam ABT,” kata Didi. (A-67/das)***

Palabuhanratu Ditetapkan Jadi Minapolitan

2010-04-08T14:00:00.000+07:00

Selasa, 06/04/2010 - 21:22

ADANG JUKARDI/"PRLM"

MENTERI Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad (kiri), didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (tengah) sedang bersalaman dengan Bupati Sukabumi, H. Sukmawijaya, M.M. (kanan), ketika melihat panel gambar rancang bangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) seusai meresmikan pencanangan Palabuhanratu menjadi kawasan Minapolitan dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 di Dermaga II PPNP di Palabuhanratu, Selasa (6/4).*

SUKABUMI, (PRLM).- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Ir. Fadel Muhammad menetapkan daerah Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, menjadi kawasan Minapolitan (Kota Perikanan) yang pertama di Indonesia. Guna menunjang kawasan Minapolitan itu, di Palabuhanratu akan dibangun kawasan industri perikanan tangkap dengan berbagai sarana dan fasilitas pendukungnya. Di antaranya pabrik es, gedung pengolahan dan pengalengan ikan serta penambahan kolam dermaga.

Tak hanya itu saja, nelayannya pun akan dibantu dengan sarana kapal-kapal besar di atas 30 GT (gross ton), bantuan rumpon (alat tangkap pengumpul ikan) 20 unit, pemberian pinjaman modal berbunga murah, asuransi serta sertifikat tanah untuk agunan pinjaman modal ke bank.

“Untuk membangun satu kawasan Minapolitan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Namun untuk membangun kawasan Minapolitan di Palabuhanratu ini, baru bisa kita anggarkan secara bertahap mulai 2011 nanti,” kata Fadel usai pencanangan Program Minapolitan di Palabuhanratu dalam acara Hari Syukuran Nelayan (HSN) 2010 ke-50 di Dermaga II Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) di Palabuhanratu, Selasa (6/4).

Ia yang didampingi Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, dalam program Minapolitan di Palabuhanratu itu akan dikembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Hal itu mengingat sumberdaya perikanan serta kekayaan laut di Palabuhanratu sangat potensial untuk dikembangkan.

“Dulu sewaktu zamannya saya kuliah di ITB, saya kenal betul dengan Palabuhanratu ini. Produksi ikan di Palabuhanratu menjadi simbol potensi kelautan di tingkat nasional. Daerah ini menjadi tulang punggung perikanan tangkap dan budidaya. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, produksi ikannya naik, tapi redup lagi,” kata Fadel.

Lebih jauh Fadel menjelaskan, guna membangun perikanan yang maju perlu mengubah konsep lama menjadi konsep baru dengan berbagai terobosan pembangunan perikanan yang strategis. Konsep yang baru itu, tak lain dengan menerapkan program Minapolitan. Melalui pembangunan berbagai fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur dalam program Minapolitan itu, diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Ditempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengharapkan agar program Minapolitan itu dikembangkan di daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Gubernur mengharapkan agar pemerintah pusat bisa menerapkan Minapolitan di enam tempat, di antaranya Rancabuaya, Kab. Garut, Pangandaran, Kab. Ciamis dan Indramayu. (A-67/das)***

Gaji Buruh PT. MGL Dicicil

2010-04-08T13:56:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 7 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Pemilik PT. Muara Griya Lestari (MGL) Muara Grup kembali menjanjikan akan membayar sisa gaji buruh pada bulan Februari secara dicicil. Rencananya sisa gaji bulan Februari 2010 akan dibayarkan sebesar Rp. 250 ribu kepada 1.650 buruh pada hari Kamis (8/4) besok.

Demikian diungkapkan Kepala Human Resource Development (HRD), PT. MGL, H. Djaya Rahmat mewakili pemilik perusahaan, Yudi Fransiskus kepada para wartawan di pabriknya Jalan Raya Sukabumi-Bogor, Kampung Kadupugur Desa Cijalingan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, Selasa (6/4).

”Pak Yudi langsung menemui para karyawan tadi pagi dan mengatakan sisa gaji Februari akan dibayarkan Kamis sebesar Rp. 250 ribu. Sedangkan sisanya akan diperhitungkan dan dibayar berikutnya,” ungkap Rahmat.

Gaji Februari, kata Rahmat sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK) Sukabumi sebesar Rp. 675 ribu perbulan. Sudah dibayarkan kapada para buruh sebanyak dua kali, masing-masing pada awal Maret Rp. 150 ribu dan pada akhir Maret Rp. 150 ribu.

”Perusahaan saat ini sedang kesulitan masalah keuangan makanya gaji terlambat. Untuk gaji bulan Maret diharapkan para karyawan dapat mengerjakan order yang masih belum selesai dan tentunya order ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Wakil Ketua Komisariat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengungkapkan pihaknya akan menunggu pada hari Kamis besok sesuai yang dijanjikan pemilik perusahaan dihadapan ribuan pekerja.

”Walaupun begitu, tentunya kami sudah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya bila kembali mendapatkan kendala yang sama. Kami akan berusaha menyelesaikan sesuai prosedur ketenagakerjaan, tapi semuanya tergantung hari Kamis,” ungkap Hera.

Mediator Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Agung Sinaga berharap pihak perusahaan dapat menepati janji akan membayar cicilan sisa gaji Februari Rp. 250 ribu pada Hari Kamis.

=Budiyanto

Transportasi Laut dari Palabuhan Ratu Difungsikan Lagi

2010-04-06T11:40:00.000+07:00

Sabtu, 03/04/2010 - 00:55

SUKABUMI, (PRLM).- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishub dan Kominfo) Kab. Sukabumi akan mengfungsikan kembali transportasi angkutan laut dengan rute pelayaran dari Palabuhanratu-Ciwaru, Kec. Ciemas dan Palabuhanratu-Sanggrawayan, Kec. Simpenan. Pemungsian transportasi angkutan laut itu guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat, baik angkutan penumpang maupun angkutan hasil bumi.

“Kita akan memprogramkan lagi transportasi angkutan laut ini karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut dan Angkutan Sungai, Danau serta Penyebrangan (ASDP) Dishub dan Kominfo Kab. Sukabumi, Dayat, S.Pd., M.M., ketika ditemui di rumahnya di Palabuhanratu, Jumat (2/4).

Menurut dia, jalur transportasi angkutan laut rute pelayaran Palabuhanratu-Ciwaru dan Palabuhanratu- Sanggarawan itu, sempat beroperasi beberapa tahun lalu. Namun dikarenakan, pemilik kapalnya terbentur masalah ketiadaan modal untuk pembuatan kapal sehingga transportasi angkutan laut itu terhenti. Padahal, hingga kini masyarakat masih sangat membutuhkan sarana transportasi tersebut.

“Sehubungan sarana transportasi angkutan laut ini dirasakan sangat penting bagi masyarakat, sehingga kami akan berupaya memprogramkan kembali tahun ini. Kita akan berusaha memungsikan kembali rute pelayaran lokal ini,” ujar Dayat.(A-67/A-50)***

Porsi APBD Jomplang

2010-04-06T11:39:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 6 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) Sukabumi menilai alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010 tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu terlihat dari alokasi pembagian APBD yang totalnya mencapai Rp 1,54 triliun. Dari anggaran sebesar itu, seorang warga Kabupaten Sukabumi rata-rata hanya dijatah Rp Rp 227.800 sedangkan seorang pegawai pemerintah justru kebagian Rp 53,8 juta per tahun.

Porsi anggaran yang cukup jomplang antara kebutuhan masyarakat dengan pegawai pemerintah terungkap dalam siaran pres yang disampaikan Fitra Kabupaten Sukabumi, 31 Maret lalu. Direktur Fitra Sukabumi, Mulyawan S Nugraha mengatakan, perbedaan alokasi anggaran yang tidak berimbang itu terlihat dari hasil analisis APBD Kabuapten Sukabumi tahun 2010. Porsi anggaran total belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp 867,32 miliar per tahun dan sisa belanja di luar pegawai hanya sebesar Rp 681,72 miliar.

”Anggaran belanja pegawai sebesar itu diperuntukan bagi 16.115 orang pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara anggaran di luar pegawai justru jauh lebih kecil. Padahal anggaran di luar pegawai itu diperuntukan bagi 2,45 juta penduduk Kabupaten Sukabumi,” kata Mulyawan.

Menurut Mulyawan, hasil perhitungan antara belanja pegawai dibagi jumlah karyawan Pemda Kabupaten Sukabumi akan ditemukan angka pembagi sebesar Rp 53,8 juta. Dengan kata lain, angka sebesar itu merupakan rata-rata biaya kebutuhan seorang pegawai pemerintah daerah. Sedangkan rata-rata alokasi biaya untuk kebutuhan masyarakat hanya sebesar Rp 227.800 per tahun.

”Apa kata dunia jika APBD Kabupaten Sukabumi tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Anggaran untuk pegawai justru gemuk sedangkan masyarakat dibiarkan kurus. Rakyat berhak menuntut terhadap setiap penggunaan anggaran Pemerintah Daerah,” katanya.

Selain menyoroti jomplangnya porsi anggaran rakyat versus pegawai, FITRA juga mengkritisi sejumlah kebijakan Pemda yang terangkum dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari 11 kebijakan pembangunan antara tahun 2006 – 2010, ditemukan adanya program yang tidak sesuai dengan RPJMD. Program yang tidak masuk RPJMD tapi dilaksanakan Pemda terkait masalah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES).

”Memang hampir 90 persen program yang terdapat dalam RPJMD terjabarkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD). Namun ada beberapa program kegiatan di dalam RPJMD yang tidak dicantumkan pagu indikatifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar mengingat setiap program lainnya mencantumkan nominal pagu anggaran. Program yang teraplikasi dalam RKPD juga kurang menyentuh terhadap masyarakat miskin,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mulyawan juga mengkaji alokasi APBD tahun 2010 kurang berpihak dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Salah satu buktinya terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang menjadi basis mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Justru APBD tahun 2010 lebih memanjakan bidang pendidikan dan kesehatan.

”Bidang Pertanian hanya mendapatkan porsi anggaran sebesar 12,15 persen. Ini sangat jauh dibanding bidang pendidikan yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar 69,05 persen. Bahkan bidang pertanian juga masih kalah dari alokasi bidang kesehatan yang mendapatkan porsi sebesar 41,94 persen,” katanya.

Rojab Asy’ari

rozaba@jurnas.com

Tim Kampanye HADE Protes KPU

2010-04-03T16:47:00.001+07:00

Jurnal Bogor, 3 April 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tim kampanye pasangan H. Asep Setiawan – Dadang Eka Widianto (HADE) melayangkan protes terhadap KPU Kabupaten Sukabumi. Pasangan calon nomor urut empat ini menuding terjadinya kekisruh di tubuh Koalisi Pembangunan 14 Parpol akibat belum adanya keputusan akhir mengenai jadwal kampanye. Sehingga Tim HADE belum bisa menyusun program pemenangan menghadapi Pilkada, 27 Mei mendatang.

”Salah satu fokus pemenangan kami terletak pada tahapan kampanye. Karena jadwal kampanye belum jelas, kami pun belum bisa menyusun strategi pemenangan Pilkada. Padahal strategi pemenangan ini akan melibatkan seluruh partai politik pengusung pasangan HADE,” ungkap Ketua Tim Pemenangan pasangan HADE, Yusuf Puadz menyusul adanya ancaman boikot dari 13 parpol yang menjadi mitra koalisinya.

Menurut Yusuf, tim HADE sebenarnya berharap jadwal kampanye sudah ditetapkan KPU sejak pertemuan pertama dengan para tim sukses pasangan calon Bupati pada pekan lalu. Tetapi pembahasan jadwal kampanye selalu tertunda-tunda hingga pertemuan ketiga. Terkatung-katungnya jadwal kampanye mengakibatkan pasangan HADE belum berani menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol pengusungnya.

”Hasil pertemuan terakhir dengan para pimpinan parpol pengusung HADE, kami sepakat untuk menunggu dulu keluarnya jadwal kampanye. Setelah itu, baru kami akan menggerakan mesin parpol yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan. Karena itu, kami berharap jadwal kampanye bisa segera ditetapkan KPU,” kata Yusuf yang juga menjabat Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi tersebut.

Yusuf mengakui 13 pimpinan parpol yang menjadi mitra koalisinya sempat mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pasangan HADE. Ancaman boikot timbul akibat salah komunikasi para pimpian parpol yang merasa kurang dilibatkan dalam penyusunan program pemenangan tim HADE. ”Setelah masalahnya kami temukan, kini 13 parpol pengusung HADE kembali solid,” katanya.

Berdasarkan pantauan Jurnal Bogor, salah satu penyebab alotnya pembahasan jadwal kampanye akibat belum adanya kesepakatan antara tim sukses dengan KPU terkait aturan main kampanye. Pasalnya, KPU sempat melontarkan usulan kebebasan pasangan calon bupati menggelar sosialisasi di luar jadwal kampanye. Kegiatan sosialisasi selama 35 hari tersebut sempat mengundang perdebatan menyusul perlu adanya payung hukum.

Dalam pertemuan terakhir antara KPU dengan tim sukses Jum’at (2/4) kemarin, disepakati pasangan calon bisa memanfaatkan waktu selama 35 hari untuk menggelar pertemuan tatap muka. Sosialisasi di luar jadwal kampanye itu bisa dimanfaatkan pasangan calon maupun tim sukses untuk menemui masyarakat. Bahkan pasangan calon diperbolehkan menggelar pertemuan tertutup dengan ketentuan jumlah massa yang hadir tidak melebihi 250 orang.

Hanya saja, selama kegiatan sosialisasi pasangan calon dilarang memasang alat kontak kampanye termasuk publikasi di media massa. Pemasangan alat peraga disepakati waktunya harus dilakukan pada saat jadwal kampanye.

”Kegiatan sosialisasi ini tidak masuk kampanye, namun kesempatan pasangan calon untuk melakukan interaksi politik dengan masyarakat,” ungkap anggota KPU Jawa Barat, Pepen Setiawan saat memberikan pemaparan mengenai tahapan kampanye di depan para tim sukses pasangan calon Bupati.

=Rojab Asy’ari

2010-04-03T07:22:00.000+07:00

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

Telah berpulang ke rahmatullah Bapak H.DIKDIK ISKANDAR, S.H. bin H. SYUKUR AFFANDI (mantan Anggota DPRRI/Ketua DPW PPP Jabar) pada Jumat, 2 April 2004 pkl 22.30.

Jenazah disemayamkan di rumah duka, Jl. Situ Awi, Cisaat, Sukabumi. Mohon do'a & mohon maaf.

Dukungan Birokrat Pecah

2010-03-31T10:00:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 30 March 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Tampilnya tujuh pasangan calon Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi tidak hanya berpotensi memecah konsentrasi suara pemilih. Dukungan kalangan birokrasi juga akan mencair dengan hadirnya calon Bupati dan Wakil Bupati yang berlatarbelakang birokrat. Sejauh ini, kekuatan birokrat kerap menjadi rebutan calon Bupati meskipun aturannya harus netral.

”Di atas kertas PNS memang harus bersikap netral. Pada kenyataannya banyak PNS yang terlibat menjadi tim sukses sekalipun secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan birokrasi akan kembali terjadi pada Pilkada Kabupaten Sukabumi kali ini,” ungkap Doses STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi, Dr. H. Teddy Nurhadi Saadi, MSi menanggapi peta kekuatan politik menjelang pelaksanaan Pilkada.

Menurut Teddy, dukungan birokrasi kerap menjadi bagian mesin politik kandidat Bupati untuk meraih dukungan masyarakat. Pasalnya, birokrasi memiliki jaringan yang kuat hingga ke basis massa pemilih. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok birokrat punya nilai lebih ketimbang pengurus partai politik.

”Jaringan birokrasi ini tidak hanya sampai di tingkat kecamatan. Kepala Desa termasuk bagian terkecil dari sistem pemerintahan seperti Ketua RW dan RT punya andil dalam perhelatan Pilkada. Karena itu, jaringan birokrasi akan menjadi rebutan para kandidat,” kata Teddy.
Dijelaskan Teddy, kekuatan birokrasi di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi akan terpecah menyusul tujuh pasangan calon Bupati punya pengalaman kerja di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Dukungan birokrat pada awalnya sudah mengkerucut kepada dua pasangan calon incumben yakni Sukmawijaya dan Marwan Hammami. Namun dukungan ini tampaknya akan terpecah dengan hadirnya sosok calon Bupati dari jalur perseorangan, Azis Mien Alamsyah.

”Pak Azis punya wibawa cukup besar bagi para PNS saat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Meski dicalonkan dari jalur perseorangan, setidaknya Azis akan menjadi ancaman bagi calon incumbent. Dia juga merupakan salah satu pejabat senior di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi,” paparnya.

Selain Azis, calon bupati yang punya magnit menarik dukungan kalangan birokrat melekat pada Hasymi Romli. Figur mantan Wedana Jampang Kulon ini masih membekas di kalangan pejabat senior maupun pensiunan PNS. Meskipun Hasymi menghabiskan masa kerjanya sebagai PNS di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Dukungan birokrat juga bisa mengalir kepada pasangan Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadili Samsudin. Duet yang diusung Partai Demokrat ini punya pengalaman cukup lama di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi. Ucok pernah menjadi Wakil Bupati Sukabumi periode 2000 – 2005 dan Sadili pernah lama menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi semasa kepemimpinan Bupati Maman Sulaeman.

Sementara itu, duet Asep Setiawan – Dadang Eka punya peluang merebut dukungan kalangan birokrat. Pasalnya, Dadang Eka pernah beberapa kali menjabat Camat hingga terakhir menjadi Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Calon Wakil Bupati usungan Koalisi Pembangunan 15 Parpol ini juga pernah sukses menjadi Sekretaris KPUD.

Pecahnya dukungan birokrat semakin lengkap dengan kehadiran pasangan Dayat Wiranta – Karmas Supermas. Pasangan yang berangkat dari jalur perseorangan ini merupakan dua birokrat tulen. Keduanya punya jaringan kuat di lingkungan birokrasi menyusul beberapa kali pernah memegang jabatan eselon II.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Pilkada Dua Putaran

2010-03-30T16:31:00.002+07:00

Jurnal Bogor, 29 March 2010
Rubrik: Jurnal Sukabumi

SUKABUMI - Sejumlah pengamat politik memprediksikan pertarungan di arena Pilkada Kabupaten Sukabumi akan berlangsung ketat. Bahkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2010-2015 ini, tidak akan tuntas dalam satu kali putaran. Prediksi itu muncul setelah KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuh pasangan calon dalam rapat pleno yang berlangsung di Gedung Palabuhanratu, Minggu (28/3) kemarin.

”Saya memprediksikan tidak akan ada pasangan calon yang menang di putaran pertama. Persaingannya akan ketat karena tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati punya kekuatan cukup merata. Karena itu, sangat memungkinkan akan terjadinya Pilkada dalam dua kali putaran pemilihan,” kata pengamat politik yang juga Dosen STISIP Widiapuri Sukabumi, Teddy Nurhadi Saadi.

Komentar Tedi disampaikan setelah KPU Kabupaten Sukabumi secara resmi menetapkan tujuh pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan berlaga di arena Pilkada. Usai menetapkan pasangan calon, KPU langsung melakukan pengundian nomor urut peserta Pilkada. Hasilnya, duet usungan PDIP – PAN dan Partai Gerindra, Hasymi Romly – Iman Adinugraha mendapatkan nomor urutan satu.

Di urutan berikutnya, pasangan calon independen Azis Mien Alamsyah – Herwan Nugraha mendapat nomor urut sesuai keinginannya yakni nomor dua. Nasib mujur juga dialami duet Sukmawijaya – Akhmad Jajuli (PKS – Hanura) yang harapannya terkabul untuk mendapat nomor urut tiga. Di nomor urutan empat ditempati duet Asep Setiawan – Dadang Eka yang diusung koalisi gabungan 15 parpol.

Pasangan calon usungan Partai Demokrat, Ucok Haris Maulana Yusuf – Sadili Samsudin mendapatkan nomor urut lima. Disusul duet Marwan Hammami – Usman Effendi (Partai Golkar) yang mendapat nomor urut enam. Diurutan paling akhir ditempati calon independen, Dayat Wiranta – Karmas Supermas.

Seluruh pasangan calon mengaku tidak mempersoalkan hasil undian tentang nomor urutan Pilkada. Masing-masing pasangan calon punya argumen tersendiri menyambut hasil undian ini. Salah satunya disamapaikan duet Dayat – Karmas yang mendapatkan nomor urut tujuh. ”Hitungan hari ada tujuh. Begitu juga langit yang diciptakan Allah ada tujuh. Maka dari itu, nomor tujuh akan memberikan keberkahan bagi kami,” kata Dayat.

Menanggapi hasil undian ini, Teddy Nurhadie sepakat nomor urut tidak menjadi jaminan bagi kemenangan pasangan calon Bupati. Kemenangan Pilkada justru akan ditentukan dari sisi popularitas serta kekuatan finansial yang dimiliki pasangan calon. Hanya saja, Teddy melihat popularitas yang dimiliki seluruh calon Bupati kurang mendapat dukungan dari pasangannya.

”Di satu sisi ada sosok calon Bupatinya kuat tapi posisi pasangannya justru lemah. Padahal dua sosok pasangan calon akan menentukan kemenangan dalam Pilkada. Saya melihat tidak ada satu pasangan pun yang figurnya sama-sama kuat. Karena itu, pertarungan di Pilkada Kabupaten Sukabumi akan ditentukan oleh figur calon bupatinya,” kata Teddy.

Pendapat mengenai akan terjadinya Pilkada dua putaran disampaikan juga Ketaua Program Studi Administrsi Publik UMMI, Tuah M. Nur. Menurut Tuah, tampilnya tujuh pasangan calon bupati akan mengakibatkan distribusi suara terbagi secara merata. Terlebih lagi seluruh calon pasangan calon bupati punya kekuatan yang cukup berimbang. Sehingga akan sulit bagi pasangan calon calon Bupati untuk mendapatkan suara melebihi 30 persen plus satu.

Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Ring Politik Ala PPP

2010-03-30T16:29:00.000+07:00

Jurnal Bogor, 30 March 2010
Rubrik: Cianjuran

“Curi start.” Kurang lebih seperti itulah langkah strategis yang telah diambil pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2011 mendatang. Pada saat parpol lain memilih berdiam diri atau hanya melakukan upaya pendekatan politik secara diam-diam, pengurus parpol berlambang k’abah ini malah memilih buka-bukaan.

Sebuah pilihan politik yang mungkin bagi sebagian kalangan dianggap agak kurang lazim. Alasannya antara lain; pertama, jadwal pelaksanaan masih terbilang lama (Januari 2011) dan gong tahapannya pun baru akan dimulai KPU Kabupaten Juni mendatang. Kedua, proses politik yang telah disepakati diinternal juga terkesan agak kurang pas mengingat DPC PPP Kabupaten Cianjur tidak memenuhi syarat untuk dapat mengusung calon sendiri alias harus berkoalisi.

Pilihan politik yang cukup mengejutkan ini diawali dengan dibentuknya Tim Desk Pemilukada yang dikoordinatori Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur, Dadang Ahmad Zaenudin, S.H., 7 Fenruari lalu. Tahap selanjutnya, tim yang sudah dibentuk resmi menetapkan jadwal penjaringan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati mulai 15 Februari hingga 31 Maret (besok,red), yang terbagi kedalam dua sesi; yakni sesi pengambilan formulir (15 Februari-15 Maret) dan sesi pengembalian formulir (16-31 Maret).

Meski harus diawali dengan sesuatu yang dianggap agak kurang lazin, dalam ranah politik menuju Pemilukada 2011, keputusan politik yang diambil pengurus DPC PPP Kabupaten Cianjur terbilang sukses. Paling tidak, parpol yang dinakhodai K.H. Chumaedi Dimyati ini telah mempu menorehkan warna baru dalam proses pelaksanaan Pemilukada. Mampu tampil menjadi keran pembuka dinamika politik yang hasilnya mampu menyita perhatian publik maupun balon bupati dan wakil bupati.

Buktinya, meski DPC PPP tidak memenuhi syarat untuk dapat mengusung calon sendiri -karena hanya memiliki 6 dari 50 kursi anggota DPRD, partai tersebut mampu mengusik minat sejumlah balon yang belakangan ini digadang-gadang sebagai kandidat terkuat dalam Pemilukada 2011 mendatang.

Disma M Taryum

DPRD Jabar Rekomendasikan Pemekaran Sukabumi

2009-08-30T04:44:00.002+07:00

Jurnal Bogor, 29 August 2009

oleh meisaaRubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat akhirnya merekomendasikan usulan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) menjadi daerah otonom baru. Rekomendasi tersebut akan segera dikirim Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. DPRD Jawa Barat juga merekomendasikan alokasi bantuan dana sebesar Rp 5 miliar terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Sukabumi Utara.Dua poin penting dalam upaya pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Jum’at (28/8) kemarin.

Sidang Paripurna dihadiri Bupati Sukabumi, Sukmawijaya bersama beberapa pejabat lainnya. Menanggapi keluarnya rekomendasi tersebut, Sukmawijaya merasa optimis pemekaran wilayah akan segera terwujud.”Pemekaran wilayah ini sudah menjadi program prioritas kami sejak memimpin Kabupaten Sukabumi. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui dengan cukup lancar. Saat ini usulan pemekaran tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat,” kata Sukmawijaya kepada Jurnal Bogor, kemarin. Menurut Sukma, pihaknya akan segera mensosialisasikan keluarnya rekomendasi DPRD Jawa Barat mengenai pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara ini. Hal ini penting diketahui masyarakat luas agar persiapan di lapangan cukup matang. ”Meski masih ada satu tahapan penting terkait harus adanya keputusan pemerintah pusat, namun tidak ada salahnya kabar baik ini kami informasikan kepada masyarakat,” kata Sukma.

Menyinggung persiapan teknis maupun administrasi pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, Sukma menyatakan hal itu sudah selesai dilakukan tim pengkajian pemekaran. Persoalan yang sedang dihadapi justru mengenai alokasi anggaran persiapan pembentukan wilayah. Kemungkinan anggaran pemekaran akan dibahas pada APBD tahun 2010 mendatang.”Dana persiapan pembentukan wilayah hingga menjadi daerah otonom baru diperkirakan mencapai sekitar Rp 5 miliar. Dana sebesar itu bukan untuk membangun gedung atau fasilitas pemerintahan yang baru. Sebab dana pembangunan fasilitas baru akan menelan anggaran cukup besar,” tandas Sukma.Selain masalah anggaran persiapan pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara, DPRD Jawa Barat merekomendasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pilada di daerah otonom baru tersebut. Besaran anggaran Pilkada pertama itu mencapai sebesar Rp 2,5 miliar. Sebelum melakukan Pilkada, daerah otonom baru akan menunjuk pejabat sementara kelapa daerah yang kemungkinan besar berasal dari kalangan birokrat.

Rojab Asy’ari

Pilkada Mulai Memanas

2009-08-29T04:23:00.002+07:00

Jurnal Bogor, 28 August 2009

oleh jayadi

Rubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Persaingan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi 2010 mulai menghangat. Hal itu ditandai dengan digelarnya pertemuan segitiga antara para pengurus PKS, PAN, dan PPP yang berlangsung di Hotel Augusta Cibadak, tadi malam.

Pertemuan tiga partai berbasis massa Islam itu, dihadiri Bupati Sukabumi Sukmawijaya yang telah digadang-gadang PKS untuk menjadi calon Bupati Sukabumi periode mendatang. Pada saat yang bersamaan, sejumlah Relawan Permata yang pernah menjadi tim sukses SBY - Boediono di arena Pilpres menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Ir. Dadang Ahmad.

Dadang tercatat sebagai koordinator tim Relawan Permatan SBY - Boediono untuk Wilayah Jawa Barat III. Dia juga pernah menjadi Calon Bupati Sukabumi pada tahun 1999 silam saat pemilihan masih dilakukan di gedung Dewan.

Dalam pertemuan silaturahmi yang melibatkan tiga partai politik, Sukmawijaya didaulat tampil untuk memaparkan sedikit visi dan misinya mengenai Kabupaten Sukabumi. Sukmawijaya memaparkan tentang pentingnya sebuah kepemimpinan yang amanah bagi pembangunan Kabupaten Sukabumi. Bahkan Sukma menyatakan rasa terima kasihnya atas undangan dari ketiga parpol ini.”Saya menyambut keinginan baik tiga parpol untuk bersama-sama melakukan sebuah penjajakan mengenai sosok kepemimpinan di Sukabumi. Namun kehadiran saya disini atas nama pribadi. Diharapkan pertemuan ini bisa melahirkan sebuah gagasan bagus bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” kata Sukma.

Meski pertemuan ini hanya sebuah upaya silaturahmi, para pimpinan ketiga parpol tidak membatah kegiatan ini sebuah rencana politik ke depan menjelang Pilkada. Pasalnya, pertemuan digagas setelah ketiga parpol melakukan komunikasi politik untuk menjajaki koalisi. Bahkan dalam salah satu materi pembahasannya, salah seorang perwakilan PKS sudah mengarahkan pembicaraan kepada sosok calon Bupati. ”Pertemuan ini sebagai salah satu wujud dari komunikasi politik yang selama ini kami bangun. Kami sudah melakukan pembicaraan khusus dengan pimpinan PKS maupun PAN. Alhamdulillah ketiga parpol sepakat untuk duduk bersama dalam pertemuan ini dengan menghadirkan Bapak Sukmawijaya,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Fuadz yang merupakan penggagas pertemuan tersebut.

Yusuf mengakui pertemuan ini sebagai awal dari upaya membangun kerjasama politik menjelang pelaksanaan Pilkada. Dari hasil pembicaraan informal dengan PKS dan PAN, ternyata ada kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik. Kerjasama ini pun tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan partai politik lainnya.”Belum ada kesepakatan politik antara tiga parpol ini. Apalagi sampai menentukan sosok calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung pada Pilkada tahun 2010 mendatang. Masalahnya masing-masing parpol memiliki aturan dan mekanisme tersendiri untuk menetapkan sosok pasangan calon bupati,” kata Yusuf. Hanya saja, kata Yusuf, PPP hampir dipastikan tidak akan mengusung calon bupati maupun wakil bupati yang berasal dari internal parpol. PPP baru akan menentukan sikap setelah melihat perkembangan politik menjelang Pilkada. ”Yang pasti PPP akan memberikan dukungan bagi pasangan calon yang berpeluang menang. Adapun kehadiran Sukmawijaya dalam pertemuan ini karena yang bersangkutan memang sebagai pemenang Pilkada periode lalu,” tandas Yusuf.

Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri hampir sebagian besar para anggota dewan dari ketiga parpol. Bahkan PAN dan PPP menguasai forum pertemuan dengan mengundang jajaran para pengurus harian. Bahkan menggelar silaturahmi, Ketua DPD PAN Kabupaten Sukabumi Iman Adinugraha melanjutkan pertemuan dengan para pengurusnya di tempat yang sama.

Rojab Asy’Ariredaksi@jurnalbogor.com

2009-08-27T18:40:00.001+07:00

PENGURUS HARIAN ANAK CABANG

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI

Mengucapkan :

Selamat Menjalankan Ibadah Shaum Ramadhan 1430 H

Semoga Shaum Kita Diterima Oleh Allah SWT.

Jelang Pilkada, PPP Siap Jual “Perahu”

2009-08-19T09:01:00.002+07:00

Jurnal Bogor, 19 August 2009

oleh jayadiRubrik: Jurnal Sukabumi

Sukabumi - Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Sukabumi dipastikan tidak akan mengusung kader terbaiknya manggung di arena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2010 mendatang. Salah satu alasannya terkait masalah keterbatasan finansial.

Partai berlambang Kabah ini memilih untuk “menjual perahu” kepada salah satu pasangan calon bupati yang berpeluang menang.”Perahu yang bisa ditumpangi maju ke arena Pilkada sebenarnya sudah kami miliki. Tetapi perahu itu belum cukup untuk mengusung satu paket pasangan calon bupati. Sebab perahu PPP hanya berpenumpang lima anggota dewan yang secara aturan tidak mencapai quota sesuai yang disyaratkan undang-undang,” ungkap Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Yusuf Fuadz saat dihubungi Jurnal Bogor, kemarin.

Meski tidak cukup untuk mengusung satu pasangan calon, PPP mengaku masih bisa berkiprah di arena Pilkada. Bermodalkan lima anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, PPP sebenarnya bisa menggaet dukungan dari parpol lain agar bisa mencalonkan kadernya. Tetapi pengalaman Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2004 silam, PPP justru mencatat hasil kurang bagus hingga perolehan suara Pemilu 2009 ikut anjlok.”Maka dari itu, kami telah menjajaki rencana koalisi dengan parpol lain termasuk pendekatan kepada beberapa calon bupati. Intinya, PPP siap bergabung untuk mendukung calon bupati yang ditawarkan parpol lain. Namun ada persyaratan penting yang harus dilalui calon bupati untuk mendapat dukungan PPP,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, persyaratan itu terkait peluang calon bupati untuk bisa menjadi pemenang Pilkada. Salah satunya bisa dilakukan melalui kegiatan survei melalui lembaga yang profesional. PPP merekomendasikan kegiatan survei harus dikerjakan orang-orang yang berada di Lingkaran Survei Indonesia (LSI).”Kesannya memang PPP seperti akan menjual perahu untuk mendukung pasangan calon bupati. Namun tujuannya bukan seperti itu. PPP tetap akan melakukan seleksi ketat untuk menjaring sosok calon bupati dan wakil bupati. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan minta bantuan kepada orang-orang yang selama ini aktif di Lingkaran Survei Indonesia (LSI),” tandas Yusuf.

Diakui Yusuf, tantangan kader internal PPP untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun wakil bupati saat ini cukup berat. Selain masalah finansial, sejauh ini masih sulit mencari sosok kader PPP yang siap memenangkan pertarungan di arena Pilkada. ”Karena itu, PPP siap bergabung dalam sebuah koalisi partai pengusung calon bupati meskipun calonnya bukan kader internal,” tambahnya.

Hingga saat ini, kata Yusuf, sudah ada tiga partai politik yang mengajak untuk melakukan koalisi. Tawaran koalisi belum bisa disepakati mengingat ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh PPP. Bahkan keputusan untuk mendukung pasangan calon bupati harus dibahas melalui rapat pimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi.”Meski sudah ada rencana tidak mengusung kader internal, PPP tetap harus patuh terhadap mekanisme partai. Sejumlah nama calon bupati yang serius ingin meminta dukungan PPP akan dibahas dalam rapat pimpinan. Rapat pimpinan juga akan menentukan parpol yang akan diajak koalisi,” ujar Yusuf.
Rojab Asy’ari

Indonesia Raya Kelupaan FPPP : Tak Perlu Dibesar-besarkan

2009-08-15T15:24:00.002+07:00

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kelalaian menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam pembukaan seremonial pidato kenegaraan SBY hanyalah kekhilafan ketua DPR.

Protokol juga disebut-sebut lalai melaksanakan tugas."Tidak ada kesengajaan saya kira, tidak usah mikir macam-macam, ini sepenuhnya kekhilafan Pak Agung," ujar Ketua FPPP, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2009).

Selain itu, menurut Lukman, protokol yang semestinya membacakan urutan acara seperti menunggu terlalu lama. Hal ini membuat ketua DPR bingung."Setelah Presiden masuk seharusnya protokol menjelaskan menyanyikan lagu Indonesia Raya," ungkap Lukman.

Lukman menyatakan sebaiknya masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan."Seharusnya menyanyikan Indonesia Raya sebelum mengheningkan cipta kemudian baru berpidato. Yang sudah, ya sudah, dulu pernah juga begini. Yang penting sudah minta maaf," jelasnya.

'Indonesia Raya' Tak Bergema di Senayan Hidayat Nur Wahid Minta Kritikan Distop

2009-08-15T15:19:00.001+07:00

Mega Putra Ratya - detikNews

-->Jakarta - Sejumlah pihak telah meminta maaf terkait tidak bergemanya lagu Indonesia Raya dalam pidato Presiden SBY menyambut 17 Agustus di DPR.

Karena itu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta masyarakat tak memperpanjangnya."Ya sudahlah. Kan Pak Agung sudah meminta maaf. Sekjen DPR juga sudah meminta maaf," ujar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di sela-sela aqiqah 2 putra kembarnya Daffa-Daffi di rumah dinasnya, Komplek Menteri Widya Candra, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8/2009).

Hidayat berharap kejadian itu tidak akan terulang lagi. Sebab tidak berkumandangnya lagu kebangsaan Indonesia saat acara formil tidak lazim dilakukan.

Hidayat meminta siapa pun untuk memetik hikmah atas kejadian ini. Penyelenggara acara diminta untuk lebih teliti. "Tidak cukup mengandalkan apa yang ditulis, apa yang disiapkan," kata mantan presiden PKS ini.(nik/gah)

Putusan MA Runyamkan Hasil Pilpres, Mega dan JK Tidak Sah Jadi Capres

2009-07-28T21:15:00.002+07:00

27-07-2009 08:29 WIB

Sumber : radar-bogor.co.id

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) menghapus penetapan kursi caleg terpilih pada penghitungan tahap kedua, membuat kondisi politik semakin runyam.

Putusan MA bukan hanya berdampak pada kursi caleg terpilih di DPR-RI, namun juga berdampak pada keabsahan pasangan capres dan cawapres yang diusung PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Gerindra karena tidak memenuhi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapares.

“Dengan begitu kedua pasangan ini tidak sah dalam Pilpres 2009,” ungkap Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfudz, seusai mengadakan jumpa pers bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (26/7).

Karena itu, keputusan MA membuat kondisi perpolitikan di negeri ini semakin parah. “Gambaran seperti ini adalah kebohongan final. Ini yang kita khawatirkan sejak awal,” kata Irgan.

Penegasan senada juga diungkapkan anggota Fraksi PKS DPR-RI Agus Purnomo. Dia berkeyakinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut.

“Kalau keputusan MA ini dilaksanakan KPU, maka berkonsekuensi pidana. Bila tidak dilaksanakan, maka tidak berdampak apa pun. Sebaiknya KPU tidak melaksanakannya karena berisiko tinggi. Bila tetap melaksanakannya, sebaiknya tidak berlaku surut,” kata Agus Purnomo.

Menurut Agus, bila KPU tetap menjalankan keputusan MA, maka hasil pilpres akan menjadi rusuh. Bahkan, lanjut Agus, akan ada pengaruh terhadap administrasi pilpres yang sudah berjalan.

Misalkan, pencalonan Mega-Prabowo menjadi tidak sah karena jumlah kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra hanya 110 kursi. “Apalagi JK-Wiranto yang tidak mencapai seratus kursi,” tandasnya. (yan)

MA Batalkan Perhitungan Tahap Dua, Perolehan Kursi DPR Kacau

2009-07-24T06:19:00.002+07:00

Sumber : radar-bogor.co.id

JAKARTA - Mekanisme penetapan perolehan kursi DPR kembali memicu polemik. Itu terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan model penghitungan kursi tahap kedua yang terdapat di Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 pada pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3. Sebelumnya, MA membatalkan penghitungan kursi tahap ketiga.

Pembatalan itu dilakukan karena dianggap bertentangan dengan UU Pemilu Nomkor 10 Tahun 2008 pasal 205 ayat 4. Konsekuensi putusan MA pada 18 Juli itu cukup berat. Peta caleg terpilih bakal berubah total. Sebab, KPU diharuskan merevisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Pemilu Legislatif.

Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif Ferry Mursyidan Baldan menyayangkan putusan MA tersebut. Terlebih, pemilu tidak lagi menjadi domain MA. Sebab, semua sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu merupakan domain Mahkamah Konstitusi (MK). “Ini menjadi beban baru yang akan membuat rumit dan merusak hasil pemilu,” katanya di gedung DPR, Senayan, kemarin (23/7).

Tapi, permohonan hak uji materiil itu berkaitan dengan sistem, bukan sengketa hasil. “Pada dasarnya, semua ini masih berhubungan dengan sengketa hasil pemilu. Pihak yang mengajukan permohonan uji materiil kan orang-orang yang merasa dirugikan,” jawab Ferry.

Permohonan uji materiil memang diajukan sejumlah caleg dari Partai Demokrat. Mereka, antara lain Zaenal Ma’arif (dapil Jateng V), Yosef B. Badoeda (dapil NTT I), M. Utomo A Karim (dapil Jatim VII) dan Mirda Rasyid (dapil Lampung I).

Mereka merasa dirugikan mekanisme penghitungan tahap kedua. Saat ini KPU mengatur, sisa kursi di suatu dapil yang tak terbagi habis di tahap pertama akan dibagikan kepada parpol yang memiliki sisa suara dari penghitungan tahap pertama sekurang-kurangnya 50 persen dari bilangan pembagi pemilih (BPP) DPR.

Parpol lain yang suaranya tak mencapai BPP, asal jumlahnya 50 persen BPP bisa mengikuti proses itu. Jadi, kalau masih ada sisa, kursi tersebut akan diperebutkan parpol-parpol yang sisa suaranya mencapai 50 persen BPP atau parpol yang suaranya mencapai 50 persen BPP tapi tak bisa mengikuti tahap I. Nah, Zaenal Ma’arif Cs menganggap KPU salah menerapkan UU Pemilu.

Menurut mereka, dalam penghitungan tahap kedua KPU seharusnya membagikan sisa kursi kepada parpol-parpol yang suaranya mencapai BPP dan memiliki sisa suara dari penghitungan tahap pertama. Kalau masih ada sisa kursi, tetap dalam rangkaian tahap kedua baru diberikan kepada parpol yang perolehan suaranya tidak mencapai BPP penuh tapi 50 persen BPP. Jadi, misalnya, ada sisa lima kursi. Sementara di suatu dapil, ada tiga parpol yang mencapai BPP dan punya sisa suara dari penghitungan tahap pertama, tiga kursi diberikan langsung kepada tiga parpol itu. Adapun dua kursi yang tersisa diberikan kepada parpol yang suara aslinya hanya mencapai 50 persen BPP. Kalau tidak ada, sisa dua kursi itu dihitung di tahap ketiga.

“Bayangkan, ada parpol A mendapat suara 14 ribu. Parpol B suaranya 6 ribu. BPP di dapilnya 10 ribu. Kalau ikut hitungan KPU, parpol A dapat 1 kursi, parpol B juga 1 kursi dari tahap kedua. Di mana keadilannya?” kata Zaenal ketika dihubungi.(pri/aga)

Wakil Walikota Bogor Jadi Tersangka

2009-07-22T12:33:00.002+07:00

Sumber : Pakuan Raya Online, 22 Juli 2009

BOGOR - Kursi Wakil Walikota (Wawali) Bogor sungguh panas. Dua orang yang duduk di kursi Wawali Bogor harus berurusan dengan hukum. Lima tahun lalu HM Sahid Wawali Bogor harus meninggalkan kursinya karena dihukum dalam kasus skandal APBD Tahun 2002.

Kini, Ahmad Ru’yat, juga harus berurusan dengan hukum karena kasus serupa. Wawali dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini ternyata sudah ditetapkan sebagai tersangka Skandal APBD Kota Bogor tahun 2002 senilai Rp 6,8 miliar oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 dan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Andi Mohamad Taufik dengan Nomor: Print-1181/0.2.12/Fd.1/06/2009 tanggal 29 Juni 2009. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Helmi saat dikonfirmasi Pakar melalui telepon genggamnya semalam tidak membantah penetapan Wakil Walikota Bogor, Ahmad Ru`yat sebagai tersangka.

“Ahmad Ru’yat memang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan sebelumnya. Jadi, bukan karena baru-baru ini. Saat ini kita (Kejari Bogor.red) juga telah melayangkan surat ke presiden untuk melakukan pemeriksaan,” terang Kasipidsus Kejari, Helmi. Terhitung sampai saat ini, sudah tujuh orang mantan anggota DPRD periode 1999-2004 yang diperiksa Kejari Bogor. Di antaranya Didi Wiardi, Ahmad Rohili, Hotman Damanik, TB Raflimukti, Iman Sudarta, Toga Hutabarat dan Supardi. Penyidik tersebut mengatakan, penetapan status tersangka kepada Ru’yat yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Bogor memang sengaja tidak dipublikasikan secara terbuka. Pasalnya, kejaksaan saat ini lebih memprioritaskan proses pemeriksaan terlebih dulu.

Sumber Pakar lain di Kejari Bogor mengatakan, Wakil Walikota, Ahmad Ru’yat disebut-sebut bakal mendapat giliran pemeriksaan paling akhir. Sebab, pemeriksaan masih terkendala dengan izin presiden. “Yang pasti saat ini Kejari Bogor sudah mengirimkan surat ke Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono untuk lakukan pemeriksaan. Ketentuan itu masih berlaku bagi pejabat eksekutif maupun legislatif yang masih aktif. Bila setelah 60 hari surat yang dikirimkan masih belum ada tanggapan, kita (Kejari.red) akan tetap akan lakukan pemeriksaan,” tukas penyidik. Ru’yat sendiri berkali-kali bungkam jika ditanya wartawan Pakar soal dugaan keterlibatannya dalam skandal APBD tahun 2002.=EKO/DED

FPPP Minta Tangguhkan Renovasi Ruang Kerja di DPR

2008-11-14T11:06:00.002+07:00

Sumber : mediaindonesia.com
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA--MI: Renovasi ruangan kerja Anggota DPR RI dan penggantian lantai toilet serta pembangunan sepuluh ruang kerja baru yang menghabiskan dana Rp 33.469.101.000, sebaiknya ditunda. Karena belum semua anggota Dewan menyetujui, termasuk FPPP. "Kami meminta penundaan hngga akhir November, untuk mengadakan rapat pleno fraksi yang khusus membahas tentang renovasi tersebut," kata Wakil FPPP Lukman Hakiem di Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut Lukman, dana renovasi ruang kerja lama dan penggantian lantai toilet memakan biaya Rp. 26.263.848.000 sedangkan sisanya Rp. 7.205.253.000,- untuk membuat ruang kerja baru yang akan digunakan oleh sepuluh tambahan anggota DPR mendatang. Lebih lanjut ia menambahkan, harusnya dengan pencitraan DPR yang semakin menurun perlu dibicarakan urgensi renovasi ruang kerja tersebut. Serta, penangguhan itu dirasa perlu karena pemberitahuan pelaksanaan renovasi tersebut dilakukan pada saat anggota Dewan melakukan kunjungan kerja/kembali ke daerah pemilihannya. "Kalaupun dilanjutkan, saya meminta kepada Sekjen agar ruangan yang ditempati FPPP, lantai 15-16 ditunda hingga awal persidangan II tahun Sidang 2008-2009," tandas Lukman.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Indria Muaja membenarkan adanya renovasi ruang kerja Anggota Dewan. "Pada Senin (11/11) kita, BURT dan Sekjen sudah keliling dan melakukan pengecekan terhadap ruangan yang perlu diperbaiki," ujarnya. Katanya, renovasi itu untuk membuat ruangan/sekat bagi para staf ahli Sekjen maupun staf ahli dari 550 anggota dewan. Mengenai angka yang cukup besar, sudah sesuai dengan grand desain supaya awet sehingga tidak perlu melakukan renovasi berulang kali. "Untuk detail lebih jelasnya anda silahkan tanya Sekjen aja," kilahnya.

Saat dihubungi terpisah, Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengungkapkan bahwa angka tersebut sudah final dan mendapat persetujuan BURT. "Kita akan segera melakukan sosialisasi kapada fraksi-fraksi, terutama FPPP," kata Nining.

Sementara itu, Sekretaris Jendral Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widyoko menyatakan bahwa itu adalah semangat untuk menghabiskan anggaran. "Kalau dana itu tidak digunakan akan dikembalikan kepada kas negara, mereka tidak akan mendapat apa-apa," sahutnya. Ia mengharapkan bahwa yang direnovasi memang benar-benar rusak. "Ya bisa saja itu untuk membuat para anggota kerasan berada di kantornya, dimana selama ini mereka jarang sekali datang," kelakarnya. (*/OL-03)

PKS Lecehkan Organisasi Islam?

2008-11-02T21:06:00.002+07:00

KH A. Dahlan Dipakai Kampanye Parpol

SUKABUMI – Akhir-akhir ini gambar pendiri Muhamadiyah KHA Dahlan dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terang saja hal ini memancing protes sejumlah pimpinan organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah. Bahkan sejumlah televisi gambar KHA Dahlan bersama tokoh NU KH Hasyim Asyari sengaja dipublikasikan PKS dalam iklan.

Khusus mengenai pemuatan gambar KHA Dahlan, Ortom Muhammadiyah menganggap PKS sudah melecehkan salah satu Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Protes pemuatan gambar KHA Dahlan disampaikan tiga organisasi Muhmmadiyah yang tergabung dalam wadah Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) antara lain pimpinan Pemuda Muhammadiyah, ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Sukabumi. AMM berencana akan melayangkan surat keberatan pada Komisi Pemilihan Umum. Bahkan, AMM juga meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk segera memberikan peringatan kepada PKS.

Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Sukabumi, Jana Jaenudin mengatakan, pemuatan gambar KHA Dahlan jelas menyinggung perasaan kader dan simpatisan Muhammadiyah. Ditegaskannya, gambar KHA Dahlan haram hukumnya dipajang untuk kepentingan politik. Bahkan pemasangan gambar tokoh pendiri Muhammadiyah untuk sarana pembelajaran pun sifatnya mubah. ‘’Jangankan untuk kepentingan politik, untuk perhiasan rumah pun sudah kami anggap haram. Kami menganggap hal itu sebuah pelecehan terhadap Muhammadiyah,’’ kata Jana yang juga Wakil Sekretaris DPP IMM itu.

Jana berpandangan, pemasangan gambar KHA Dahlan oleh PKS tidak digunakan sebagai salah satu alat untuk meraih dukungan pada Pemilu 2009 mendatang. Tentunya, hal merupakan upaya eksploitasi bagi kepentingan PKS. Untuk itu, PKS sama sekali tidak dibenarkan untuk mempublikasikan gambar KHA Dahlan.‘’Kami yakin, tidak akan ada pengurus Muhammadiyah dari tingkat ranting hingga pusat yang memberikan ijin pemuatan gambar KHA Dahlan itu.

Sebab dalam buku Himpunan Putusan Tarjih pun ditegaskan pemuatan gambar KHA Dahlan hanya untuk kepentingan perhiasan sudah dinyatakan haram,’’ tegas Jana.=BUD

Bantuan Gubernur Berbau Politis Penerimanya Banyak Anggota Partai Politik

2008-10-15T18:16:00.002+07:00

SUKABUMI - Bantuan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sebesar Rp. 11 miliyar berbau politik. Buktinya penerima bantuan ini mayoritas merupakan pengurus partai dari kubu pasangan Gubernur Jabar Ahmad Heriyawan dan dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf. Bahkan umumnya penerima bantuan adalah para calon anggota legislatif (caleg) 2009 mendatang.

Sebelumnya Heryawan, pada acara reuni akbar Pondok Pesantren Samsul Ulum Sabtu lalu, menegaskan akan menyerahkan bantuan untuk biaya pendidikan. Namun nyatanya sebagian besar bantuan ini diberikan pada tim sukses yang teroganisir sebagai bentuk jawaban dari proposal yang diajukan mereka.Hal ini terlihat saat Wakil Walikota Sukabumi Drs. H.M. Mulyono didampingi Sekretaris Kota Sukabumi H.M Muraz, SH, memberikan pengarahan pada sejumlah penerima bantuan, di Oprasional Room Pemkot Sukabumi, Selasa (14/10) kemarin.

Mereka yang hadir adalah wajah-wajah tak asing, karena merupakan aktifis di partai politik. Berbeda dengan bantuan yang langsung dikelola oleh Pemkot Sukabumi, seperti bantuan pada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan kelompok usaha ini nampaknya Pemkot Sukabumi sedikit kerepotan mempertanggung jawabkannya.

Sehingga dua pejabat pemkot ini sangat hati-hati karena tidak mau menanggung resiko, jika terjadi penyelewengan oleh pihak ketiaga sebagai penerima bantuan.Berdasarkan data yang terlampir dalam keputusan Gubernur Jabar No. 14 tahun 2008, bantuan tersebut antara lain untuk Ikatan Tukang Ojeg Se-Kota Sukabumi, perkumpulan pedagang makanan berbasis ayam, pengaguran kreatif, pemberdayaan masyarakat melalui Yayasan Bina Ruhiyah, bantuan untuk peningkatan kualitas imam dan khotib melalui A. immah Khutoba dan Sabah Islam (SAKSI), dan pengrajin tahu tempe dan bantuan untuk lembaga yang lainya. Dari data tersebut ada yang sedikit janggal dan menjadi bahan pertanyaan, yakni bantuan untuk Ikatan Da’i Indonesia (Ikad) Cianjur, yang beralamat Sukabumi.

Besarnya bantuan tersebut rata-rata diatas Rp.150 hingga Rp. 200 juta. Bantuan ini lebih besar dibanding dengan bantuan untuk penenganan bantuan bencana alam yang diterima oleh Pemkot Sukabumi.Usai memberikan pengarahan, Wakil Walikota Sukabumi Mulyono, pada Pakar mengungkapkan, sebagain besar bantuan tersebut diberikan pada lembaga swasta yang pernah mengirimkan proposal pengajuan ke Pemda Jabar. Makanya terang Mulyono mereka perlu diberikan pemahaman tentang mekanisme pancairan sesuai aturan, karena selain penerima sebagai penanggung jawab, Pemkot Sukabumi juga harus mempertangungjawabkan sesuai aturan. “Makanya untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan, dana tersebut bisa dicairkan oleh yang mengajukan profosal awal dengan syarat hatus menunjukan akte notaries pendirian lembaga. =BUD

Yusuf Fuadz "Lolos" Korupsi DPRD Gate

2008-10-10T20:44:00.001+07:00

SUKABUMI - Vonis bebas Yusuf Fuadz, terdakwa kedua kasus dugaan penyelewengan dana mobilisasi anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 1999-2004 sebesar Rp 4,5 miliar, mencuat. Meski demikian, Pengadilan Negeri (PN) Cibadak belum mengetahui isi detail amar putusan bebas dari mahkamah agung (MA), selaku lembaga terakhir Yusuf Fuadz mencari keadilan atas jerat hukum yang melilitnya selama ini.

Dari keterangan yang diperoleh Radar menyebutkan, vonis bebas pria yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi itu mencuat dari para koleganya. Kemarin, salah seorang sumber yang juga orang terdekat Yusuf menyebutkan, vonis bebas rekannya itu sudah diterima beberapa hari yang lalu.

"Suratnya dari MA sudah saya lihat dan isinya memang, dia dibebaskan dari kasus hukumnya," tutur sumber yang mewanti namanya tak dikorankan.

Saat dikonfirmasi via telepon genggam, Yusuf Fuadz tidak menampik. Dia mengaku bersyukur, proses hukum yang dilakoninya selama ini, memberi keadilan. "Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, semua proses hukum berlangsung seadil-adilnya," katanya.

Sayang, ditanya lebih dalam soal proses kasasi yang ia lakukan ke MA, Yusuf tak mau berkomentar banyak. "Pentolan" PPP Kabupaten Sukabumi itu justru meminta Radar mengkonfirmasi lebih dalam ke pengacara atau pengadilan negeri (PN) Cibadak, tempat awal mula dia diadili bersama bekas Bupati Sukabumi Maman Sulaeman.

"Silakan saja tanya ke pengacara saya atau ke pengadilan. Di sana semua putusan tentang putusan saya lengkap," bebernya.

Sayang,sampai kemarin, Radar belum bisa mengorek keterangan lebih dalam vonis bebas dari kuasa hukumnya Jazuli. Ponsel pengacara senior di Sukabumi itu, sulit dihubungi.

Namun begitu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Nur Aslam mengaku, dirinya memang telah menerima kutipan putusan Yusuf yang dalam kasus ini dijerat sewaktu menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Hanya saja, wanita berpenampilan eksentrik ini enggan menyebut detail amar putusan tersebut.

"Yang jelas saya waktu itu langsung tandatangani kutipan putusan MA itu sebagai disposisi. Soal isinya, saya tidak tahu menahu," ulasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak Dedi Supriadi mengaku belum mengetahui vonis bebas Yusuf Fuadz. Hanya saja, jika amar putusan itu sudah diterimanya, kejaksaan akan melakukan tindakan berupa koordinasi pimpinan terlebih dahulu. "Kalau sudah terima, kita ya koordinasikan dulu dengan pak kajari selaku pimpinan. Baru setelah itu, kita lakukan apa yang sesuai dengan petunjuk atasan," tegas jaksa berkacamata itu.

Sekadar diketahui, di PN Cibadak, Yusuf Fuadz dinyatakan bersalah karena terlibat skandal penyelewengan dana APBD sebesar Rp4,5 miliar. Atas kasusnya, ia divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim yang waktu itu diketuai Sir Johan. Kasus tersebut menggelontor beberapa saat setelah perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi ke Palabuhanratu. Di mana, banyak anggota dewan mengeluhkan tingginya biaya mobilisasi. Karena itu, pimpinan dewan beserta eksekutif sepakat menggulirkan dana bantuan mobilisasi yang rincian per anggota dewan besarnya Rp 100 juta. Jaksa menganggap, prosedur pengguliran itu tidak sesuai aturan main. Sebab, pos anggaran untuk mobilisasi tersebut diambil dari pos dana yang tidak seharusnya. (veg)

Soal Jual Beli Caleg. Bachtiar Chamsyah : DPP PPP Terlibat, Pecat Termasuk Ketuanya

2008-10-05T20:21:00.002+07:00

Jakarta - Kisruh isu jual beli nomor urut caleg PPP ditanggapi dengan keras oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP Bachtiar Chamsyah. Ia menilai kisruh itu tidak lepas dari kesalahan DPP PPP. Bila terbukti ada oknum DPP 'bermain' dalam kasus itu, maka siapa pun dia harus dipecat."Saya minta usut dan tindak.

Kalau ada orang DPP ikut permainan itu ya pecat, termasuk ketuanya. Seorang ketua kan harus jadi contoh, ngapain jadi ketua kalau nggak bisa jadi contoh," ujar Chamsyah di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2008).Berdasar pengalamannya berpolitik, Chamsyah yakin pernyataan anggota Bidang Hukum dan HAM DPP PPP M Burhanudin Dahlan yang mengungkap percaloan nomor caleg didorong oleh rasa tidak mendapatkan keadilan dalam masalah caleg.

Di sinilah letak keteledoran pihak DPP PPP yang tidak cukup terbuka tentang kriteria kader yang akan didudukkan di parlemen."Saya lihat ada kekurang hati-hatian DPP di sini. Saya sudah ingatkan ke Suryadharma (Ketum DPP PPP) di sini harus hati-hati, karena di mana-mana parpol itu kritis dalam pencalonan," kata Menteri Sosial itu.(lh/iy)

Konflik PPP Kab. Sukabumi Belum Mereda

2008-09-27T03:52:00.003+07:00

http://www.radar-bogor.co.id/

SUKABUMI - Konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi pada proses pencalegan belum berakhir sejak beredar isu jual beli nomor urut pada proses penetapan daftar calon legislatif sementara (DCS) Pemilu 2009.

Isu ini sudah lama beredar namun belakangan sebagian kader partai berlambang kakbah ini berani ‘bernyanyi’ karena sikap lajnah penetapan calon (LPC) internal partai yang mengurusi pencalegan tak kunjung meluruskan masalah. Saling curiga antara kader, pengurus hingga calon legislatif (caleg) yang akan menggunakan mesin partai tersebut akhirnya mencuat.

“Sebelum ada rekomendasi suara terbanyak yang disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, kami melihat penempatan nomor urut DCS di internal partai sangat rancu,” ungkap pengurus DPC PPP Kabupaten Sukabumi Suhud Hidayat kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Selasa (23/9).

Suhud mengaku internal PPP sudah berusaha membahas masalah ini secara baik-baik dengan LPC hingga pengurus inti partai. Namun perkembangannya kian tidak jelas. Suhud kemudian meminta LPC membeberkan kejelasan caleg yang ditempatkan pada posisi yang kurang pas dan tidak sesuai mekanisme partai.

“Sangat aneh jika ada kader yang belum banyak berkiprah di partai tapi mendapatkan posisi bagus di nomor urut DCS sementara kader lama yang sudah jelas teruji atau memiliki loyalitas malah ditempatkan di posisi yang kurang menguntungkan,” jelasnya.

Kader PPP lainnya Asep Multazam menilai dampak dari persoalan itu secara tidak langsung membuat kader di bawah khawatir partai ini pecah. Sejumlah politisi senior PPP yang ketika penetapan DCS tidak terakomodasi LPC terus melakukan manuver politik.

“Kami tak mau konstalasi yang tidak sehat ini berpengaruh pada stabilitas partai. Partai bisa-bisa pecah,” keluhnya.

Sementara itu, salah seorang sumber terpercaya Radar Sukabumi yang ikut pencalegan PPP, mengatakan dugaan jual beli nomor urut sangat wajar terjadi di antara kubu LPC. Sumber ini menyebut hampir di tiap daerah pemilihan (DP) nama-nama calon yang berada di urutan 1, 2, 3 merupakan kader yang kebanyakan masih ‘hijau’.

“Selain itu, kami menduga LPC tidak memperhatikan asas domisili. Masa kader dari DP I secara tidak prosedur harus ikut pemilihan di DP III sementara di DP VI yang notabene kosong akan kader berpengalaman diisi oleh orang-orang yang belum matang,” tegasnya.

Sumber yang masuk jajaran politisi senior di PPP itu menambahkan, kendati partai sudah menerapkan sistem suara terbanyak, namun permasalahan atas ketidakterbukaan LPC dalam proses penetapan DCS masih dipertanyakan.

Sejatinya kader yang didudukan pada nomor urut teratas memiliki modal kuat untuk berlaga, tapi masih miskin kemampuan untuk berkiprah di panggung politik.(veg)

Pengusaha, Parpol Berebut Proyek?? DAK Buku 5,6 M Jadi Sasaran

2008-09-27T03:46:00.002+07:00

SUKABUMI– Tidak terkecuali pengusaha, partai politikpun ikut berebut proyek. Hal ini bisa dipahami ada keceburuan dan dari kecenderungan jaman orde lama, partai pengusapun menguasai sejumlah proyek. Seperti terjadi dalam proyek pengadaan buku dan alat peraga untuk 224 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukabumi.

Proyek senilai Rp.56 miliyar yang biayai oleh Dana Alokasi Khusus ini ternyata tidak hanya membuat para pengusaha ikut berlomba tapi juga juga membuat ngiler partai politik (Parpol).Terlibatnya PKS dalam proyek ini terindikasi kuat atas peranan pimpinan pelaksana kegiatan (Pinlak) dari Dinas Pendidikan (Disdik) UN yang ikut jadi pengusaha buku. Kendati tidak langsung terjun kemasalah teknis dilapangan, UN memiiki beberapa perusahaan yang dikelola oleh adik adiknya yang merupakan aktivis PKS.

Sukam salah seorang pengusaha buku pada Pakar, Rabu (17/9) mengungkapkan, melalui kepanjangan merekalah sejumlah sekolah tekuk lutut menadatangani kontrak pemesanan buku, jauh sebelum Dinas Pendikan (Diskdik) Kab. Sukabumi melakukan verifikasi perusahan yang ikut tender pengadaan buku DAK ini.“Saat saya menbadatangi beberapa sekolah di wilayah Cicurug misalnya sebagain SD mengaku dipaksa untuk pesan buku pada perusahaan adiknya UN dan terang saja mereka tidak bisa menolak. Bahkan didaerah Bojong Genteng, para kepala sekolah digiring ke kantor DPC PKS agar tidak memesan buku selain ke perusahan yang diusung PKS,” tuturnya.

Terang saja hal ini menjadi batu sandungan bagi puluhan pengusaha yang ikut tender pengadaan buku dan alat peraga. Sedikitnya terdapat empat perusahan keluarga UN yang telah melakukan kontrak dengan beberapa sekolah, sebelum peripikasi dilakukan. Ke - empat perusahan tersebut yakni CV Putra Karya Sejahtera (PKS), Bintang Terang dan Firma Cahaya Indah.Salah seorang pengusaha yang meminta namanya untuk tidak dituliskan dulu, pada Pakar Kamis (11/9), mengungkapkan, keterlibatan UN menjadi pengusaha pemasok buku ini atas dorongan Partai Kedailan Sejahtera (PKS) yang mengusung Bupati Sukabuimi H Sukma Wijaya. Makanya salah satu perusahaannya dibuat identik dengan partai yakni CV PKS.

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengiringan kepala sekolah diwilayah yangmerupakan kantong suara PKS. =BUD

DPP PPP Edarkan Surat Bantahan Pemecatan Irgan

2008-09-21T23:21:00.005+07:00

Keluarga Besar PPP Berharap dan berkeyakinan Suryadharma Ali akan tetap Arif, Begitupun Irgan Chairul Mahfiz Semoga tetap Bijaksana demi Masa Depan PPP.

Jakarta - Buntut dari isu dicopotnya Sekjen DPP PPP Irgan C Mahfiz membuat repot ketua umum DPP PPP Suryadharma Ali. Suryadharma langsung memerintahkan Wakil Ketua Umum Chozin Chumaidy membuat surat klarifikasi kepada DPC dan DPW se-Indonesia bahwa pemecatan Irgan tidak benar alias pepesan kosong. "Itu hanya isu, nggak benar ada pemecatan.

Isu ini membuat ketua umum jadi sibuk. Beliau yang sedang ikut Pak SBY langsung memerintahkan saya dan Pak Irgan untuk membuat surat edaran bahwa tidak ada pemecatan sekjen," kata Chozin pada wartawan usai salat Jumat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Jumat (19/9/2008). Menurut anggota Komisi II DPR ini, isu pemecatan Irgan membuat panik dan kaget seluruh jajaran pengurus DPP, DPW dan DPC. Namun demikian, setelah isu itu diklarifikasi, semua pihak dapat memahami. Karena itu Chozin meminta semua kader PPP untuk menjaga soliditas partai guna menghindari adanya isu-isu yang mengarahkan pada perpecahan partai. "Saya kaget sekali mendengar adanya isu dan berita itu. Padahal itu tidak benar sama sekali.

Pak Irgan sampai sekarang masih sekjen. Saya sampai dapat ratusan SMS dari DPC dan DPW yang menanyakan soal ini.," kata politisi senior PPP ini. Atas nama Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin meminta semua kader PPP seluruh Indonesia untuk tetap tenang dan sabar menghadapi isu-isu yang berkembang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tetap kerja keras, diharapkan isu-isu akan hilang dengan sendirinya dan PPP lebih siap menghadapi pertarungan pemilu 2009. "Kami meminta kepada DPW, DPC dan semua kader PPP untuk tetap tenang, konsisten dengan bekerja dan membangun soliditas partai. Mantapkan konsolidasi agar kita siap menghadapi pemilu 2009," pungkas Chozin.

Suryadharma Ali dan Irgan Chairul Mahfiz Sudah Islah

JAKARTA - Perseteruan antara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz berujung manis. Keduanya sudah melakukan islah."Ya sudah (islah)," kata Irgan saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Kamis (18/9/2008). Irgan juga mengaku, sudah menandatangani perbaikan susunan daftar calon legislatif PPP. Sehingga masalah daftar caleg PPP bisa dikatakan selesai.

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah antara dirinya dengan Suryadharma Ali hanyalah perbedaan pandangan saja. "Itu biasa dalam dinamika politik," jelasnya. Saat ini, lanjutnya, kader-kader asli PPP yang menempati nomor urut caleg jadi sudah cukup banyak ketimbang sebelumnya. "Ya siginifikan lah," kata Irgan. Yang penting, lanjutnya, sudah terjadi saling pengertian dan membangun kebersamaan di partai berlambang kabah ini.

Suryadharma-Irgan Baik-Baik Saja

2008-09-21T23:15:00.002+07:00

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, menepis isu adanya keretakan hubungan antara dirinya dengan Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz sekaligus membantah adanya pecat memecat pengurus di partainya.

Keakraban antara Suryadharma dan Irgan itu ditunjukkan saat keduanya hadir dalam acara buka puasa bersama sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-52 Suryadharma di rumah dinas Menkop dan UKM Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (21/9).

"Setelah sekian minggu kita berkonsentrasi untuk menyusun caleg, saat ini baru bisa kita bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PPP dan jajaran Kementrian Koperasi dan UKM," ujar Suryadharma yang juga Menkop dan UKM itu.

Pria yang akrab disebut SDA ini menggelar konferensi pers dengan didampingi Irgan itu menegaskan bahwa tidak pernah ada pengumuman resmi bahwa Irgan telah dia pecat sebagai Sekjen PPP.

Sebelumnya media massa memberitakan adanya surat pemecatan Irgan sebagai Sekjen PPP karena Irgan tidak bersedia menandatangani berkas sejumlah caleg yang diserahkan ke KPU.

"Yang bilang (pemecatan itu) siapa? Sumbernya siapa? Kan tidak pernah ada pengumuman resmi," cetusnya.

Menurut dia, apabila ada pergesekan atau dinamika dalam tubuh partai politik, maka hal itu merupakan sesuatu yang biasa.

Sementara Irgan Chairul Mahfiz mendoakan agar Ketua Umum PPP itu diberi kesehatan dan partai berlambang Ka'bah ini mampu memenuhi target 15 persen kursi parlemen dalam pemilu mendatang.

Acara ulang tahun itu diwarnai dengan pembacaan doa serta pemotongan nasi tumpeng oleh Suryadharma yang kemudian diserahkan kepada istrinya, Ny Indah Suryadharma Ali.

Selanjutnya Irgan juga berkesempatan memotong nasi tumpeng yang selanjutnya diberikan kepada Suryadharma Ali, sebelum keduanya menggelar acara konferensi pers bersama-sama.[*/L6]

Sekjen PPP Dikabarkan Dipecat

2008-09-21T23:09:00.002+07:00

Thursday, 18 September 2008
JAKARTA - SURYA -Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz dikabarkan diberhentikan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU. "Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama 3 hari," kata Emron Pangkapi, Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP seperti dilansir situs berita Inilah.Com, Rabu (17/9).

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali membantah rumor yang menyatakan dirinya telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemecatan Irgan. “Tidak ada pemecatan Irgan (Sekjen DPP PPP). Itu hanya isu," pesan singkat yang disampaikan oleh Suryadharma Ali ke wartawan di DPR. Sementara Irgan Chairul Mahfidz yang dikonfirmasi melalui telepon menyatakan tidak tahu persis apakah dirinya memang dipecat atau tidak oleh ketua umum. Namun, ia memang tidak memungkiri selama ini, kerap berpandangan politik dengan ketua umum. "Kalau ada perbedaan pandangan, memang ada. Itu dinamika berpolitik. Akan tetapi, terkait apakah saya memang dipecat oleh ketua umum, saya tidak tahu berita itu. Silakan tanyakan langsung Pak Suryadharma. Bagi saya, dipecat atau tidak tidak masalah," kata Irgan.Irgan tidak menampik isu pemecatan dirnya terkait berbagai permasalahan di internal partai selama ini. Salah satunya penetapan caleg. Namun, lanjut dia, kalau pun ada perbedaan pandangan itu hal biasa karena tujuannya semata-mata menjaga nama partai.

Wakil Sekjen DPP PPP, Muhammad Romahurmuzy yang diisukan akan menggantikan Irgan Chairul Mahfiz juga membantah bila Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah mengeluarkan SK pemecatan. "Pencopotan, pemberhentian sementara atau apalah istilah, itu semua tidak benar. Sampai sekarang Pak Irgan masih Sekjen DPP PPP hasil Muktamar VI. Isu pencopotan Sekjen PPP tersebut sengaja dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,"tegasnya. had/jbp/yat

Irgan Mahfiz Dipecat Dari Sekjen PPP

2008-09-21T23:03:00.002+07:00

Sumber : inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali memecat Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekjen DPP PPP. Irgan dicopot dari jabatannya karena tidak mau menandatangani daftar calon anggota legislatif yang akan diserahkan ke KPU.

“Ya, benar jika DPP PPP telah memberhentikan sementara Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz selama tiga hari,” kata Ketua Bidang Organisasi Kepemimpinan dan Kaderisasi DPP PPP Emron Pangkapi, ketika dihubungi INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (17/9).

Menurut Emron, KPU hanya menerima berkas caleg PPP yang ditandatangani oleh Sekjen DPP PPP. Karena Irgan tidak mau, maka posisinya digantikan oleh Wakil Sekjen. “Saya belum tahu persis siapa wakil sekjen yang menggantikan Irgan Chairul Mahfiz,” aku Emron.

Informasi yang didapat INILAH.COM di DPP PPP, yang paling pantas menggantikan Irgan adalah Wakil Sekjen I DPP PPP Romahur Muji. Ia merupakan salah satu orang terdekat Suryadharma Ali. [R2]

Hiswana Migas Desak Polisi

2008-09-16T04:52:00.000+07:00

15-09-2008 02:11 WIB

www.radar-bogor.co.id
SUKABUMI - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Sukabumi-Cianjur Andri Setiawan Hamami mendesak kepolisian segera menangkap pelaku utama dibalik penimbunan ribuan liter minyak tanah (mitan).
Andri juga berharap polisi bisa secepatnya meringkus tersangka Id dan Re yang masih buron. “Polisi harus segera menangkap gembong penimbun mitan ini,” tegas Andri kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor), Minggu (14/9).
Namun demikian, Andri menegaskan dugaan pihak agen yang terlibat adalah tidak benar. Dia menduga ada pihak pengecer yang bermain dalam kasus ini dan khawatirkan sikap masyarakat yang sekarang resah dengan keadaan seperti ini. Dia mengimbau kepada masyarakat apabila ada oknum yang mencurigakan segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
Sementara itu Polisi masih mengembangkan kasus penimbunan ribuan liter mitan. Kanit Reskrim Polresta Sukabumi Ipda Ade P Rihi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap kedua tersangka untuk memberi keterangan seputar kasus penyelundupan mitan tersebut.
“Apabila tidak ada itikad baik, kami akan melakukan tindakan lain yang lebih preventif,” kata Ade. Pihaknya juga terus mencari informasi warga dan menyelidiki siapa saja yang tersangkut dibalik kasus ini. Diduga kedua tersangka adalah pemain lama.
Tersangka dalam menghilangkan jejaknya dan untuk menghilangkan kecurigaan di warga tersangka menggunakan modus memberikan jatah mitan kepada warga. “Ini dilakukannya adalah untuk menghindari rasa curiga di masyarakat,” jelas Ade.
Sementara itu di Kabupaten Sukabumi, jajaran Satreskrim Polres Sukabumi berhasil menyita 1.140 liter minyak tanah (mitan) yang hendak diselundupkan oleh para tersangka ke beberapa daerah di Jabodetabek. Penyelundupan ribuan liter mitan tersebut berhasil digagalkan petugas dalam operasi razia bahan bakar bersubsidi di tengah-tengah terjadinya kelangkaan mitan di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi.
Operasi itu salah satunya ditempatkan di sekitar Pos Elang di Jln. Cipamuruyan-Cibadak, Kec. Cibadak. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP. J. Tardiana didampingi Kanit I, Ipda. Didik Kurnianto di Mapolres, Jumat (12/9), penyitaan 1.140 liter mitan bersubsidi itu masing-masing 440 liter disita di sekitar pangkalan minyak tanah di Jln. Leumpeung, Kp. Nyalindung, Ds, Pasirsuren, Kec. Palabuhanratu, Rabu (10/9) sekira pukul 23:30 WIB.
Dalam operasi tersebut, petugas meringkus beberapa orang tersangka, yakni Ri/Ririn, Bud/Budi, Yud/Yudi, Per/Peri warga Depok dan EK/E. Koswara (pemilik pangkalan) warga Pasirsuren.
Sekaligus menyita barang bukti 440 mitan dalam jeriken serta sebuah mobil Toyota Avanza Nopol B 2075 IG yang digunakan tersangka mengangkut mitan untuk diselundupkan ke daerah Depok. “Para tersangka sudah kami tahan untuk dimintai keterangannya,” ujar Tardiana.
Sedangkan 700 liter mitan disita dari mobil Suzuki APV Nopol B 8653 EJ yang dibawa oleh dua tersangka, As/Asan (38) dan Pri (43) warga Jakarta, Kamis (11/9) pukul 24:00 WIB. Para tersangka kedapatan hendak menyelundupkan mitan ke Jakarta dalam operasi razia di Pos Elang, Cibadak. Para tersangka langsung digelandang ke Mapolres untuk diminta pertanggungjawabannya.
Begitupula barang bukti 700 liter mitan dalam jerigen dan plastik terbungkus karung plastik berikut mobil diamankan di Mapolres.(ms9/veg)

DPRD Panggil Hiswanamigas

2008-09-15T10:31:00.000+07:00

SUKABUMI, (PRLM).- DPRD Kab. Sukabumi akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian Kab. Sukabumi untuk diminta penjelasannya mengenai kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji. Sebab, ekses dari kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji hingga harganya melambung tinggi dapat menyebabkan gejolak di masyarakat.
“Walaupun di Bulan September ini agenda kerja kita cukup padat, namun kita akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Hiswanamigas dan Bagian Perekenomian seputar kelangkaan ini,” ujar Ujang Rahmat, anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (4/9).

Ia mengaku sangat prihatin melihat fenomena kelangkaan minyak tanah dan gas elpiji yang terjadi di Kab. Sukabumi, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Masyarakat sampai antre dan berdesak-desakan sekadar untuk mendapatkan beberapa liter minyak tanah. Apalagi kondisi ini terjadi di awal Bulan Puasa . ”Jika ini tak segera diantisipasi, bukan mustahil menjelang Lebaran nanti kelangkaan minyak tanah ini akan terulang kembali,” tutur Ujang, Oleh karena itu, dewan akan memanggil Hiswanamigas dan Bagian Perekonomian untuk melakukan berbagai langkah antisipasi tersebut. Komisi IV pun akan menanyakan penyebab terjadinya kelangkaan itu yang dikaitkan dengan regulasi pemerintah menerapkan konversi minyak tanah ke gas elpiji, termasuk isu dugaan penyelewengan minyak tanah.

Ditemui di temapt terpisah, H. Lukman Hakiem Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR-RI yang berdomisili di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi juga menyatakan prihatin dengan kelangkaan minyak ini. Saya melihat sendiri, betapa masyarakat antri tiap sore hanya untuk mendapatkan 2 liter minyak tanah, situasi ini mengingatkan saya di tahun 60-han, ujar Lukman.

Lukman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Drs. H. Sukmawijaya (Bupati Kabupaten Sukabumi), Ahmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat), para pengelola BPH Migas dan pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah ini. Para pejabat terkait berjanji untuk segera melakukan tindakan dalam mengantisipasi antrian minyak tanah yang terus berlanjut, ujar Lukman Hakiem.

DPC PPP Kabupaten Sukabumi Tetapkan Suara Terbanyak

2008-09-09T22:48:00.000+07:00

Cisaat---Reaksi positif dipertunjukkan oleh DPC PPP Kabupaten Sukabumi. Setelah lima orang caleg dari Daerah Pemilihan IV mengundurkan diri, DPC PPP Kabupaten Sukabumipun berbenah.

Akhirnya pada hari Sabtu, 6 Agustus 2008 DPC PPP Kabupaten Sukabumi memutuskan untuk menggunakan sistem suara terbanyak dalam menetapkan calon terpilih pada pemilu 2009 nanti.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Daden Iskandar ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa ketika terjadi polemik yang terjadi di lapangan, pengurus kemudian berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dari konsultasi tersebut, DPW & DPP mempersilahkan DPC PPP Kabupaten Sukabumi melakukan inisiatif solusi untuk kemajuan partai dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang ada. Setelah kami melakukan rapat dengan semua calon legislatif, akhirnya kami bersepakat untuk melakukan sistem suara terbanyak dalam menentukan calon legislatif yang berhak duduk nantinya, tegas Daden.

Keputusan DPC PPP ini disambut gembira oleh para kader PPP dari berbagai di Kabupaten Sukabumi. Ketua PAC PPP Kecamatan Cicurug H. Syahid LH mengatakan, dengan sistem ini kami optimis suara PPP di Kabupaten SUkabumi akan terdongkrak. H. Syahid mengemukakan dengan sistem ini tentunya semua calon akan bekerja untuk memperoleh suara, tentunya ini akan menimbulkan dampak positif juga terhadap partai. Karena kalau melihat pemilu tahun 2004 hanya beberapa orang calon yang bekerja. H. Syahid mencontohkan pada tahun 2004, yang gencar melakukan sosialisasi berkesinambungan sampai sekarang di tingkat calon relatif hanya dari pusat yaitu H. lukman Hakiem, di DP kami caleg untuk tingkat Daerah dirasa kurang menyentuh. DP kami terbantu dengan adanya caleg dari pusat, ujarnya.

Enam Kader PPP Mundur Dari Pencalegan

2008-09-09T22:36:00.000+07:00

www.radar-bogor.co.id

CISAAT - Enam kader DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sukabumi dari daerah pemilihan (dapil) IV menyatakan mengundurkan diri sebagai calon legislatif (caleg), Jumat (22/8). Mereka menegaskan akan mengalihkan suaranya ke Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2009.
Enam kader PPP itu yang disertai puluhan pendukungnya menyatakan pengunduran dirinya di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi. Mereka kecewa terhadap proses rekruitmen serta penetapan nomor urut calon di internal PPP.
“Kami kecewa karena induk partai di DPC tidak pernah mengakomodir suara kami. Maka dari itu, kami secara kolektif menyatakan mundur bersama-sama dari pencalegan ini,” tegas Ketua PAC PPP Palabuhanratu Ujang Munawarman kepada Radar Sukabumi (Grup Radar Bogor).
Lima kader PPP yang lain yang juga menyatakan mundur yakni Ujang Rahmat (anggota FPPP DPRD Kabupaten Sukabumi), Sofyan Saleh (fungsionaris DPC PPP Kabupaten Sukabumi), Syamsul (Pengurus PAC Warungkiara), Ine dan Sri Hartati (pengurus PAC Palabuhanratu).
Mereka menganggap pengalihan suara ke Partai Demokrat merupakan jalan terbaik karena selama ini aspirasi politik yang disalurkan ke DPC hanya dikebiri. “Pimpinan di DPC lebih mementingkan kelompoknya,” tuding Ujang di hadapan tiga anggota KPU masing-masing Lidiawati, Wahyudin Aziz dan Ase Riyadi.
Ujang mengaku kesepakatan yang dibuat bersama lima rekannya ini awalnya didasari keputusan pimpinan DPC PPP Kabupaten Sukabumi yang telah bertindak tidak aspiratif saat proses rekruitmen serta penetapan nomor urut caleg.
Sementara itu Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi Yusuf Fuadz yang dikonfirmasi mengatakan belum menerima surat pengunduran diri enam kader PPP dari pencalegan.
Di tempat terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi mengaku terkejut dengan tindakan caleg PPP yang akan mengalihkan suaranya ke Demokrat.
“Kami meminta kepada caleg dari PPP untuk menyelesaikan permasalahan dengan internal partainya. Soal pelimpahan suara kami benar-benar terkejut dan ini suatu bukti bahwa partai kami adalah yang terbaik menurut mereka,” ujarnya. (veg)

Kader PPP Kota Bogor Mendunia

2008-07-11T10:53:00.000+07:00

Delegasi Indonesia pada Humanitarian Affairs 2007
BOGOR - Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor, Achmad Ubaidillah, terpilih sebagai satu–satunya delegasi Indonesia pada acara konferensi Pemuda dan Aktivis LSM Tingkat Dunia (Asia Fasific Humanitarian Affairs Conference 2007) di Kota Bangkok Thailand, (11-14/12).Humanitarian Affairs adalah organisasai yang bekerja untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang isu sosial, ekonomi, terutama masalah kemiskinan dinegara dunia ketiga diwilayah Asia Fasifik.
Terpilihnya alumnus Universitas Indonesia (UI) Jakarta sebagai peserta konferensi itu, melalui seleksi, antara lain membuat tulisan mengenai solusi pengentasan kemiskinan serta pengalaman sebagai aktivis LSM yang bergerak dibidang sosial kemanusiaan.
Dari seleksi yang cukup ketat itu, kader muda partai berlambang Ka’bah ini terpilih secara resmi sebagai peserta yang lolos untuk mengikuti konferensi yang diikuti oleh 75 delegasi dari 18 negara di dunia. Diantaranya, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Australia, Jerman, Puorte Rico, Iran dan Indonesia.
Tujuan konferensi yang digerakkan oleh Mitra Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) itu, diantaranya, menciptakan kesadaran pada korban kemiskinan, mengusulkan proyek pembangunan untuk memperbaiki kondisi korban kemiskinan dan terlibat aktif dalam upaya kemanusiaan di negara–negara terbelakang serta sebagai moment penting bagi tokoh pemuda untuk urung rembuk diwilayah Asia Fasifik.
Ubaidillah mengatakan sebagai pemuda yang terpilih menjadi delegasi Indonesia dikancah Internasional, memiliki tangung jawab moral untuk berbagi wawasan dan pengalaman yang diperoleh dari konferensi tersebut dalam bentuk tindakan nyata. “Saya yakin, sebagai generasi muda dan kader PPP, perlu mengajak pemuda dan Pemerintah Kota Bogor untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota yang kita cintai ini,” ujar Ubeb pangilan akrabnya, kepada para wartwan, kemarin.
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bogor, H Ahmad Baedowi merasa bangga atas eksistensi dan kemampuan yang spektakuler kadernya dalam mengikuti kegiatan ditingkat internasional itu.
Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh kader muda partai islam ini, adalah sebagai bentuk nyata hasil dari pengkaderan yang terpola dan terprogram. “Saya sangat bangga atas prestasi yang jarang dimiliki oleh setiap orang lain. Dan saya berharap prestasi ini patut ditauladani dan diikut oleh kader–kader muda PPP Kota Bogor lainnya dimasa yang akan datang,” tandas Baedowi.(dra)

Nomor Urut Bukan Soal

2008-07-11T10:44:00.001+07:00

Written by BC Network
Friday, 11 July 2008
NOMOR URUT BUKAN SOAL, YANG PENTING KERJA KERAS JAKARTA (BC Network)

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bachtiar Chamsyah mengucapkan syukur bahwa PPP bisa mengikuti Pemilu 2009 dan sudah mendapatkan nomor urut 24."Nomor urut bukan soal. Berapa pun nomor urutnya tidak menjamin kemenangan sebuah partai. Kalau mau menang, ya kita harus kerja keras. Tidak ada pilihan lain. Dan saya sudah menginstruksikan agar seluruh kekuatan PPP dari pusat hingga tingkat ranting harus all out dalam kampanye kali ini," kata Bachtiar.

Ia menambahkan jika PPP bisa menarik simpatik dari umat Islam semata, Bachtiar sudah optimistis PPP bisa meraih target perolehan suara 15%. "Apalagi jika kader-kader PPP bisa menarik suara dari kelompok di luar Islam, pasti suara akan lebih besar lagi," katanya.

Optimisme Bachtiar muncul setelah melihat rapuhnya beberapa partai berbasis Islam dalam beberapa waktu terakhir, akibat konflik internal atau tokoh-tokohnya terjerat persoalan hukum. Di sisi lain, PPP semakin hari semakin membuktikan kekompakan dan kegigihannya."Lihat saja, partai sebesar PPP ini tidak pernah terdengar gosip pertentangan internal. Berbeda sekali dengan partai-partai Islam lainnya. Karena itu saya yakin, umat hanya akan mempercayakan pilihannya kepada PPP," ujar Bachtiar. (Tim ABC)

Muka Baru Dominasi Calon Anggota Legislatif PPP

2008-07-11T10:39:00.000+07:00

SUKABUMI – Dari 30 orang yang megambil formulir pendaftaran bakal calon (balon) anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi, hingga Rabu, (9/7) kemarin hanya sebayak 10 orang balon yang telah mengembalikan. Sejumlah nama yang tertera dalam daftar balon PPP ini sebagian besar mukamuka baru. Bahkan Mantan Ketua DPC PPP yang juga mantan Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 1999-2004, Drs KH. Muhtar Ubaidillah dan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi saat ini Drs. Munandi Saleh, tidak ada dalam daftar.Ketua Lajnah Penetapan Calon (LPC) PPP Kota Sukabumi Asep Yudi, pada Pakar Rabu, (9/7) kemarin menjelaskan, pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran caleg ini terpaksa diperpanjang waktunya. Sebelumnya pengambilan formulir ditetapkan mulai 1-5 Juli. Perpanjangan waktu ini mengingat banyaknya usulan dari pendaftar. “Banyaknya pendaftar dan ketentuan calon untuk melengkapi persyaratan akhirnya waktu pengembalian formulir diperpanjang,” terangnya.Disinggung mengenai tidak nama Muhtar dan Munandi, dalam daftar, Asep menjelaskan pihaknya telah membuka dan memberikan informasi seluas -luasnya bukan hanya kepada kader internal partai tapi juga bagi masyarakat umum yang akan ikut mendaftar. “Hanya saja hingga akhir waktu pengambilan formulir dan pengembalian formulir panitia belum menerima kabar apakah Pak Muhtar dan Pak Munandi akan ikut daftar,” terangnya.Untuk lulus menjadi balon tetap, terang Asep, mereka harus melengkapi persyaratan administrasi juga harus mengikuti ketentuan aturan seleksi yang ditetapkan panitia.

Penilaiannya bukan hanya dilakukan oleh panitia tapi juga tiap ranting dan anak cabang PPP ikut menilai dan memberikan rekomendasi. Lebih jauh Asep menerangkan ,kriteria penilaian bagi balon ini antara lain mereka harus menyelesaikan lima tugas antara lain harus bisa melakukan Kartu Tanda Anggota (KTA) nisasi, Kader Penggerak Partai (KPP), melakukan bakti sosial, memberdayakan masyarakat dan mampu melakukan penjariangan saksi. Selain itu loyalitas, aksesibilitas dan kapabilitas balon yang mendaftar juga akan dinilai. “Bahkan saat ini sejumlah balon yang telah mendaftar tengah melakukan bakti sosial di daerahnya. Dilibatkannya PAC dalam penilaian, paling tidak mereka yang lebih tahu masalah kualitas dan pribadi balon dari daerahnya. Sedangkan penetapan nomor urut merupakan kewenangan LPC,”terangnya. =BUD

Pemilu Diundur

2008-07-06T19:41:00.001+07:00

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hari pemungutan suara pemilihan umum DPR, DPRD, dan DPD menjadi Kamis tanggal 9 April dari sebelumnya pada Minggu, 5 April 2009. Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Kamis, mengatakan pergeseran hari pemungutan suara yang sebelumnya ditetapkan tanggal 5 April 2009 ini karena mempertimbangkan sejumlah hal, diantaranya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang melangsungkan ibadah pada hari Minggu."Kita mengakomodasi aspirasi masyarakat yang ingin pemungutan suara tidak hari Minggu (5 April 2009). Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hak pilihnya," katanya di gedung KPU Kamis (3/7) kemarin.Ia juga mengatakan banyak partai politik yang mengirimkan surat ke KPU untuk meminta ketegasan tentang hari pemungutan suara.Pergeseran hari pemungutan suara ini diikuti oleh pemunduran jadwal tahapan pemilu. KPU akan merevisi peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2008 tentang jadwal tahapan pemilu.Penetapan partai politik peserta pemilu akan bergeser antara tanggal 5-7 Juli 2008. Sementara pengumuman peserta pemilu 2009 dan pengundian nomor urut akan dilaksanakan pada 9 Juli 2008, yang sebelumnya dijadwalkan pada 5 Juli 2008. "Jadwal dimulainya kampanye juga akan mundur dari 8 Juli 2008 menjadi 12 Juli 2008 hingga 5 April 2009," katanya.Sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum akan diselenggarakan pada 17 Maret hingga 5 April 2009. Penentuan daerah pemilihan juga mundur menjadi 8-10 Juli 2008 dan masa tenang yakni 6-8 April 2009. Demikian pula jadwal pendaftaran calon anggota DPD dimulai 14 Juli 2008. Hafiz mengatakan pemunduran hari pemungutan suara memiliki konsekuensi pada anggaran. Ia mengatakan akan ada pertambahan anggaran karena jumlah pemilih juga bertambah.Jika jumlah pemilih berusia 17 tahun bertambah rata-rata 400.000 orang setiap hari, maka dengan pemunduran selama empat hari diperkirakan jumlah pemilih 17 tahun bertambah menjadi sekitar 2 juta orang.Pertambahan jumlah pemilih ini menyebabkan bertambahnya tempat pemungutan suara sekitar 4 ribu."Ini juga berpengaruh pada jumlah bilik dan kotak suara. Kami akan sesuaikan dengan anggaran dan membicarakannya dengan DPR dan pihak terkait," katanya.Anggota Pokja Verifikasi Partai Politik Andi Nurpati mengatakan pergeseran hari pemungutan suara berdampak positif bagi KPU yakni tambahan waktu untuk dapat lebih mencermati hasil verifikasi faktual partai politik. Namun ia menolak adanya anggapan pergeseran hari pemungutan suara karena verifikasi faktual parpol belum selesai. =AN/VID
_

Dilema Menjelang Pemilu

2008-07-06T19:35:00.000+07:00

Kurang dari setahun menjelang Pemilu 2009, Kabinet Indonesia Bersatu menghadapi problem serius. Segera dimulainya masa kampanye pemilu legislatif membuat sebagian menteri kabinet yang berasal dari partai politik diperkirakan akan sibuk berkampanye bagi partai masing-masing. Lalu, mungkinkah pemerintah bisa bekerja optimal jika para menteri dari partai meninggalkan Presiden dan mengambil "cuti bersama" untuk berkampanye? Berbeda dengan masa kampanye pemilu-pemilu sebelumnya yang relatif pendek, Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru (No 10 Tahun 2008) memberi kesempatan bagi partai peserta pemilu berkampanye selama hampir setahun hingga menjelang Pemilu 2009.Apabila jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu konsisten dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), masa kampanye pemilu legislatif sudah akan dimulai pada pekan pertama Juli 2008 ini. Sesuai amanat UU No 10 Tahun 2008, masa kampanye dimulai tiga hari sejak KPU menetapkan partai-partai Pemilu 2009 atau tiga hari setelah tanggal 3 Juli 2008 (hari ini)??tenggat waktu terakhir penetapan partai pemilu sesuai jadwal awal KPU. Problem UU Pemilu Perpanjangan waktu masa kampanye yang diamanatkan UU Pemilu yang baru sebenarnya cukup positif jika diasumsikan bahwa masa kampanye merupakan kesempatan bagi partai-partai untuk mempromosikan program-program politik mereka dalam Pemilu 2009 mendatang.Promosi tersebut lebih dibutuhkan lagi oleh partai-partai baru yang hendak memperkenalkan identitas mereka jauh-jauh hari sebelum pemilu. Di sisi lain, masa kampanye yang cukup lama juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal partai-partai dan para kandidat yang dicalonkan sebagai anggota legislatif. Meski demikian, UU Pemilu yang baru berpotensi menghambat kerja pemerintah berkaitan dengan pengaturan kampanye para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan para kepala serta wakil kepala daerah. Pasal 85 UU No 10 Tahun 2008 hanya mengatur bahwa para pejabat tersebut bisa turut serta berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas yang terkait jabatannya dan dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara. Persoalannya menjadi sangat serius jika para pejabat negara dan daerah dari partai memilih mengambil cuti untuk kampanye dan meninggalkan tanggung jawab mereka selaku pejabat publik. Ironisnya, UU Pemilu juga tidak mengatur sanksi yang tegas bagi pejabat yang melanggarnya. Dalam konteks Kabinet Indonesia Bersatu,tentu sulit dibayangkan bahwa pemerintahan hasil Pemilu 2004 ini bisa bekerja efektif jika 19 orang menteri yang berasal dari partai memilih mengambil cuti untuk kampanye dalam rangka meraih kursi sebanyak- banyaknya dalam Pemilu 2009. Persoalan akan kian rumit jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut pula mengambil cuti untuk berkampanye memenangkan partai mereka.Belum lagi memperhitungkan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara atau fasilitas jabatan seperti sering terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya.

Dilema Kabinet
Persoalannya mungkin tidak seburuk perkiraan di atas jika sejak awal format kabinet lebih berorientasi presidensial ketimbang skema koalisi model parlementer seperti realitas politik saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu tidak hanya mengakomodasi partai-partai pengusung pencalonan Yudhoyono-Kalla pada 2004 seperti PD, PBB, PKS, dan PKPI, melainkan juga partai-partai yang tidak berkeringat seperti Golkar, PPP, PKB, dan PAN.Ketelanjuran Presiden Yudhoyono membentuk kabinet koalisi partai-partai justru menjadikan Menko Polkam era Megawati ini "terpenjara" oleh partai-partai pendukungnya. Dilema kabinet berikutnya adalah bahwa meskipun pemerintah didukung oleh koalisi mayoritas partai di DPR, Presiden tidak bisa mengontrol partai-partai karena ?kontrak politik? antara Yudhoyono dan para menteri dari partai bersifat individual ketimbang institusional.Fenomena maraknya hak interpelasi dan hak angket DPR terhadap kebijakan pemerintah yang turut disokong partai-partai pendukung pemerintah mengindikasikan kecenderungan tersebut. Karena itu pula tidak mengherankan jika misalnya Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suryadarma Ali yang juga pimpinan PPP "berani" menjenguk pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di tahanan Polda Metro Jaya. Padahal Ketua FPI tersebut ditangkap justru atas perintah tak langsung Presiden Yudhoyono pascainsiden Monas. Realitas ini sekurang-kurangnya memperlihatkan bahwa para menteri yang berasal dari parpol berpotensi mbalelo dari tugas dan tanggung jawab mereka selaku pembantu Presiden jika tidak diatur dalam koridor yang lebih jelas dan tegas mengenai hubungan antara partai dan para menteri dari partai dalam konteks kepresidensial.

Perlu Ketegasan Presiden
Salah satu jalan keluar yang sering diwacanakan adalah agar para elite partai yang diangkat sebagai pejabat publik di lingkungan eksekutif memilih salah satu: menjadi pejabat publik atau pengurus partai. Kalau tidak, kinerja pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, hampir pasti akan terganggu oleh konflik kepentingan para politikus yang merangkap sebagai pejabat publik. Hanya saja, gagasan semacam ini tak pernah direspons secara positif oleh para politikus partai di DPR selaku penyusun UU. Bagi partai-partai, jabatan publik di pemerintahan bisa diibaratkan sebagai ?ATM berjalan? dalam rangka memperbesar pundi-pundi partai menjelang pemilu. Masih tetap maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik akhir-akhir ini, termasuk penangkapan terhadap sejumlah anggota DPR, mencerminkan kecenderungan demikian. Jalan keluar lain yang bersifat jangka pendek adalah sikap tegas Presiden Yudhoyono terhadap para menteri yang berasal dari partai agar tidak berkampanye selama pemerintahan hasil Pemilu 2004 belum berakhir.Itu berarti para menteri yang hendak berkampanye bagi partai harus mundur dari jabatannya kendati tidak diatur oleh UU Pemilu. Toh, sesuai konstitusi, pengangkatan dan pemberhentian para menteri negara merupakan otoritas penuh dari Presiden. Kalau tidak, kita akan menyaksikan peristiwa yang lucu menjelang berakhirnya pemerintahan hasil Pemilu 2004,yakni ketika rapat kabinet hanya dihadiri sebagian menteri karena sebagian lain tengah mengambil ?cuti bersama? dalam rangka kampanye bagi partai masing-masing.

(*) Syamsuddin Haris Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI(//ahm)

Menteri Sontoloyo Belum Tentu Dari PPP

2008-07-06T19:30:00.000+07:00

JAKARTA - Pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang mengatakan "menteri sontoloyo" bak petir di siang bolong. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak merasa terusik dengan pernyataan Symasir Siregar. Sebab, pernyataan Syamsir tidak menuju ke menteri dari PPP.
"Kita kan belum tahu, pernyataan Kepala BIN ditujukan kepada siapa. Belum tentu menteri dari PPP, jadi Pak Syamsir tunjuk saja langsung yang disebut 'menteri sontoloyo', supaya tidak menimbulkan polemik dan kecurigaan," ujar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Chozin Chumaidy di Gedung DPR, Komplek Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2008). Menurutnya, Kepala BIN tidak semestinya membuat pernyataan di depan umum. Untuk itu, dia mendesak Kepala BIN untuk segera meluruskan pernyataanya terkait atas tuduhannya yang menyebutkan "menteri sontoloyo.""Mestinya BIN tidak perlu bicara keluar tentang hal-hal semacam itu. Ini perlu diluruskan. Kalau ada data-data intelijen, cukup dilaporkan kepada presiden dan kabinetnya untuk diambil tindakan berikutnya. Jadi tidak usah dipublikasikan secara terbuka karena membuat masyarakat tidak nyaman," tuturnya. (mik) (uky) (sumber: okezone.com)

PPP Buka Pendaftaran Caleg Pada 20-30 Juni 2008

2008-06-29T18:35:00.000+07:00

Ahmad Muqowam, Ketua LP2L PPP

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuktikan janjinya untuk membuka pendaftaran bakal calon legislatif (caleg) secara terbuka. Rencananya, partai berlambang kakbah itu akan membuka pendaftaran selama sepuluh hari mulai Jumat 20 Juni sampai Senin 30 Juni.
Pendaftaran bisa dilakukan di Kantor DPP PPP Jalan Borobudur 8 Menteng Jakarta Pusat dan Kantor LP2L DPP PPP Jalan Tebet Timur Raya Dalam 64 A Tebet Jakarta Selatan. Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) DPP PPP Husnan Bey Fananie mengatakan, pembukaan pendaftaran caleg tersebut membuktikan kalau PPP sangat terbuka. Menurut dia, selain kader yang memiliki loyalitas, akseptabilitas dan kapabilitas tinggi, masyarakat umum juga berpeluang dicalonkan."Kita membuka diri untuk berbagai kalangan seperti ulama, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh ormas, cendikiawan, wartawan, advokat, seniman, artis, aktivis LSM dan elemen lainnya," kata Husnan saat konfrensi pers di Kantor LP2L PPP, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2008).Dia mengatakan, seleksi bakal caleg PPP akan dilakukan beberapa tahap, yakni pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi khusus, penugasan partai, evaluasi dan penilaian akhir serta rekomendasi. Menurut dia, pengurus PPP tidak secara otomatis dicalonkan, tapi tetap harus mengikuti proses seleksi dari awal. (sumber : okezone.com)
Terakhir Diperbaharui ( Monday, 16 June 2008 )

F-PPP: Yang Bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia

2008-06-27T09:35:00.001+07:00

Sabtu, 26 April 2008 07:46 WIB
JAKARTA, SABTU - Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR Lukman Hakiem menyatakan, harus dibedakan antara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Yang bermasalah adalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Sementara Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid relatif tidak ada masalah.
Menurut Lukman, soal Ahmadiyah bukan soal hak asasi manusia, namun lebih ke soal aturan main. Dalam setiap komunitas pasti ada aturan yang harus ditaati. Siapa yang menyimpang dari aturan main, pasti kena tegur. "Jika penyimpangannya terus menerus, pasti kena kartu merah, dikeluarkan dari lapangan," sebut Lukman.
Lukman juga menegaskan, kalau mau mengaku Islam harus mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir (laa nabiyya ba'dah). Kalau mau mengakui adanya nabi dan rasul sesudah Muhammad, jangan mengaku Muslim. Lukman menunjuk pada kaum Kristen yang tidak mengakui Paus di Vatikan yang juga tidak menyebut dirinya Katolik.(*/dik)

Suryadharma Kembangkan UKM

2008-06-27T09:25:00.000+07:00

Written by BC net/MK
Friday, 16 May 2008
KENAIKAN HARGA BBM:SURYADHARMA FOKUS KEMBANGKAN UKM
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai 30 % pada akhir bulan Mei 2008 menuai sorotan tajam masyarakat, terutama dari kalangan pengusaha mikro yang termasuk ke dalam kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk menyelamatkan agar para pengusaha kecil dan menengah tidak langsung terkena dampak kenaikan harga BBM, Menteri Koperasi dan UKM yang juga menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali, telah mempersiapkan rencana dan strategi untuk mengatasi dampak kenaikan BBM bagi UKM.Menurut Suryadharma, ada tiga rencana yang akan dilakukannya jika terjadi kenaikan harga BBM. Pertama, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dalam hal ini, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan per bulan sebesar satu juta rupiah. Uang yang telah dimiliki itu, setelah dipotong inflasi, pajak, dll., kemudian ditambah lagi dengan bantuan pemerintah sebesar seratus ribu rupiah. Dengan demikian, uang yang dimiliki masyarakat berjumlah satu juta empat puluh ribu rupiah. Hal ini akan menjaga dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama di sektor kecil dan menengah. Kedua, meningkatkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM). Dimana setiap kecamatan akan diberikan bantuan dana masyarakat sebesar tiga milyar rupiah. Ketiga, mengembangkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan memberikan akses kemudahan bagi para peminjam KUR. Akses kemudahan itu berupa pemangkasan hilangnya nilai agunan bagi para kreditor. Kredit ini difokuskan pada pengembangan usaha mikro, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan akses pinjaman di bank.

AMK Tuntut Hasanuddin Mundur

2008-06-27T09:21:00.000+07:00

Angkatan Muda Ka'bah

Written by waiting
Tuesday, 24 June 2008
IKUT TUNTUT HASANUDDIN MUNDURTuntutan mundur Hasanuddin Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terus menguat. Sejak 16 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyerukan Hasanuddin mundur pada Senin, 9 Juni 2008, tuntutan serupa terus berdatangan. Pada acara jumpa pers yang berlangsung di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2008, setidaknya terdapat 23 OKP yang menyatakan sikap bahwa Hasanuddin sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai Ketua Umum DPP KNPI.23 OKP tersebut antara lain: Angkatan Muda Kabah, Gema Mathlaul Anwar, Pemuda HKTI, Angkatan Muda Tarekat Indonesia, Mahasiswa Pembangunan Indonesia, Kader muda Demokrat, Pemuda LIRA, Gerakan Pemuda Sehat, GM Gakari, Pemjuda Justisia, GMMP, Sapma PP, GPK, IHMMAS, AMSI, GM Trikora, Kammi Pusat, Pemuda PERSIS, PPM, dan GMP. Mereka melihat Hasanuddin terlampau sibuk mengurusi partai baru yang dipimpinnya yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI), sehingga banyak urusan keorganisasian KNPI yang terbengkalai, ditambah PPI kini tengah disiapkan Hasanuddin menjadi partai peserta Pemilu 2009 nanti. “Lebih jauh para pimpinan OKP tersebut melihat Hasanuddin tidak lagi memiliki komitmen moral dan etika sebagai pemimpin organisasi induk kepemudaan sekelas KNPI,” kata Ketua Umum Angkatan Muda Kabah (AMK) Syafruddin Anhar. Krisis moral Hasanuddin semakin terkuak seiring dengan publikasi buku mantan isteri Hasanuddin, Amy al-Luthfi Sinaga, yang bertajuk Ketika Prahara Menjadi Hidayah (RM Books, April 2008). Dalam buku tersebut dituliskan :“Ya Allah, dia telah menirehkan luka yang terlalu dalam di hatiku...! Tolonglah aku, tubuhku lunglai...! Tak henti-hentinya kuratapi nasib diri. Akal sehatku nyaris tak mampu berjalan normal mendengar pengakuan si korban yang telah mengabdikan diri sebagai pembantu di rumah kami selama ini. Dia mengungkapkan seluruhnya dengan bersumpah-sumpah menyebut nama suci Allah.” (hal 39)Selanjutnya tertulis :“Hatiku hancur seperti tercabik-cabik, aku tak lagi merasa berharga, tidak berguna sama sekali. Aku segera mendekam di dalam kamar, berjam-jam kupandangi wajah di depan cermin, mematut-matut diri memandangi tiap sudut wajahku. Lalu kutelanjangi tubuh ini berputar dan tak bergeming memandangi tubuhku. Dan kuurai pula rambutku, kupandangi lagi hingga ujung kaki, seperti tak hendak bergeming dari hadapan cermin. Dan menangis tak henti-hentinya.” (hal 40)“Ya Allah...betapa suamiku zalim kepadaku! Seketika itu hatiku kalap dan bertekad untuk mengakhiri hubungan rumah tangga kamu secara hukum, meminta cerai!” (hal 40)“Sejak kejadian buruk itu, seringkali aku mendadak menangis. Terutama bila mengingat dan melihat satu ruangan yang dimanfaatkan suamiku berbuat laknat di rumah kami.” (hal.42) “Atas publikasi buku tersebut, para pimpinan OKP yang tergabung dalam KNPI meminta Hasanuddin memberikan klarifikasinya secara jujur dan terbuka. Apalagi buku tersebut telah menjadi konsumsi publik, di mana foto Hasanuddin sebagai suami dimaksud dimuat di dalam buku secara jelas,” terang Syafruddin Anhar. Kalau memang terbukti benar Hasanuddin melakukan seperti apa tertulis di dalam buku yang ditulis mantan istrinya itu, mereka berharap Hasanuddin mundur secara terhormat dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP KNPI dalam tempo secepat-cepatnya. Bila Hasanuddin tidak bersedia, mereka mengancam akan menggalang mosi tidak percaya atas kepemimpinan Hasanuddin, yang bisa jadi akan berakhir pada pengunduran diri Hasanuddin Yusuf secara paksa. Selain itu, para pimpinan OKP menilai bahwa pernyataan Hasanuddin di media massa (Forum Keadilan, No.8, 22 Juni 2008) yang menyatakan bahwa pemerintah melatarbelakangi desakan mundur dirinya merupakan pengalihan opini yang berkembang cepat akhir-akhir ini. Mereka meminta Hasanuddin untuk jujur pada diri sendiri, bukan malah sibuk mengalihkan opini publik. ***

Kenaikan Harga BBM Penolakan DPR Tak Konkret

2008-06-24T16:03:00.000+07:00

[JAKARTA] Penolakan sejumlah fraksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), belum berujung pada aksi konkret. Sejauh ini, fraksi hanya mengemukakan sikap penolakan beserta alasannya, namun belum menegaskan tindakan nyata dengan memanfaatkan mekanisme ketatanegaraan yang ada, seperti meminta penjelasan pemerintah, sebagaimana dilakukan pada isu-isu sensitif lainnya.
Hal tersebut tercermin dari pernyataan sejumlah unsur pimpinan fraksi di DPR, di Jakarta, Senin (12/5) dan Selasa (13/5). Fraksi besar di DPR yang secara resmi menolak rencana kenaikan harga BBM, adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P).
Ketua FPKS DPR, Mahfudz Sidik menegaskan sikap fraksinya menolak kenaikan harga BBM. Sikap itu bahkan telah disampaikan Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat milad PKS, Minggu (4/5) lalu.
Meski menolak, FPKS menganggap bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah wewenang eksekutif yang tidak perlu menunggu persetujuan legislatif. "Jadi kami hanya bisa memberi warning jika kebijakan ini dilakukan. Kalau pun rencana tersebut diwujudkan, dampak-dampaknya harus bisa dikelola dengan baik, karena daya beli rakyat yang sudah lemah pasti akan makin melemah," ujarnya, tanpa menyebutkan aksi konkret yang dilakukan fraksinya.
Mahfudz hanya menambahkan, kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa ada kebijakan yang keliru di bidang energi. "Karena itu Presiden harus mengevaluasi kinerja Menteri ESDM," katanya.Sikap senada dinyatakan Ketua FKB, Effendy Choirie. Dia bahkan menegaskan, fraksinya siap mendampingi rakyat dan mahasiswa yang berunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM.
Effendy menambahkan, partainya tidak memiliki wakil di kabinet, meskipun dua menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Soeparno, dan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy adalah fungsionaris PKB. "Mereka bukan representasi PKB," tandasnya.
Dua fraksi besar lainnya, yakni FPAN dan FPDI-P, sebelumnya telah menegaskan penolakan. Menurut Ketua FPAN, Zulkifli Hasan, masih ada jalan untuk menyelamatkan APBN 2008 tanpa menaikkan harga BBM. Misalnya, memberlakukan pajak komoditas yang tengah booming seperti minyak, gas, batu bara, tembaga, dan komoditas perkebunan.
Sedangkan Ketua FPDI-P Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak menjadikan persoalan ekonomi global sebagai alasan untuk menaikkan harga BBM.

Dengan Catatan
Sementara itu, fraksi yang pendukung pemerintah, yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Golkar (FPG) menegaskan, meskipun memahami dan mendukung kenaikan harga BBM, namun hal itu disertai dengan catatan. "Kalau catatan kami tidak diperhatikan, akan kami mengkritisi kebijakan tersebut," kata Ketua FPD DPR Syarif Hassan.
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM harus dilakukan secara rasional dan tingkat kenaikannya masih mampu ditanggung rakyat. Syarif tidak menyebut angka persis berapa kenaikan yang masih bisa ditanggung rakyat, namun prinsip kemampuan rakyat memikul beban harus diperhatikan.
Selain itu, katanya, program kompensasi dan subsidi untuk rakyat harus jelas dan tepat sasaran. "Jangan sampai salah sasaran dan jangan sampai ada antrean. Juga perlu ada sinergi sehingga subsidi dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) tersebut benar-benar diterima oleh yang layak menerima," katanya.
Senada dengan itu Sekretaris FPG Syamsul Bahri mengungkapkan dukungan fraksinya disertai catatan bahwa pemerintah harus proaktif mereduksi dampak kenaikan tersebut.
Fraksi lain yang mendukung kenaikan adalah Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP). "Namun, pemerintah harus bisa menjamin ada subsidi bagi kebutuhan pokok rakyat. Juga, subsidi untuk kesehatan dan pendidikan," kata Ketua FPPP Lukman Hakim Saifuddin.
Dalam pidato pembukaan masa persidangan IV DPR, Senin siang, Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan pemerintah agar mendahulukan upaya untuk menaikkan lifting minyak agar bisa mencapai sedikitnya 960.000 barel per hari daripada menaikkan harga BBM. Alternatif lain adalah meminta penjadwalan kembali utang luar negeri berikut bunganya, dan menekan konsumsi BBM.
Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM, sepanjang Senin (12/5) dilancarkan mahasiswa di banyak kota di Tanah Air, di antaranya Bengkulu, Padang, Denpasar, Malang, dan Pontianak. Unjuk rasa tersebut sempat diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Padang, saat massa berusaha memasuki Gedung DPRD Sumatera Barat. [Y-3/143/BO/070/137/146]

Dukungan Bagi PPP

2008-06-21T14:32:00.000+07:00

Written by abdul Razak
Saturday, 23 February 2008
Parmusi Pertegas Dukungan Bagi PPPby : Abdul Razak
MUKTAMAR Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) II yang berlangsung di Jakarta, 22-24 Februari 2008 dipastikan membahas sikap politik organisasi kemasyarakatan (ormas) itu. Sangat tampak, Muktamar tersebut akan menegaskan dukungan Parmusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Parmusi Syafruddin Anhar, Parmusi sebagai kelanjutan dari Partai Muslimin Indonesia, tetap merupakan Parmusi yang melahirkan PPP. "Sebagai kader Muhammadiyah, yang dulu ikut serta sebagai penggagas Partai Muslimin Indonesia, saya ingin mengembalikan Parmusi sebagai satu organisasi yang memang melahirkan PPP. PPP adalah Parmusi, atau Parmusi adalah PPP," ujarnya kepada Jurnal Nasional di sela-sela diskusi pramuktamar Parmusi di Jakarta, Jumat (22/2). Anhar menegaskan, semangat dan nilai-nilai perjuangan Partai Muslimin Indonesia masih tetap menjiwai para tokoh pendiri Parmusi yang dideklarasikan di Yogyakarta, tahun 1998. Sementara, Ketua Umum Parmusi Bachtiar Chamsyah yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengungkapkan, Muktamar II Parmusi juga akan membahas sikap Parmusi terhadap kepemimpinan nasional mendatang. Menurut Menteri Sosial ini, cita-cita berbangsa dan bernegara dalam sudut pandang Parmusi adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kata dia, itu bisa terwujud kalau ada pemerintahan yang kuat. Untuk merealisasikan itu, kata Bachtiar, salah satu cara yang ditempuh para kader Parmusi yang 95 persennya adalah kader PPP, merebut hati rakyat dengan melakukan pendampingan pada warga miskin. Dia yakin, itu cara yang efektif, sebab mayoritas kaum miskin adalah kaum muslim yang sejalan dengan ideologi yang dianut Parmusi. "Kita sudah menerjunkan kader-kader terbaik. Tentu saja secara otomatis ini sangat menguntungkan bagi PPP," ujar Ketua Umum Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP ini. Senada dengan itu, politisi kawakan yang juga fungsionaris PPP, Aisyah Amini menyatakan, Parmusi sebagai ormas harus memperkuat PPP. Pasalnya, Parmusi (waktu masih Partai Muslimin Indonesia) satu dari empat partai yang melahirkan PPP melalui fusi. Tiga partai lainnya, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Menakar Potensi Pemilih 2009

2008-06-21T14:29:00.001+07:00

Oleh: Suwardiman; Dalam dua tahun terakhir proses dan sistem politik Indonesia berubah menjadi lebih demokratis. Di tengah segala kekurangannya, Pemilu 2004 menuai pujian karena berjalan lancar dan aman. Namun, yang perlu dicatat adalah apatisme masyarakat terus meningkat.Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2004 merosot dua kali lipat lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diharapkan mampu membangkitkan antusiasme dan semangat baru pada tataran lokal di banyak daerah ternyata juga setali tiga uang. Tingkat partisipasi pemilih rendah! Lalu, bagaimana prospek pada Pemilu 2009? Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak tahun 1971 hingga Pemilu 2004, tren persentase pemilih yang menggunakan hak pilih memang terus melorot. Titik penurunan mulai terjadi secara signifikan pada Pemilu 1999, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya naik menjadi 7,2 persen dibandingkan dengan Pemilu 1997 (6,4 persen).Saat semangat demokratisasi menggiring perubahan yang lebih esensial dengan menyentuh perubahan konstitusi, aturan tentang pemilu dalam UUD 1945 juga diubah. Mulai tahun 2004 pemilu diselenggarakan secara langsung. Ironisnya, antusiasme berpolitik masyarakat turun semakin tajam justru saat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya.Rangkaian pemilu yang diselenggarakan langsung secara berturut-turut pada tahun 2004 menorehkan catatan semakin banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam pemilu legislatif, sedikitnya 84 persen pemilih terdaftar yang menggunakan suaranya. Kemudian pada pemilu presiden partisipasi masyarakat turun menjadi 78,23 persen. Pada pemilu presiden putaran kedua, tingkat partisipasi pemilih melorot lebih jauh lagi menjadi 76,63 persen.Fenomena ini seolah menguatkan pertanyaan Anthony Giddens (Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives, 1999), haruskah kita menerima, lembaga-lembaga demokrasi tersingkir pada titik di mana demokrasi justru marak?Sebenarnya fenomena apatisme masyarakat terhadap pemilu bukan hanya khas Indonesia. Di negara-negara yang jauh lebih matang demokrasinya terjadi penurunan antusiasme politik yang lebih besar. Giddens menyebutnya sebagai paradoks demokrasi. Ketika demokrasi menyebar ke seluruh dunia, justru di negara-negara yang demokrasinya sudah maju timbul kekecewaan atas proses demokrasi. Kepercayaan terhadap politisi menurun. Orang yang menggunakan hak pilih dalam pemilu menyurut. Semakin banyak orang yang tidak tertarik pada politik parlemen, terutama dari kelompok muda.Untuk fenomena di Indonesia, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, menyatakan apatisme masyarakat timbul akibat kekecewaan karena tidak adanya perubahan signifikan yang dirasakan rakyat. Saat reformasi digulirkan, harapan masyarakat luar biasa besar. Namun, elite yang berkuasa tidak membawa perubahan yang lebih nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat lalu kehilangan kepercayaan pada politisi dan prosedur demokratik.Partai politik sebagai salah satu pemegang kunci untuk membangun kepercayaan konstituennya harusnya bisa menumbuhkan harapan perubahan. Namun, seperti yang diungkap Kacung, kepercayaan masyarakat pada parpol justru terus merosot. Mayoritas parpol terbukti hanya menyentuh konstituennya di saat-saat menjelang pemilu, dengan tujuan pragmatis mengumpulkan suara. Setelah pesta usai, peran parpol seperti hilang begitu saja.Jika perilaku parpol tak berubah, boleh jadi apatisme masyarakat pada Pemilu 2009 akan meningkat lebih jauh, terutama di kelompok pemilih muda. Padahal, sebagai kelompok pemegang jumlah terbanyak, kelompok muda ini merupakan sasaran paling potensial untuk dibidik pada Pemilu 2009.Para pemilih muda yang menjadi potensi besar dalam Pemilu 2009 adalah pemilih pemula dan yang telah mengikuti satu atau dua pemilu sebelumnya, yaitu mereka yang berusia 18 sampai 30-an tahun.Catatan proyeksi penduduk Indonesia yang dibuat Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 sebesar 231,3 juta jiwa, 70 persen di antaranya adalah kelompok usia pemilih. Kelompok pemilih muda tercatat merupakan jumlah terbanyak di antara kelompok usia pemilih. (Grafik)Pada Pemilu 2009, dari sekitar 170 juta penduduk, 59 persen di antaranya adalah pemilih yang berusia 20-40 tahun. Inilah kelompok yang paling berpotensi untuk dirangkul. Namun, kelompok ini juga yang rentan menjadi kelompok golongan putih alias golput. Dalam kelompok ini banyak terangkum pemilih dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang lebih kritis daripada kelompok usia lain. Meskipun tidak ada angka pasti, sebagian pengamat yakin sebagian besar golput berasal dari kelompok ini.Proyeksi penduduk Indonesia empat tahun ke depan juga menampakkan pergeseran proporsi penduduk desa dan kota. Konsentrasi penduduk diproyeksikan beralih ke wilayah perkotaan. Jika selama ini konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pedesaan, empat tahun ke depan proporsi penduduk kota melesat jadi 54,2 persen dari total 234 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka itu cukup signifikan dibandingkan dengan proporsi penduduk kota tahun 2005 yang hanya 48 persen.Pergeseran itu boleh jadi akan menguatkan perubahan perilaku politik masyarakat yang terekam selama ini. Kacung menyimpulkan, perilaku politik di tengah masyarakat pemilih di Indonesia mulai berubah selama satu dekade terakhir, seiring dengan arus kebebasan dan upaya demokratisasi yang makin gencar.Sebagai gambaran, di akhir periode Orde Baru, Afan Gaffar dalam buku Javanese Voters (1992) melakukan studi tentang perilaku politik pemilih di daerah pedesaan di Jawa. Di antaranya tercatat pola perilaku pemilih di wilayah pedesaan yang masih kental dengan isu sosioreligi. Keputusan mereka memilih lebih banyak dipengaruhi semangat budaya dan keagamaan, polarisasi masyarakat (khususnya di Jawa) yang pada dasarnya masih mengikuti prinsip aliran. Hal lain yang biasanya memengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan adalah kuatnya peran pimpinan lokal, seperti lurah atau kepala desa.Saat ini, perilaku politik itu bukan sama sekali tidak lagi menjadi orientasi yang melatarbelakangi pilihan masyarakat. Namun, gencarnya teknologi yang mengantar informasi sampai ke pelosok daerah boleh jadi mengubah paradigma berpikir masyarakat dan sedikit banyak memberi peran dalam proses pendidikan politik masyarakat.Suasana yang lebih bebas dan masyarakat yang lebih kritis juga menyebabkan pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihan. Menurut Kacung, pemilih berdasarkan patronase yang sebelumnya kuat di daerah pedesaan mulai berkurang. Masyarakat lebih mampu melihat performa pimpinan serta parpol, dan ini yang lebih melatarbelakangi pilihan mereka.Realitas itu rupanya disadari sebagian partai baru yang berlaga pada Pemilu 2004. Partai baru seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera cenderung berhasil merangkul pemilih di daerah perkotaan. Sementara partai-partai lama lebih banyak dipilih warga pedesaan.Isu-isu segar yang diusung partai-partai baru tampaknya cenderung menjadi pilihan pemilih perkotaan. Pemilih dari wilayah inilah yang diproyeksikan mendominasi bursa pemilih tahun 2009.Padahal, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemilih golput di wilayah perkotaan cenderung lebih besar. Lalu, bagaimana Pemilu 2009 nanti? Adakah perubahan yang meningkatkan antusiasme pemilih? Lihat saja…. (Litbang Kompas)

Massa PPP Desak Ahmadiyah & AKKBB Dibubarkan

2008-06-21T14:24:00.000+07:00

JAKARTA - Ratusan massa Pemuda Kabah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Demonstran membawa poster-poster berisi tuntutan mendesak pemerintah segera membubarkan Ahmadiyan dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
"Bubarkan Ahmadiyah!, Bubarkan AKKBB!, Lepaskan Habib Rizieq!," tegas demonstran di depan Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (9/6/2008).Aksi demo ini juga diikuti puluhan massa Forum Umat Islam (FUI) dam anggota Front Pembela Islam, yang membawa spanduk bertuliskan "Tegakkan Agama Allah, Muliakan Para Mujahid". Spanduk ini sebagai wujud desakan kepada pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah yang mereka nilai sesat. Bahkan sebagai wujud dukungan terhadap pimpinan FPI Habib Rizieq, demonstran membawa gambar Habib Riezieq dan spanduk yang bertulis "Bebaskan Habib Rizieq".Aksi ratusan demontran yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB, sedikit mengganggu arus lalu lintas arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Blok M, terutama di jalur lambat. Demonstran secara bergiliran masuk ke Polda untuk menjenguk Habib, namun polisi membatasi jumlah pengunjung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (mik)(uky)
dikutip dari : news.okezone.com

Sejarah PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional

2008-06-21T14:10:00.001+07:00

PPP Dalam Lintasan Perpolitikan Nasional Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Perti.PPP didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah;
KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Akan tetapi dalam perjalanannya, akibat tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan sistem politik dan peratururan perundangan yang berlaku sejak tahun 1984.
Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berupa bintang dalam segi lima. Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan dia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah. Secara resmi hal itu dilakukan melalui Muktamar IV akhir tahun 1998.
Sesuai dengan Anggaran Dasar PPP yang dihasilkan Muktamar V tahun 2003, pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah ridho Allah Subhanahu Wata'ala.